Latest Posts

Koperasi Rambah Samo Sekitar “Pusako Kito” Surati BPN Rohul, Minta Batas dan Luas HGU PT Sawit Asahan Indah Diverifikasi

Mon, 21 Sep 2026 15:34:42 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com— Koperasi Rambah Samo Sekitar (Pusako Kita) resmi menyurati Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu untuk meminta verifikasi dokumen, pengukuran dan pemeriksaan batas Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Asahan Indah (PT SAI) yang berada di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

Surat tersebut disampaikan sebagai bentuk upaya koperasi memperoleh kepastian mengenai batas, luas, status dan penguasaan lahan PT SAI, khususnya setelah adanya informasi mengenai perubahan luas areal penguasaan perusahaan.

Dalam surat bernomor 001/KOP-PUSAKO-KITO/IX/2026 tersebut, Koperasi Rambah Samo Sekitar meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu melakukan pemeriksaan secara transparan, objektif dan terukur dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Soroti Perubahan Luas HGU

Koperasi menyampaikan bahwa terdapat informasi mengenai perubahan luas penguasaan lahan PT SAI, dari sekitar 7.900 hektare menjadi sekitar 5.996 hektare setelah perpanjangan HGU pada tahun 2021.

Koperasi juga merujuk pada informasi yang disampaikan dalam rapat Komisi II DPRD Provinsi Riau pada 8 April 2026, yang membahas persoalan perpanjangan HGU PT SAI serta perlunya sinkronisasi data antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Menurut Koperasi Rambah Samo Sekitar, kondisi tersebut perlu diperjelas melalui pemeriksaan data pertanahan dan pengecekan langsung di lapangan.

“Kami meminta agar persoalan ini tidak hanya dilihat berdasarkan data administrasi, tetapi juga dilakukan pencocokan dengan kondisi faktual di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai mana batas HGU dan mana yang berada di luar HGU,” demikian pokok permohonan koperasi dalam surat tersebut.

Minta Data HGU Dibuka Sesuai Ketentuan

Dalam permohonannya, koperasi meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu memberikan penjelasan mengenai nomor sertifikat HGU PT SAI yang masih berlaku, luas masing-masing bidang, jumlah bidang HGU setelah perpanjangan tahun 2021, masa berlaku HGU, dasar penerbitan atau perpanjangan serta riwayat perubahan luas HGU.

Koperasi juga meminta agar data tersebut dapat dijelaskan sesuai dengan ketentuan mengenai akses terhadap informasi pertanahan.

Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan informasi antara data administrasi pertanahan dengan kondisi penguasaan lahan yang diketahui masyarakat di lapangan.

Minta Pengukuran Ulang dan Pengecekan Titik Koordinat

Selain pemeriksaan dokumen, Koperasi Rambah Samo Sekitar meminta dilakukan pengukuran dan verifikasi batas HGU apabila diperlukan.

Pemeriksaan tersebut di antaranya meliputi pengecekan batas fisik, pemasangan atau pengecekan tanda batas, pemeriksaan titik koordinat, serta pencocokan antara batas HGU yang tercatat dalam administrasi pertanahan dengan kondisi faktual di lapangan.

Koperasi juga meminta agar hasil pemeriksaan dan pengukuran dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Pengukuran, sehingga terdapat dokumen resmi yang dapat menjadi rujukan bersama.

Pusako Kita Minta HGU Dicocokkan dengan Penguasaan Lahan

Koperasi menilai penting dilakukan pencocokan antara peta HGU dengan sejumlah kondisi di lapangan.

Di antaranya:

batas HGU;

batas fisik di lapangan;

areal tanaman kelapa sawit;

areal yang dikelola PT SAI;

areal yang berada di luar HGU;

tanah masyarakat; dan

areal yang diklaim sebagai lahan kemitraan atau plasma.

Menurut koperasi, pencocokan tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai status setiap areal dan mencegah terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan.

Jika Ada Areal di Luar HGU, Diminta Dijelaskan Statusnya

Koperasi Rambah Samo Sekitar juga meminta Kantor Pertanahan memberikan klarifikasi apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya areal yang dikelola atau dikuasai PT SAI tetapi berada di luar HGU.

Koperasi meminta agar dapat dijelaskan status hukum tanah tersebut, pihak yang memegang hak atau menguasainya, dasar penguasaan dan pemanfaatannya, serta apakah terdapat dasar hukum lain yang menjadi dasar penguasaan.

Selain itu, koperasi juga meminta penjelasan apabila terdapat areal yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari HGU PT SAI kemudian dikeluarkan dari HGU.

Minta Pemeriksaan Melibatkan Masyarakat dan Pemerintah

Untuk memastikan proses berjalan transparan, Koperasi Rambah Samo Sekitar mengusulkan agar pemeriksaan lapangan melibatkan sejumlah pihak.

Di antaranya Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau, Kementerian ATR/BPN apabila diperlukan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, instansi perkebunan terkait, Kecamatan Rambah Samo, pemerintah desa terkait, perwakilan masyarakat, Koperasi Rambah Samo Sekitar serta PT Sawit Asahan Indah.

Koperasi berharap pemeriksaan bersama tersebut dapat menghasilkan data yang dapat diketahui oleh seluruh pihak.

“Dengan adanya pemeriksaan bersama, masyarakat dapat mengetahui secara langsung batas dan luas HGU yang sebenarnya. Hasilnya juga diharapkan dituangkan secara resmi dalam berita acara sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di kemudian hari,” menjadi substansi permohonan koperasi.

Dorong Kepastian Hukum, Bukan Konflik

Koperasi Rambah Samo Sekitar menegaskan bahwa surat tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian administrasi pertanahan, bukan untuk menciptakan konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

Menurut koperasi, kejelasan mengenai batas dan status tanah justru penting untuk mencegah munculnya sengketa pertanahan di kemudian hari.

Apabila hasil pemeriksaan nantinya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data HGU dengan kondisi penguasaan atau pemanfaatan lahan di lapangan, koperasi meminta Kantor Pertanahan memberikan penjelasan tertulis serta melakukan langkah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koperasi juga meminta apabila ditemukan indikasi pelanggaran, hasil pemeriksaan dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.

Pusako Kita: Masyarakat Berhak Mendapat Kepastian

Koperasi Rambah Samo Sekitar berharap BPN Kabupaten Rokan Hulu dapat menindaklanjuti permohonan tersebut secara profesional, objektif dan transparan.

Bagi koperasi, kejelasan batas HGU bukan hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga menyangkut kepastian hak masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan PT SAI.

Dengan adanya pengukuran dan verifikasi bersama, diharapkan dapat diketahui secara jelas areal yang masuk HGU, areal di luar HGU, lahan masyarakat maupun areal yang diklaim sebagai lahan kemitraan atau plasma.

“Kami berharap BPN Rokan Hulu dapat memberikan kepastian melalui data dan pengukuran yang jelas. Jangan sampai persoalan batas dan status lahan baru menjadi masalah besar setelah terjadi konflik di tengah masyarakat,” tegas Koperasi Rambah Samo Sekitar dalam substansi permohonannya.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah pihak, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN RI, jajaran Direktorat Jenderal ATR/BPN, Kanwil BPN Provinsi Riau, Gubernur Riau, Bupati Rokan Hulu, DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Komisi II DPRD Provinsi Riau, instansi perkebunan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, Camat Rambah Samo serta pemerintah desa terkait.

Dengan langkah tersebut, Koperasi Rambah Samo Sekitar berharap persoalan HGU PT Sawit Asahan Indah dapat ditangani melalui data, pengukuran dan mekanisme administrasi pertanahan yang resmi, sehingga kepastian hukum bagi perusahaan maupun masyarakat dapat terwujud.

Bhabinkamtibmas Minas Jaya Pantau Jagung Program Ketahanan Pangan Nasional Kuartal II, Tanaman Usia 12 Hari Tumbuh Subur

Mon, 21 Sep 2026 12:42:15 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Polsek Minas terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Ketahanan Pangan dengan melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan tanaman jagung pipil di wilayah binaan. Kali ini, pengecekan dilakukan di Jalan Kasturi, Area Telago, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Minas Jaya, Bripka Elian, sebagai bagian dari monitoring Program Ketahanan Pangan Kuartal II.

Pada kesempatan itu, Bripka Elian mengecek kondisi tanaman jagung pipil yang ditanam dengan metode monokultur di lahan seluas sekitar 0,5 hektare. Dari hasil pemantauan, tanaman yang telah memasuki usia 12 hari terlihat tumbuh subur dan berkembang dengan baik.

