JAKARTA, MIMBARDESA.com --Transformasi perhutanan sosial menjadi hutan desa, terutama di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, bukan hal yang mudah, sehingga harus didukung para pemangku kepentingan, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Makanya saya akan dukung penuh, karena saya tahu ini bukan hal yang mudah. Kita keroyok bertigalah, Kemendes PDTT, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), dan Pemerintah Kabupaten Blitar (Pemkab Blitar). Totalitas penanganan harus disiapkan," kata Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya terkait kunjungan Bupati Blitar, Rini Syarifah di kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (7/6/2023).
Dalam pertemuan itu, Menteri Abdul Halim menyarankan agar Bupati Blitar segera melakukan pemetaan secara bersama-sama terhadap 90 desa yang akan melakukan transformasi perhutanan sosial.
Desa-desa tersebut kemudian diklasifikasikan menurut tiga kategori agar bisa segera ditangani dengan serius, yakni kategori produktif yang berarti segera bisa ditangani, kategori proses yang artinya harus ada penanganan khusus, dan yang kategori persiapan.
“Sehingga nanti agak fokus penanganannya, yang kategori produktif apa yang harus dilakukan, kategori proses bagaimana penanganannya dan yang masih kategori persiapan apa yang harus dilakukan oleh kita semua,” kata Abdul Halim.
Menurut Mendes PDTT, desa prioritas yang masuk dalam kategori produktif harus segera digarap untuk menjadi pengalaman bagi desa lain yang akan melakukan transformasi perhutanan sosial.
Jika transformasi berhasil, maka desa tersebut bisa dijadikan sebagai percontohan untuk desa-desa atau daerah-daerah lainnya yang sedang atau akan melakukan hal yang sama.
“Kita garap yang prioritas dulu, jangan semua, nanti tidak tertangani. Kita bikin pengalaman dulu, bikin succes story, nah yang belum bisa tahun berikutnya. Siapa tahu malah bisa jadi percontohan untuk Jawa Timur atau untuk daerah-daerah lain,” jelas dia.
Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, menambahkan, saat ini wilayahnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan penataan 17.000 hektare (ha) perhutanan sosial yang menjadi hutan desa di 90 desa.
Penataan hutan desa ini akan dilakukan bersama mitra Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau pun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito. (MD07)