Selain memastikan pertumbuhan tanaman, pengecekan juga menjadi sarana untuk mendorong perawatan secara berkelanjutan agar hasil panen nantinya dapat maksimal. Adapun langkah tindak lanjut yang direncanakan meliputi pemupukan, pembersihan gulma secara berkala, serta aplikasi insektisida untuk menjaga kesehatan tanaman.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan bahwa kegiatan pemantauan tersebut merupakan bagian dari peran aktif Polri dalam mendampingi masyarakat menyukseskan program ketahanan pangan.

"Melalui kegiatan pengecekan rutin ini, kami ingin memastikan tanaman jagung masyarakat mendapat perawatan yang optimal. Pendampingan oleh Bhabinkamtibmas diharapkan dapat mendukung keberhasilan Program Ketahanan Pangan dan meningkatkan hasil pertanian warga," ujar Kompol Syahrizal.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.***

Bhabinkamtibmas Polsek Minas Cek Perkembangan Jagung Pipil Usia 63 Hari di Minas Timur, Tanaman Tumbuh Baik

Mon, 21 Sep 2026 12:09:44 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Bhabinkamtibmas Kampung Minas Timur, Aipda Reza Ferdiyan, SH, melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil milik warga di Jalan Bukit Bersawit, Dusun Ukai, Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB itu merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap Program Ketahanan Pangan dengan memantau langsung kondisi tanaman di lahan milik warga bernama Suharmanto.

Pada pengecekan tersebut, tanaman jagung pipil yang ditanam di lahan seluas seperempat hektare diketahui telah memasuki usia tanam 63 hari dan menunjukkan pertumbuhan yang baik.

Selain memastikan kondisi tanaman, Bhabinkamtibmas juga berdialog dengan pemilik lahan terkait perawatan tanaman agar hasil panen nantinya dapat lebih optimal. Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah penyiraman tanaman secara berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan jagung hingga masa panen.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan kegiatan monitoring tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada masyarakat.

"Kami terus mendorong anggota Bhabinkamtibmas untuk rutin memantau perkembangan tanaman warga sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan. Harapannya, tanaman tetap terawat dengan baik hingga panen sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Kompol Syahrizal.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.***

LAUNCHING SIAK HALF MARATHON 2026, WABUP SYAMSURIZAL: SETIAP LANGKAH PELARI ADALAH PROMOSI WISATA SIAK

Sun, 20 Sep 2026 22:10:14 +0700

SIAK, Mimbardesa.com — Pemerintah Kabupaten Siak resmi melaunching "Siak Half Marathon 2026" . Event lari perdana tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Riau ini ditargetkan menjadi ikon baru _sport tourism_ Siak.

Launching digelar di Balairung Datuk 4 Suku, Komplek Perumahan Abdi, Sabtu malam (20/9/2026).

Wakil Bupati Siak "Syamsurizal" menyambut baik penyelenggaraan event tersebut. Menurutnya, Siak Half Marathon bukan sekadar ajang olahraga, tapi strategi promosi daerah.

"Saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan Siak Half Marathon 2026 ini. Saya ingin setiap langkah pelari di Siak nantinya, tidak hanya menjadi perjalanan olahraga, tetapi juga perjalanan untuk mengenal dan merasakan kekhasan Kabupaten Siak," ucap Syamsurizal.

Mantan anggota DPRD Siak itu menambahkan, melalui event ini wisata, seni budaya, keindahan alam, dan keindahan Kota Siak akan semakin dikenal luas.

"Semoga event ini bisa menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas olahraga, dan seluruh stakeholder. Dampaknya harus terasa untuk pariwisata, UMKM, ekonomi masyarakat, serta memperkuat Siak sebagai destinasi _sport tourism_," harapnya.

Untuk mensukseskan event ini, Pemkab Siak menggandeng Tribun Pekanbaru sebagai mitra penyelenggara. Syamsurizal berharap Siak Half Marathon bisa menjadi agenda tahunan dan terus berkembang.

*TARGET 2.700 PELARI, TERBESAR DI RIAU TINGKAT KABUPATEN*

Pemimpin Perusahaan Tribun Pekanbaru, "Purnomo Kamid Ruslan", mengatakan Siak Half Marathon 2026 merupakan event perdana tingkat kabupaten/kota se-Riau.

"Jumlah peserta ditargetkan mencapai 2.700 peserta. Ini merupakan target peserta terbesar untuk tingkat kabupaten," jelasnya.

Siak Half Marathon 2026 akan digelar pada 6 Desember 2026. Kategori lomba terdiri dari:
- Kategori Pelajar: 5K
- Kategori Umum: 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon)

*Laporan: Lemansyah*

YS Kabur Saat Penggerebekan, Aktivis Armen Pertanyakan Keseriusan Polres Rohul

Sun, 20 Sep 2026 17:00:35 +0700

Rohul, mimbardesa.com - Pengungkapan dugaan peredaran narkotika di sebuah gubuk perkebunan kelapa sawit di Dusun Suka Damai, Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menyisakan pekerjaan rumah bagi kepolisian.

Satresnarkoba Polres Rokan Hulu bersama Polsek Rambah menggerebek lokasi tersebut pada Rabu (16/9/2026). Namun, seorang pria berinisial YS yang disebut kepemilikan gubuk berhasil melarikan diri.

Dari lokasi, polisi mengamankan 17 paket sabu dengan berat kotor 41,46 gram, 16 paket ganja kering seberat 24,06 gram, dan 32 butir pil ekstasi dengan berat kotor 10,83 gram.

Tak hanya narkotika, petugas juga menemukan empat timbangan digital, enam telepon seluler, dua handy talky, kaca pirex, serta KTP atas nama Didi Adriansyah.

Beragamnya barang bukti tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di lokasi. Meski demikian, peran dan keterlibatan setiap orang tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Aktivis Kondang, Armen Nasution, meminta Polres Rokan Hulu tidak berhenti pada penyitaan barang bukti. Menurut dia, keberadaan YS juga perlu segera ditindaklanjuti secara terbuka apabila hasil penyidikan dan ketentuan hukum telah memenuhi syarat untuk penerbitan DPO.

"Kalau barang bukti sudah ada dan identitas pelaku sudah dikantongi, tidak ada salahnya dijadikan DPO agar publik mengetahui bahwa ada orang yang sedang dicari," kata Armen saat berbincang dengan sejumlah awak media, Minggu (20/9/2026).

Armen menilai keterbukaan mengenai status pencarian penting agar masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui keberadaan YS.

Pertanyaan publik kini tidak hanya mengenai ke mana YS melarikan diri, tetapi juga sejauh mana polisi mengembangkan penyidikan untuk mengungkap sumber barang, kemungkinan jaringan pemasok, serta pihak lain yang diduga terlibat.

Pengungkapan ini menjadi ujian terhadap konsistensi pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Sebab, keberhasilan menyita barang bukti harus diikuti dengan proses hukum yang jelas terhadap pihak-pihak yang berdasarkan alat bukti diduga terlibat.

Publik juga menunggu penjelasan resmi kepolisian mengenai status YS, langkah pencarian yang telah dilakukan, serta perkembangan penyidikan perkara tersebut.

Hingga Minggu (20/9/2026), belum terdapat keterangan resmi terbaru yang dapat memastikan apakah YS telah ditetapkan sebagai DPO. Kini, masyarakat menunggu jawaban.

"Sejauh mana Polres Rokan Hulu memburu YS dan mengungkap jaringan di balik temuan sabu, ganja, dan ekstasi tersebut?." pungkas Armen mengakhiri. ARMIN

Jagung 62 Hari di Minas Timur Tumbuh Optimal, Polsek Minas Intensif Dampingi Petani

Sun, 20 Sep 2026 13:31:11 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Komitmen Polsek Minas dalam mendukung program ketahanan pangan terus diwujudkan melalui pendampingan langsung kepada petani. Kali ini, perkembangan tanaman jagung pipil di Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, menunjukkan hasil yang menggembirakan setelah memasuki usia tanam 62 hari.

Pengecekan dilakukan pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 09.30 WIB di lahan milik Suharmanto yang berada di Jalan Bukit Bersawit, Dusun Ukai, Kampung Minas Timur.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kampung Minas Timur, Aipda Reza Ferdiyan, SH, sebagai bagian dari upaya pemantauan rutin terhadap perkembangan tanaman jagung yang menjadi salah satu komoditas dalam program ketahanan pangan.

Di atas lahan seluas seperempat hektare itu, tanaman jagung pipil dilaporkan tumbuh dengan baik, menandakan proses budidaya berjalan sesuai harapan.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan bahwa pendampingan kepada petani akan terus dilakukan agar produktivitas pertanian masyarakat dapat terus meningkat.

"Kami ingin memastikan setiap tahapan budidaya tanaman berjalan dengan baik. Kehadiran Bhabinkamtibmas di lapangan merupakan bentuk dukungan Polri kepada masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menjelaskan, tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap tanaman tersebut adalah penyiraman secara berkelanjutan agar pertumbuhan jagung tetap optimal hingga memasuki masa panen.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif, dengan koordinasi yang baik antara petugas dan masyarakat setempat.***

Usia 21 Hari, Jagung Pipil di Mandiangin Tumbuh Subur, Polisi Siapkan Langkah Lanjutan Ketahanan Pangan Nasional

Sun, 20 Sep 2026 13:29:25 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Program ketahanan pangan yang digagas Polsek Minas terus menunjukkan perkembangan positif. Tanaman jagung pipil milik warga di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, kini memasuki usia 21 hari dengan pertumbuhan yang dinilai cukup baik.

Pemantauan dilakukan pada Sabtu (20/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB di lahan seluas satu hektare yang berada di Jalan Banjar 11, Dusun Makkaib, tepatnya di kawasan Makam Lama, Kampung Mandiangin.

Kegiatan tersebut dipimpin Bhabinkamtibmas Kampung Mandiangin, Aipda Andriansya Putra, bersama masyarakat setempat untuk memastikan kondisi tanaman sekaligus memberikan pendampingan kepada pemilik lahan, Rita.

Hasil pengecekan menunjukkan tanaman jagung pipil telah mencapai tinggi sekitar 20 hingga 25 sentimeter, menandakan pertumbuhan yang berjalan sesuai tahap perkembangan tanaman.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan bahwa pendampingan terhadap petani merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

"Kami terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tanaman warga agar program ketahanan pangan berjalan optimal. Sinergi antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat diharapkan mampu mendorong hasil pertanian yang lebih baik," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, tahap berikutnya yang akan dilakukan adalah mempersiapkan pemupukan kandang sebagai langkah lanjutan untuk mendukung pertumbuhan tanaman serta penanaman berikutnya.

Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pendampingan terhadap program-program yang berdampak pada kesejahteraan warga.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai.***

Koperasi Rambah Samo Sekitar Soroti BPN Rohul atas Perpanjangan HGU PT Sawit Asahan Indah

Sat, 19 Sep 2026 13:36:56 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com — Persoalan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Asahan Indah (PT SAI) di Kabupaten Rokan Hulu kembali mendapat sorotan.

Kali ini, Koperasi Rambah Samo Sekitar meminta Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Rokan Hulu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses perpanjangan HGU PT SAI, termasuk menyangkut luas areal, batas-batas HGU, status lahan masyarakat serta kewajiban kemitraan dengan masyarakat sekitar.

Permintaan tersebut disampaikan Pengurus Koperasi Rambah Samo Sekitar Bidang Advokasi dan Hukum, M. Saroha Lubis, SIP., M.Si.

Menurut Saroha, persoalan HGU PT SAI merupakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga perlu ditangani secara transparan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

«“Kami dari Koperasi Rambah Samo Sekitar meminta BPN Rohul memberikan penjelasan yang terang mengenai proses perpanjangan HGU PT SAI. Kami ingin mengetahui dasar hukumnya, luas arealnya, batas-batasnya dan bagaimana posisi hak masyarakat yang berada di sekitar maupun yang bersinggungan dengan areal HGU,” ujar Saroha.»

Koperasi Minta Data HGU Dibuka

Saroha menilai keterbukaan data menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, apabila terdapat perbedaan data mengenai luas HGU, maka perlu dilakukan sinkronisasi antara dokumen BPN, data perkebunan, IUP, peta bidang dan kondisi faktual di lapangan.

“Kalau ada perbedaan angka luas, jangan dibiarkan menjadi pertanyaan masyarakat. BPN harus menjelaskan dasar datanya. Kalau diperlukan, lakukan pengukuran dan verifikasi ulang di lapangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Koperasi Rambah Samo Sekitar tidak bermaksud menghambat kegiatan investasi maupun aktivitas perkebunan PT SAI.

Namun, keberadaan perusahaan harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.

Perpanjangan HGU Jangan Sekadar Administrasi

Menurut Saroha, proses perpanjangan HGU harus dapat dipastikan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 mengatur tata cara penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, termasuk ketentuan mengenai perpanjangan dan pembaruan HGU.

Karena itu, menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses perpanjangan HGU PT SAI telah dilakukan berdasarkan data dan persyaratan yang benar.

«“Kami tidak ingin proses HGU hanya dilihat dari dokumen di atas meja. Kalau masyarakat mempertanyakan batas dan luas, harus ada verifikasi lapangan. Kalau ada persoalan kemitraan, harus diperiksa juga pelaksanaannya,” katanya.»

Persoalan Luas Areal Perlu Dijelaskan

Koperasi Rambah Samo Sekitar juga menyoroti adanya informasi mengenai perbedaan luasan PT SAI dalam sejumlah data yang pernah dipublikasikan.

Perbedaan data tersebut, menurut Saroha, harus dijelaskan secara resmi agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Kalau memang terjadi pengurangan luas, pelepasan sebagian areal atau perubahan batas, harus jelas dasar dan dokumennya. Masyarakat jangan dipaksa menebak-nebak,” ujarnya.

Menurutnya, BPN mempunyai kewenangan dan data pertanahan yang menjadi rujukan sehingga masyarakat berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara objektif.

Koperasi Pertanyakan Kemitraan dan Plasma

Selain persoalan HGU, Koperasi Rambah Samo Sekitar juga meminta pemerintah memastikan bagaimana pelaksanaan kewajiban kemitraan atau pembangunan kebun masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan perkebunan.

Saroha mengatakan, apabila terdapat kewajiban kemitraan atau plasma, maka pelaksanaannya harus dapat diverifikasi secara nyata.

“Jangan hanya ada dokumen kerja sama. Kami ingin tahu siapa masyarakat penerima manfaat, berapa luas kebunnya, di mana lokasinya, bagaimana mekanisme pengelolaannya dan apakah manfaat ekonominya benar-benar diterima masyarakat,” tegasnya.

Bhabinkamtibmas Polsek Minas Pantau Pertumbuhan Jagung Pipil Usia 21 Hari di Kampung Mandiangin

Sat, 19 Sep 2026 11:31:58 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Polsek Minas terus mengawal program ketahanan pangan dengan melakukan pemantauan terhadap perkembangan tanaman jagung pipil milik warga di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan pengecekan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di lahan pertanian seluas tiga perempat hektare yang berada di Jalan Banjar 11, Dusun Makkaib. Pemantauan dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kampung Mandiangin Aipda Andriansya Putra bersama masyarakat setempat.

Lahan tersebut merupakan milik Ibu Rita yang ditanami jagung pipil sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan di sektor pertanian.

Hasil pengecekan menunjukkan tanaman jagung telah memasuki usia 21 hari dengan tinggi bervariasi sekitar 20 hingga 25 sentimeter. Kondisi tanaman dinilai tumbuh dengan baik, sementara pemilik lahan telah menyiapkan langkah lanjutan berupa pemupukan kandang untuk penanaman berikutnya.

Kapolsek Minas Kompol Syahrizal mengatakan, monitoring rutin dilakukan untuk memastikan tanaman masyarakat berkembang sesuai harapan sekaligus memberikan pendampingan kepada petani.

"Kami terus mendorong keberhasilan program ketahanan pangan melalui pendampingan di lapangan. Pengecekan rutin ini bertujuan memastikan pertumbuhan tanaman berjalan baik serta memberikan semangat kepada masyarakat agar terus memanfaatkan lahan produktif untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam mendampingi warga merupakan bentuk sinergi Polri dengan masyarakat dalam mendukung program pemerintah di bidang pertanian.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar.***

Bhabinkamtibmas Polsek Minas Pantau Perkembangan Jagung Pipil Usia 25 Hari di Minas Barat, Tumbuh Subur di Lahan Setengah Hektare

Sat, 19 Sep 2026 11:28:35 +0700

SIAK, mimbardesa.com — Polsek Minas terus mengawal program ketahanan pangan nasional melalui pemantauan rutin perkembangan tanaman jagung pipil di wilayah hukumnya. Kali ini, pengecekan dilakukan terhadap tanaman jagung berusia 25 hari yang tumbuh di lahan seluas setengah hektare di Jalan Long Hose, RT 01 RK 01, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kampung Minas Barat, Aipda I. Ketaren, sebagai bentuk dukungan Polri terhadap keberhasilan program ketahanan pangan bersama kelompok tani setempat.

Dari hasil pemantauan, tanaman jagung pipil menunjukkan perkembangan yang positif. Daun tanaman telah mencapai panjang sekitar 20 sentimeter dengan kondisi pertumbuhan yang dinilai baik.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan jajaran Polsek Minas merupakan komitmen untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan optimal hingga masa panen.

"Kami terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tanaman jagung bersama para petani. Harapannya, tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga memberikan hasil panen yang maksimal dan semakin memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Minas," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah kelompok tani juga bertujuan mempererat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian.

Kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta perintah Kapolsek Minas terkait pelaksanaan pengecekan dan pengawasan tanaman jagung di wilayah hukum Polsek Minas.

Dengan pemantauan yang dilakukan secara berkala, diharapkan pertumbuhan jagung pipil di Kampung Minas Barat tetap terjaga hingga memasuki masa panen dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani setempat.***

Kesepakatan Masyarakat dan Tokoh Adat Kota Garo Harus Dihormati, AWI Riau Minta Aparat Tegas Cegah Intimidasi dan Premanisme

Sat, 19 Sep 2026 08:49:47 +0700

KAMPAR, mimbardesa.com — Kebersamaan antara masyarakat, tokoh adat dan pemerintah menjadi salah satu kunci agar program serta kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena itu, setiap kesepakatan yang telah dibuat secara sah perlu dihormati dan dilaksanakan dengan mengedepankan hukum serta kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Darbi S.Ag., Ketua Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Provinsi Riau, menanggapi adanya dokumentasi pertemuan tokoh adat dan masyarakat Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, yang membahas kerja sama dengan CV Prima Nuansa Solution.

Dalam dokumentasi tersebut terlihat sejumlah tokoh dan masyarakat berkumpul dalam satu forum. Namun, mengenai isi, pihak yang menandatangani, serta kekuatan hukum kesepakatan tersebut, menurut Darbi tetap perlu dibuktikan melalui berita acara, daftar hadir, surat kesepakatan maupun dokumen resmi lainnya.

“Ketika rakyat bersama pemerintah, maka program-program pemerintah akan lebih mudah dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, jangan sampai kepentingan tertentu justru menghambat kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Darbi.

Jangan Sampai Konflik Kepentingan Berujung Kericuhan

Darbi mengatakan, apabila terdapat pihak yang keberatan terhadap pengelolaan atau kerja sama di kawasan Kota Garo, keberatan tersebut seharusnya disampaikan melalui mekanisme musyawarah dan jalur hukum.

Menurutnya, persoalan mengenai siapa yang mempunyai hak mengelola suatu kawasan harus dibuktikan berdasarkan dokumen kewenangan, surat penugasan, perjanjian kerja sama, serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui kekuatan massa.

“Kalau ada pihak yang merasa mempunyai hak, silakan buktikan secara hukum. Jangan menggunakan tekanan, intimidasi, penghadangan atau kekerasan. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, bukan konflik,” tegasnya.

Darbi juga meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian apabila dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat dugaan pengerahan massa, ancaman, intimidasi atau kekerasan.

Ia menegaskan, istilah seperti “cukong”, “premanisme” atau keterlibatan pihak luar tidak boleh dituduhkan kepada orang atau kelompok tertentu tanpa bukti. Namun, apabila aparat menemukan adanya tindakan nyata berupa kekerasan, ancaman atau pemaksaan, maka tindakan tersebut dapat diproses berdasarkan ketentuan pidana.

Ada Ancaman Pidana Jika Terjadi Kekerasan Bersama

Saat ini, ketentuan pidana nasional yang berlaku adalah UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. ?

Database Peraturan | JDIH BPK +1

Salah satu ketentuan yang relevan apabila terjadi kekerasan secara bersama-sama di muka umum adalah Pasal 262 UU 1/2023.

Pasal tersebut mengatur bahwa orang yang secara terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V.

Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan barang hancur atau seseorang mengalami luka, ancamannya meningkat menjadi paling lama 7 tahun atau denda kategori IV. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidananya paling lama 9 tahun, sedangkan apabila mengakibatkan kematian, paling lama 12 tahun. ?

Peraturan.Info +1

Dengan demikian, apabila dalam persoalan Kota Garo benar-benar terjadi kekerasan secara bersama-sama, penyidik dapat menilai fakta dan unsur perbuatannya berdasarkan ketentuan tersebut.

Pemaksaan dan Ancaman Kekerasan Juga Dapat Diproses

Selain kekerasan bersama, Pasal 448 UU 1/2023 mengatur pemaksaan. Orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana paling lama 1 tahun atau denda kategori II. ?

hukumonline.com +1

Artinya, apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat tindakan memaksa pihak lain dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, persoalan tersebut tidak semata-mata menjadi konflik sosial, tetapi dapat memiliki konsekuensi hukum pidana.

Sementara itu, apabila seseorang melakukan penganiayaan, Pasal 466 UU 1/2023 mengatur ancaman pidana paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III. Jika mengakibatkan luka berat, ancamannya paling lama 5 tahun, dan jika mengakibatkan kematian paling lama 7 tahun. ?

Pasal.id +1

Aparat Diminta Memberikan Kepastian dan Rasa Aman

Darbi menilai kepolisian mempunyai peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban apabila muncul potensi konflik di lapangan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. ?

Database Peraturan | JDIH BPK

Karena itu, menurut Darbi, aparat tidak perlu menunggu sampai konflik berkembang menjadi bentrokan yang menimbulkan korban.

“Kami berharap aparat melakukan langkah pencegahan dan penegakan hukum secara profesional. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, tempuh jalur hukum. Kalau ada dugaan tindak pidana, laporkan dan buktikan. Jangan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan,” katanya.

Ia juga meminta agar seluruh pihak menjaga masyarakat Kota Garo agar tidak terpecah akibat persoalan pengelolaan kegiatan.

Program Pemerintah Jangan Menjadi Korban Konflik

Darbi menekankan bahwa masyarakat pada akhirnya membutuhkan manfaat nyata dari program dan kegiatan pembangunan.

“Pemerintah dan masyarakat harus berjalan bersama. Kalau masyarakat mendukung program pemerintah dan pemerintah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka manfaat pembangunan akan kembali kepada rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah apabila perbedaan tersebut diselesaikan melalui intimidasi, ancaman atau kekerasan.

“Kita tidak ingin Kota Garo menjadi arena pertarungan kepentingan. Yang kita harapkan adalah hukum yang bekerja, masyarakat yang aman, dan program yang memang sah dapat berjalan sesuai ketentuan,” tegas Darbi.

Ia kembali mengingatkan bahwa setiap tuduhan mengenai adanya “cukong”, pengerahan pihak luar atau premanisme harus dibuktikan melalui fakta dan proses hukum.

“Jangan menuduh tanpa bukti. Tetapi jangan pula membiarkan apabila memang ditemukan tindakan melawan hukum. Aparat penegak hukum harus memeriksa secara objektif siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh, siapa yang membantu, dan apa motif serta peran masing-masing berdasarkan alat bukti,” pungkasnya.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan Kota Garo diharapkan tetap berada dalam koridor musyawarah, kepastian hukum dan penegakan hukum, sehingga kepentingan masyarakat tidak menjadi korban dari konflik antar-pihak.

Kapolsek Minas Cek Jagung Pipil Usia 77 Hari, Tongkol Membesar Meski Diterpa Panas Ekstrem

Fri, 18 Sep 2026 12:52:11 +0700

Siak, mimbardesa.com – Kapolsek Minas Kompol Syahrizal, SE., MH., M.Si., turun langsung meninjau perkembangan tanaman jagung pipil Program Ketahanan Pangan di lahan seluas 1,5 hektare milik Kelompok Tani (Poktan) Dahlia Kuning di Jalan Manggis Gang Sirna, Dusun Cinta Damai, Kampung Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Jumat (18/9/2026).

Pengecekan dilakukan saat tanaman memasuki usia 77 hari. Hasilnya, tongkol jagung terlihat semakin membesar, pertumbuhan tanaman dinilai baik, serta kondisi lahan tetap terawat meski cuaca panas ekstrem menjadi tantangan bagi para petani.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek didampingi Panit I Binmas Ipda Suherwanto, SH., Bhabinkamtibmas Kampung Rantau Bertuah Aiptu Andri Azmi, Kasi Humas Bripka Johan Sitompul, Banit Intelkam Briptu Yudi Yulizar, SH., Ketua Bapekam Abdul Saputra, Kadus Arsi Nurpajri, serta masyarakat petani Poktan Dahlia Kuning yang diketuai Syamsul Bahri.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, tanaman jagung telah mencapai tinggi sekitar 1,8 hingga 2,1 meter. Gulma di sekitar tanaman juga sudah dibersihkan sehingga pertumbuhan jagung tetap optimal.

Namun demikian, cuaca panas ekstrem menyebabkan sebagian daun mulai menguning. Untuk mengatasinya, petani melakukan penyiraman secara berkala dengan mendatangkan pasokan air secara estafet. Selain itu, pemupukan menggunakan KCL juga telah dilakukan guna memperbesar ukuran tongkol jagung.

Kapolsek Minas Kompol Syahrizal mengatakan pihaknya terus mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan dan pemantauan langsung terhadap lahan pertanian warga.

"Kami berharap tanaman jagung ini dapat tumbuh maksimal hingga masa panen nanti. Meskipun cuaca panas ekstrem menjadi tantangan, kami melihat semangat para petani tetap tinggi dengan melakukan penyiraman berkala dan perawatan lahan secara intensif. Polsek Minas akan terus hadir mendukung masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan," ujar Kompol Syahrizal.

Ke depan, perawatan tanaman akan terus dilakukan melalui penyiraman rutin serta pemupukan lanjutan agar tongkol jagung berkembang lebih optimal menjelang panen.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan lancar.***

Separuh Tanaman Diserang Monyet, Bhabinkamtibmas Polsek Minas Pantau Jagung Ketahanan Pangan Nasional di Minas Jaya

Fri, 18 Sep 2026 12:50:35 +0700

Siak, mimbardesa.com – Jajaran Polsek Minas terus mengawal Program Ketahanan Pangan Kuartal II dengan melakukan pemantauan perkembangan tanaman jagung pipil di wilayah Kecamatan Minas. Kali ini, pengecekan dilakukan di lahan pertanian seluas seperempat hektare di Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Minas Jaya, Kabupaten Siak.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (18/9/2026) mulai pukul 09.00 WIB itu dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Minas Jaya, Bripka Elian, sebagai bagian dari pendampingan terhadap program ketahanan pangan di wilayah binaannya.

Hasil pengecekan menunjukkan tanaman jagung pipil yang telah berusia 87 hari mengalami kendala akibat serangan hama monyet. Sekitar separuh populasi tanaman dilaporkan mengalami kerusakan.

Meski demikian, upaya perawatan tetap dilakukan. Lahan tersebut telah mendapatkan pemupukan menggunakan urea dan NPK, serta penyemprotan insektisida untuk menjaga pertumbuhan tanaman.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan pemantauan rutin dilakukan untuk mengetahui perkembangan tanaman sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

"Pengecekan ini merupakan bentuk pendampingan Polri terhadap Program Ketahanan Pangan. Meski sebagian tanaman terdampak serangan hama monyet, perawatan tetap dilakukan agar hasil yang diperoleh bisa lebih optimal," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, sejumlah langkah tindak lanjut telah direncanakan, di antaranya pembersihan lahan, penyiraman tanaman, serta pembersihan gulma secara berkala agar pertumbuhan jagung tetap terjaga.

"Kami berharap sinergi antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat terus terjalin sehingga program ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga," tambahnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib, dan lancar.***

JELANG PORSENIJAR RIAU 2026, SEKDA SIAK MAHADAR MANTAPKAN PERSIAPAN PEMBUKAAN

Thu, 17 Sep 2026 22:09:45 +0700

SIAK, Mimbardesa.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak sekaligus Ketua PGRI Kabupaten Siak, "Mahadar", memimpin rapat final persiapan pembukaan Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (PORSENIJAR) tingkat Provinsi Riau, Kamis (17/9/2026) di Siak.

PORSENIJAR Riau 2026 mengusung tema *"PGRI Berkarya dan Berdaya, Sehat Raganya, Cerdas Mengajarnya, Indah Seninya"* dengan moto _"Dalam berkarya tumbuh daya, dalam sehat tumbuh semangat, dalam cerdas terbitlah harapan, dalam seni terbitlah keindahan."_

Mahadar menegaskan pentingnya koordinasi kuat antara PGRI dan Pemerintah Kabupaten Siak agar acara pembukaan berjalan lancar.

"Untuk teknis pembukaan, akan ada sekitar *1.056 peserta* dari 12 kabupaten/kota. Masing-masing daerah menurunkan 88 peserta untuk defile. Upacara pembukaan dijadwalkan dihadiri Ketua Umum PB PGRI Pusat " Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd" , Plt. Gubernur Riau "SF Hariyanto", dan seluruh kepala daerah se-Provinsi Riau," ujar Mahadar.

Adapun cabang yang dilombakan sebanyak 10 cabang, meliputi olahraga, seni, dan pembelajaran, di antaranya bola voli, sepak takraw, catur, tari tunggal, MTQ, dan praktik pembelajaran.

Selain ajang silaturahmi guru, Mahadar berharap PORSENIJAR mampu menggerakkan ekonomi lokal.

"Dengan banyaknya peserta dari luar daerah yang datang, kami berharap sektor UMKM, perhotelan, dan pariwisata di Siak meningkat pesat," tutup Mahadar.

PORSENIJAR tingkat Provinsi Riau dijadwalkan dibuka secara resmi pada 23 September 2026 di Kabupaten Siak.

Laporan: Lemansyah

Dalih Cek Nomor Rangka, STNK-BPKB Innova Reborn Diduga Dibawa, Warga Lapor Polres Rohul

Thu, 17 Sep 2026 16:00:30 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com — Warga Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Effendi Nur alias Effendi, mengadukan dugaan pengambilan STNK dan BPKB mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2022 miliknya kepada Kapolres Rokan Hulu

Pengaduan tersebut tertuang dalam surat tertanggal 14 September 2026. Effendi mengaku dirugikan setelah dokumen kendaraan miliknya diduga diambil tanpa izin

Berdasarkan surat pengaduan dan keterangan Effendi saat diwawancarai, persoalan bermula ketika dirinya hendak menjual mobil dan mengunggahnya melalui media sosial

Setelah unggahan beredar, seorang pria bernama Andi menghubunginya dan menawarkan harga Rp350 juta

Andi kemudian menyampaikan adanya calon pembeli dengan penawaran Rp330 juta

Effendi juga mengaku diminta mengakui Andi sebagai adiknya jika ditanya calon pembeli

Pada Sabtu (12/9/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, seorang perempuan bernama Fitri bersama sejumlah orang datang ke rumah Ependi. Mereka disebut membawa uang tunai Rp50 juta

Namun, menurut pengakuan Ependi, situasi kemudian berubah. Salah seorang yang datang diduga mengambil STNK dan BPKB dengan alasan untuk pengecekan fisik kendaraan, termasuk nomor rangka Mobil tersebut kemudian turut dibawa pergi

Dalam surat pengaduannya, Effendi menyebut transaksi melibatkan Suyono melalui pihak ketiga bernama Andik. Ia juga menyebut Suyono kemudian mentransfer uang Rp200 juta ke rekening Andik terkait pembayaran kendaraan

Merasa dirugikan, Effendi meminta kepolisian mengusut seluruh rangkaian kejadian, termasuk pihak-pihak yang terlibat, aliran pembayaran, serta status kepemilikan dan keberadaan kendaraan beserta dokumennya

“Saya merasa dirugikan dan meminta agar laporan yang saya adukan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku,” demikian inti permohonan Ependi dalam surat pengaduannya

Ketua DPW LSM Kreatif Ekonomi Kecil (KOREK) Riau, Miswan, bersama penasihat hukum (PH) Munawir Mattareng, SH., MH., mendorong agar dugaan tersebut segera ditangani aparat penegak hukum

Munawir meminta kepolisian mengusut secara profesional dan memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut

“Kalau benar terjadi perampasan atau pengambilan STNK dan BPKB tanpa hak, kami meminta aparat segera bertindak dan memberikan kepastian hukum kepada korban. Jangan sampai persoalan seperti ini menimbulkan korban lainnya,” ujar Munawir

Ia menegaskan, proses pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, laporan dan keterangan korban perlu segera ditindaklanjuti agar persoalan tersebut menjadi terang

Wawancara dengan Effendi dan pihak terkait dilakukan pada Kamis (17/9/2026).

Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan maupun Polres Rokan Hulu terkait status dan tindak lanjut laporan tersebut.**Hasan Basri

Tokoh Masyarakat Apresiasi Polres Rokan Hulu Terkait Laporan Dugaan Pencemaran Lingkungan

Thu, 17 Sep 2026 15:50:44 +0700

PASIR PENGARAIAN, mimbardesa.com— Tokoh masyarakat bersama para aktivis lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres Rokan Hulu atas respons cepat dan ketegasan mereka dalam menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Laporan ini dilayangkan menyusul temuan data laboratorium resmi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu yang mengindikasikan adanya pencemaran berat pada badan air di kawasan Komplek Perkantoran Pemda, Rokan Hulu.

Perwakilan tokoh masyarakat menyatakan bahwa langkah hukum ini sangat krusial demi menjaga kelestarian ekosistem dan melindungi kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan dokumen resmi UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Rokan Hulu yang ditandatangani oleh Kepala UPT Dian Laili Rahmawati, A.Md tertanggal 14 Agustus 2026, terungkap sejumlah parameter kualitas air yang melampaui ambang batas baku mutu yang ditetapkan pemerintah (berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021, Lampiran VI).

"Kami sangat mengapresiasi kesigapan Polres Rokan Hulu dalam menerima dan memproses laporan masyarakat terkait indikasi pencemaran ini. Hasil laboratorium telah berbicara dengan jelas; ada parameter penting seperti BOD, COD, amonia, dan bakteri coliform yang melampaui baku mutu. Penegakan hukum yang tegas mutlak diperlukan agar ada efek jera," ujar perwakilan tokoh masyarakat.

Ringkasan Hasil Uji Laboratorium DLH Kab. Rokan Hulu

Berikut adalah rincian data hasil pengujian sampel air yang tercantum dalam laporan resmi tertanggal 14 Agustus 2026:

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Temperatur | °C | dev 3 | 25,30 | Normal |

| 2 | Residu Terlarut | mg/L | 1.000 | 610,00 | Memenuhi Syarat |

| 3 | Residu Tersuspensi | mg/L | 40 - 400 | 36,00 | Memenuhi Syarat |

| 1 (K.A) | pH | mg/L | 6 - 9 | 7,01 | Netral (Normal) |

| 2 | BOD | mg/L | 2 - 12 | 15,59 | Melampaui Batas |

| 3 | COD | mg/L | 10 - 80 | 103,00 | Sangat Tinggi (Pencemaran) |

| 4 | DO (Oksigen Terlarut) | mg/L | 1 - 6* | 0,62 | Sangat Rendah (Kritis) |

| 5 | Nitrit (NO_2) | mg/L | 0,06 | 0,104 | Di Atas Baku Mutu |

| 6 | Nitrat (NO_3) | mg/L | 10 - 20 | 9,00 | Memenuhi Syarat |

| 7 | Amonia (NH_3-N) | mg/L | 0,1 - 0,5 | 2,23 | Sangat Tinggi |

| 8-14 | Logam Berat (Co, Cd, Cu, Fe, Pb, Mn, Zn) | mg/L | Bervariasi | <0,01 - <0,05 | Di Bawah Batas Deteksi / Aman |

| 15 | Khlorida (Cl) | mg/L | 300 - 600 | <0,005 | Memenuhi Syarat |

| 16 | Sulfat | mg/L | 300 - 400 | 15,68 | Memenuhi Syarat |

| 17 | Nitrogen Total | mg/L | 15 - 25 | 8,15 | Memenuhi Syarat |

| 18 | Total Coliform | MPN/100 mL | 1.000 - 10.000 | 1.600,00 | Melebihi Baku Mutu Kelas I |

| 19 | Minyak dan Lemak | mg/L | 1,00 | 3,60 | Melampaui Batas |

Kesimpulan & Harapan Publik

Berdasarkan data laboratorium di atas, tingginya angka BOD (15,59 mg/L), COD (103 mg/L), dan anjloknya kadar DO (0,62 mg/L) menunjukkan bahwa badan air mengalami beban pencemaran organik yang parah. Kondisi ini diperparah dengan tingginya kandungan Amonia (2,23 mg/L), Total Coliform (1.600 MPN/100 mL), serta Minyak dan Lemak (3,60 mg/L).

Masyarakat dan aktivis lingkungan berharap pihak kepolisian di Polres Rokan Hulu dapat segera menindaklanjuti penyelidikan, memanggil pihak-pihak terkait yang diduga menjadi sumber pencemaran, serta menegakkan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) demi memulihkan kualitas lingkungan di Kabupaten Rokan Hulu.

Bhabinkamtibmas Polsek Minas Cek Embung Air untuk Dukung Penyiraman Jagung Pipil di Minas Barat

Thu, 17 Sep 2026 11:59:02 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Polsek Minas terus mendukung Program Ketahanan Pangan dengan memastikan ketersediaan sumber air bagi lahan pertanian di tengah musim kemarau. Pada Kamis (17/9/2026) sekitar pukul 10.45 WIB, personel Bhabinkamtibmas Kampung Minas Barat melaksanakan pengecekan embung air di lahan jagung pipil seluas setengah hektare milik Kelompok Tani Minas Barat.

Kegiatan berlangsung di Jalan Long Hose RT 01 RK 01, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Pengecekan dilakukan oleh Aipda I. Ketaren sebagai bagian dari kontrol rutin terhadap lahan jagung kuartal kedua.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan pengecekan embung air bertujuan memastikan ketersediaan air untuk mendukung penyiraman tanaman jagung selama musim kemarau.

"Melalui pengecekan ini, kami ingin memastikan embung air dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani sebagai sumber air untuk penyiraman tanaman jagung, sehingga pertumbuhan tanaman tetap terjaga meskipun memasuki musim kemarau," ujar Kompol Syahrizal.

Dengan adanya embung air yang berfungsi optimal, diharapkan Kelompok Tani Minas Barat dapat memenuhi kebutuhan air bagi tanaman jagung pipil seluas 0,5 hektare sehingga program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Minas dapat terus berjalan dengan baik.***

Bhabinkamtibmas Rantau Bertuah Cek Perkembangan Jagung Pipil Usia 76 Hari, Kapolsek Minas: Bukti Dukungan Polri untuk Ketahanan Pangan Nasional

Thu, 17 Sep 2026 11:28:24 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Bhabinkamtibmas Kampung Rantau Bertuah, Polsek Minas, melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil berusia 76 hari milik Kelompok Tani (Poktan) Dahlia Kuning di Jalan Manggis Gang Sirna, Dusun Cinta Damai, Kampung Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Kamis (17/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Rantau Bertuah AIPTU Andri Azmi bersama masyarakat petani Poktan Dahlia Kuning yang diketuai Syamsul Bahri.

Pengecekan dilakukan pada lahan pertanian seluas 1,5 hektare yang ditanami jagung pipil sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan tanaman jagung tumbuh dengan baik. Tongkol jagung telah membesar dengan tinggi tanaman bervariasi antara sekitar 180 sentimeter hingga 2,1 meter. Gulma di sekitar tanaman juga telah dibersihkan, sementara penyiraman dilakukan secara berkala untuk mengatasi dampak cuaca panas ekstrem.

Meski demikian, sebagian daun tanaman terlihat mulai menguning akibat tingginya suhu udara. Selain itu, tanaman telah mendapatkan pemupukan menggunakan pupuk KCL untuk mendukung pertumbuhan tongkol jagung.

Kapolsek Minas Kompol Syahrizal mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk pendampingan Polri kepada masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Minas.

"Melalui pengecekan rutin ini, kami ingin memastikan tanaman jagung milik warga berkembang dengan baik sehingga hasil panennya dapat optimal. Polri akan terus hadir mendampingi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, tindak lanjut yang akan dilakukan yakni penyiraman tanaman secara berkala dengan mendatangkan pasokan air secara estafet serta melanjutkan pemupukan KCL agar tongkol jagung dapat berkembang lebih maksimal.

"Kami berharap kolaborasi antara Bhabinkamtibmas dan kelompok tani terus terjalin sehingga produktivitas pertanian masyarakat tetap terjaga meski menghadapi cuaca panas ekstrem," tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan lancar.***

Bhabinkamtibmas Minas Jaya Cek Pertumbuhan Jagung Program Ketahanan Pangan Nasional di Area Telago

Wed, 16 Sep 2026 11:55:10 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Bhabinkamtibmas Kelurahan Minas Jaya, BRIPKA Elian, melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil dalam Program Ketahanan Pangan Kuartal II di Jalan Kasturi, Area Telago, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.12 WIB itu bertujuan memantau perkembangan tanaman sekaligus memastikan program ketahanan pangan berjalan sesuai rencana.

Dalam pengecekan tersebut, BRIPKA Elian meninjau lahan pertanian yang ditanami jagung pipil dengan metode monokultur. Program ini memanfaatkan lahan seluas sekitar 0,5 hektare, sementara area yang menjadi fokus pengecekan mencapai seperempat hektare.

Hasil pemantauan menunjukkan tanaman jagung yang telah berusia tujuh hari tumbuh dengan baik dan berada dalam kondisi subur.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan kegiatan monitoring ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan yang terus digalakkan di wilayah Kecamatan Minas.

"Kami terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tanaman agar program ketahanan pangan dapat berjalan optimal. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian sehingga hasil panen nantinya dapat memberikan manfaat bagi warga," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, sejumlah langkah lanjutan telah disiapkan untuk menjaga pertumbuhan tanaman, di antaranya pemupukan, pembersihan gulma secara berkala, serta aplikasi insektisida guna mengantisipasi serangan hama.

Menurutnya, pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas juga menjadi bagian dari upaya Polri hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi turut mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif.***

Bhabinkamtibmas Minas Timur Dampingi Penjemuran Jagung Hasil Panen Warga, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Wed, 16 Sep 2026 11:53:45 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Bhabinkamtibmas Kampung Minas Timur, Aipda Reza Ferdiyan, SH, mendampingi petani melakukan penjemuran jagung pipil hasil panen warga di Jalan Bukit Bersawit, Dusun Ukai, Kampung Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 hingga 10.10 WIB itu merupakan bagian dari dukungan Polsek Minas terhadap Program Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian di tingkat masyarakat.

Penjemuran dilakukan di lahan pekarangan warga yang menjadi bagian dari pilot project ketahanan pangan Polsek Minas. Lahan tersebut memiliki luas sekitar 0,5 hektare dengan karakteristik tanah mineral yang dinilai mendukung budidaya jagung pipil.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan pendampingan kepada petani tidak berhenti pada proses penanaman, tetapi juga berlanjut hingga tahapan pascapanen agar hasil pertanian dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Kami ingin memastikan seluruh tahapan budidaya jagung, mulai dari penanaman hingga penanganan hasil panen, berjalan dengan baik. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan sekaligus mempererat kemitraan dengan para petani," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional sebagaimana menjadi bagian dari Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi jagung pipil, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, serta membantu meningkatkan perekonomian warga melalui sektor pertanian.

Kompol Syahrizal juga menegaskan bahwa kolaborasi antara Polri dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang tetap kondusif di wilayah Kecamatan Minas.

Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif.***

HASIL PEMERIKSAAN LINGKUNGAN JANGAN DIDIAMKAN

Wed, 16 Sep 2026 09:30:04 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com— Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (DPW LSM KOREK Riau) meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) segera mengambil tindakan nyata menyikapi hasil pemeriksaan kualitas lingkungan yang menunjukkan adanya pencemaran pada anak sungai menuju Sungai Siabu.

KOREK Riau menegaskan, apabila hasil pemeriksaan resmi telah menunjukkan adanya pencemaran, maka DLH Rohul tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kejelasan tindakan.

Ketua DPW LSM KOREK Riau Miswan, melalui Sekretaris Darbi S.Ag, menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut.

«“Kami memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan kewenangannya. Tetapi kalau hasil pemeriksaan sudah menunjukkan pencemaran dan tidak ada tindakan yang jelas, maka kami akan menempuh langkah hukum. Aktivis lingkungan tidak akan tinggal diam melihat lingkungan diduga tercemar.”»

Menurut KOREK Riau, yang dipersoalkan bukan semata-mata keberadaan PT KSM sebagai perusahaan. Yang menjadi perhatian adalah apakah kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan telah dipenuhi dan apakah pemerintah menjalankan fungsi pengawasannya ketika ditemukan indikasi pencemaran.

DLH ROHUL HARUS MENJAWAB HASIL PEMERIKSAAN

KOREK Riau meminta DLH Rohul menjelaskan secara terbuka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan tersebut.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pencemaran pada anak sungai menuju Sungai Siabu, DLH harus memastikan:

- dari mana sumber pencemaran;

- apakah terdapat pelanggaran terhadap persetujuan lingkungan;

- apakah sistem pengolahan air limbah memenuhi ketentuan;

- bagaimana kondisi kolam limbah;

- apakah terdapat rembesan atau kebocoran;

- bagaimana kondisi outlet;

- bagaimana kualitas air sebelum dan sesudah kawasan kegiatan;

- serta tindakan korektif apa yang harus dilakukan.

PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur perlindungan dan pengelolaan mutu air serta pengawasan terhadap kegiatan usaha dalam rangka memastikan kewajiban lingkungan dipenuhi.

KALAU TERBUKTI MELANGGAR, JANGAN BERHENTI PADA TEGURAN

KOREK Riau menegaskan bahwa apabila hasil pengawasan membuktikan adanya pelanggaran, pemerintah harus menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi administratif lingkungan hidup tidak semata-mata berupa teguran. Mekanisme penegakan hukum lingkungan mengenal tindakan administratif sesuai jenis dan tingkat pelanggaran, termasuk tindakan yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan.

Karena itu, KOREK Riau meminta DLH tidak menjadikan surat teguran sebagai akhir persoalan apabila pelanggaran masih berlangsung.

Kalau pencemaran terbukti, sumbernya harus dihentikan. Kalau fasilitas pengolahan limbah tidak memenuhi ketentuan, harus diperbaiki. Kalau lingkungan terdampak, harus dilakukan pemulihan.

JANGAN SAMPAI DLH TERKESAN MEMBIARKAN

Darbi S.Ag menegaskan, kritik terhadap DLH Rohul bukan berarti meminta pemerintah menghukum PT KSM tanpa pemeriksaan.

Sebaliknya, KOREK Riau meminta proses dilakukan berdasarkan bukti.

«“Kalau PT KSM terbukti tidak melakukan pelanggaran, silakan pemerintah jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan. Tetapi kalau terbukti melanggar, jangan justru pemerintah yang diam. Pemerintah memiliki kewenangan untuk bertindak.”»

Menurut KOREK Riau, sikap diam atau tidak adanya tindak lanjut yang jelas setelah hasil pemeriksaan justru dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan lingkungan.

KOREK RIAU SIAP TEMPUH LANGKAH HUKUM

KOREK Riau menyatakan apabila setelah dilakukan permintaan dan pengaduan secara resmi pemerintah tetap tidak memberikan tindak lanjut yang memadai, pihaknya bersama masyarakat dan aktivis lingkungan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui lembaga peradilan dan/atau mekanisme hukum lainnya yang tersedia.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat mekanisme hak

HASIL LAB TUNJUKKAN ANAK SUNGAI MENUJU SUNGAI SIABU TERCEMAR

Wed, 16 Sep 2026 09:28:37 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com— Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (DPW LSM KOREK Riau) mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan kualitas lingkungan yang menunjukkan adanya pencemaran pada anak sungai yang mengarah ke Sungai Siabu.

Ketua DPW LSM KOREK Riau Miswan melalui Sekretaris Darbi S.Ag menegaskan, apabila hasil pemeriksaan dan pengujian laboratorium resmi menunjukkan adanya pencemaran, maka persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi.

“Kalau hasil laboratorium sudah menunjukkan adanya pencemaran, pertanyaannya sederhana: apa tindakan DLH Rokan Hulu? Jangan sampai masyarakat melihat DLH hanya mengambil sampel, membuat laporan, kemudian persoalan berhenti di meja kantor.”

Menurut KOREK Riau, hasil laboratorium harus menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap kegiatan PT Karya Samo Mas (KSM), termasuk memastikan sumber pencemar, kondisi IPAL, kolam pengolahan limbah, saluran pembuangan, outlet, potensi rembesan, serta kondisi badan air di sekitar perusahaan.

KOREK: DLH HARUS JALANKAN FUNGSI PENGAWASAN

KOREK Riau menilai fungsi DLH bukan sekadar melakukan pengambilan sampel atau menerima pengaduan masyarakat.

DLH memiliki fungsi penting dalam memastikan kegiatan usaha memenuhi kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Karena itu, setelah ditemukan indikasi pencemaran, KOREK Riau meminta DLH melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepatuhan PT KSM terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, kewajiban pengelolaan air limbah, serta ketentuan mutu lingkungan yang berlaku.

PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif. "PP Nomor 22 Tahun 2021 – Database Peraturan BPK" (https://reference-url-citation.invalid/0)

“Kami tidak meminta pemerintah menghukum perusahaan tanpa proses. Tetapi kalau setelah diperiksa terbukti ada pelanggaran, pemerintah wajib menjalankan kewenangannya. Jangan justru dibiarkan.” tegas KOREK Riau.

SUMBER PENCEMAR HARUS DITELUSURI

KOREK Riau meminta DLH tidak hanya mengambil sampel di anak sungai.

Pemeriksaan harus dilakukan dari hulu hingga hilir serta terhadap sumber yang diduga menyebabkan perubahan kualitas air.

Di antaranya:

- outlet IPAL;

- kolam pengolahan limbah;

- saluran pembuangan;

- tanggul kolam;

- dasar dan dinding kolam;

- kemungkinan rembesan;

- potensi limpasan;

- cekdam;

- anak sungai sebelum kawasan perusahaan;

- anak sungai setelah kawasan perusahaan;

- serta titik aliran menuju Sungai Siabu.

Menurut KOREK Riau, perbandingan kualitas air sebelum dan sesudah kawasan perusahaan sangat penting untuk memperoleh gambaran objektif mengenai perubahan kualitas lingkungan.

JIKA TERBUKTI MELANGGAR, SANKSI HARUS DIJALANKAN

KOREK Riau menegaskan bahwa pemerintah memiliki instrumen sanksi administratif.

Saat ini pengawasan dan sanksi administratif bidang lingkungan hidup diatur dalam Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026.

Regulasi tersebut mengatur antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, hingga pencabutan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, sesuai jenis pelanggaran, tingkat ketidaktaatan, dan kewenangan pejabat yang berwenang. "Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026 – Database Peraturan BPK" (https://reference-url-citation.invalid/1)

“Jangan hanya teguran kalau hasil pengawasan menunjukkan pelanggaran yang memerlukan tindakan lebih tegas. Sanksi harus diberikan sesuai tingkat pelanggarannya.”

KOREK Riau juga meminta setiap tindakan administratif dituangkan secara jelas sehingga masyarakat mengetahui bahwa proses penegakan hukum benar-benar berjalan.

PEMULIHAN ANAK SUNGAI JANGAN DILUPA

HASIL LAB NYATAKAN ANAK SUNGAI MENUJU SUNGAI SIABU TERCEMAR Pemda Rohul Jangan Diam, PT KSM Harus Ditindak Sesuai Aturan dan Wajib Pulihkan Lingkungan

Wed, 16 Sep 2026 08:58:06 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diminta tidak tinggal diam menyikapi hasil pemeriksaan lingkungan hidup yang menunjukkan adanya pencemaran pada anak sungai yang mengarah ke Sungai Siabu.

Apabila hasil laboratorium tersebut merupakan hasil pengujian yang sah dan kemudian diperkuat melalui pemeriksaan lapangan yang menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban lingkungan oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Karya Samo Mas (KSM), maka persoalan tersebut bukan lagi sekadar persoalan keluhan masyarakat.

Persoalannya telah masuk ke wilayah pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Karena itu, Pemkab Rokan Hulu, khususnya perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup, diminta segera mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangan sampai masyarakat sudah mendapatkan hasil pemeriksaan yang menyatakan adanya pencemaran, tetapi pemerintah hanya berhenti pada rapat, teguran, atau surat imbauan tanpa ada tindakan korektif yang terukur.

Lingkungan hidup bukan objek kompromi. Jika pelanggaran terbukti, hukum harus dijalankan.

PP 22/2021 Memberikan Dasar Pengawasan dan Sanksi

PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur perlindungan dan pengelolaan mutu air, persetujuan lingkungan, pengawasan, serta sanksi administratif. Pengawasan ditujukan untuk memastikan kewajiban dalam persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha benar-benar dilaksanakan.

Artinya, ketika terdapat hasil pemeriksaan yang menunjukkan dugaan pencemaran, pemerintah mempunyai dasar untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap kegiatan usaha.

Pemkab Rohul harus memastikan apakah PT KSM telah memenuhi seluruh kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, standar pengelolaan air limbah, serta ketentuan lainnya yang berlaku terhadap kegiatan PKS.

Jangan Hanya Periksa Sungai, Periksa Sumber Pencemar

Masyarakat meminta DLH Rohul melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Pemeriksaan harus mencakup:

- kolam pengolahan air limbah;

- kondisi dasar dan dinding kolam;

- sistem kedap air;

- saluran penghubung antarkolam;

- outlet IPAL;

- saluran pembuangan;

- potensi rembesan;

- potensi limpasan;

- kondisi cekdam;

- kondisi anak sungai sebelum dan sesudah kawasan perusahaan;

- serta jalur air yang mengarah ke Sungai Siabu.

Pengambilan sampel juga harus dilakukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika diperlukan, pemerintah dapat melakukan pengujian pembanding melalui laboratorium lingkungan yang memenuhi ketentuan.

Hal ini penting agar hubungan antara sumber pencemar dan kondisi badan air dapat dibuktikan secara objektif.

Kalau Terbukti Melanggar, Teguran Saja Tidak Cukup

Masyarakat meminta Pemkab Rohul tidak menjadikan teguran tertulis sebagai akhir dari penanganan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup saat ini berlaku sejak 15 Juni 2026.

Peraturan tersebut mengatur pengawasan, pemeriksaan ketaatan, berita acara dan laporan hasil pengawasan, serta berbagai bentuk sanksi administratif, antara lain:

teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, sampai pencabutan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, sesuai ketentuan dan tingkat pelanggarannya.

Dengan demikian, jika hasil pengawasan menemukan pelanggaran, pemerintah memiliki instrumen hukum untuk memerintahkan perusahaan melakukan perbaikan dan menghentikan pelanggaran.

Paksaan Pemerintah Dapat Menghentikan Sumber Pelanggaran

Paksaan pemerintah bukan sekadar surat peringatan.

Dalam rezim sanksi administratif lingkungan hidup, tindakan paksaan pemerintah dapat digunakan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Bentuknya dapat mencakup penghentian kegiatan tertentu, penutupan salu

Bripka Elian Cek Perkembangan Jagung Ketahanan Pangan Nasional di Kelurahan Minas Jaya

Tue, 15 Sep 2026 15:41:23 +0700

SIAK, mimbardesa.com– Bhabinkamtibmas Kelurahan Minas Jaya, Bripka Elian, melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil dalam rangka Program Ketahanan Pangan Kuartal II di Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Selasa (15/09/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi tanaman tetap terjaga serta mendukung keberhasilan program ketahanan pangan yang dijalankan masyarakat di wilayah hukum Polsek Minas.

Kapolsek Minas Kompol Syahrizal mengatakan, pengecekan rutin dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada petani agar tanaman dapat tumbuh optimal hingga masa panen.

“Kami melalui Bhabinkamtibmas terus melakukan pemantauan perkembangan tanaman jagung sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Harapannya, hasil panen nanti dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan produktivitas petani,” ujar Kompol Syahrizal.

Dari hasil pengecekan, tanaman jagung pipil ditanam di lahan seluas sekitar seperempat hektare dengan metode monokultur. Memasuki usia tanam 82 hari, kondisi tanaman terpantau baik dan telah menjalani proses pemupukan.

Ke depan, perawatan tanaman akan terus dilakukan melalui pemupukan lanjutan, pembersihan gulma secara berkala, serta aplikasi insektisida guna menjaga pertumbuhan tanaman tetap optimal hingga memasuki masa panen.

Kompol Syahrizal menegaskan, Polsek Minas akan terus mendukung berbagai program yang berkaitan dengan ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan masyarakat di wilayah Kecamatan Minas.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan lancar.

Bhabinkamtibmas Rantau Bertuah Cek Perkembangan Jagung Pipil, Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Tue, 15 Sep 2026 15:39:07 +0700

SIAK, mimbardesa.com– Bhabinkamtibmas Kampung Rantau Bertuah, Aiptu Andri Azmi, kembali melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional di Jalan Manggis Gang Sirna, Dusun Cinta Damai, Kampung Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Selasa (15/09/2026).

Pengecekan dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB bersama masyarakat petani yang tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) Dahlia Kuning guna memastikan kondisi tanaman tetap terjaga menjelang masa panen.

Kapolsek Minas Kompol Syahrizal mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polsek Minas dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pendampingan kepada petani.

“Kami melalui Bhabinkamtibmas terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan tanaman jagung sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Dari hasil pengecekan, tanaman tumbuh dengan baik dan tongkol jagung juga sudah mulai membesar,” ujar Kompol Syahrizal.

Tanaman jagung pipil itu ditanam di lahan seluas sekitar 1,5 hektare milik warga yang dikelola Poktan Dahlia Kuning di bawah kepemimpinan Syamsul Bahri.

Memasuki usia tanam 74 hari, kondisi tanaman secara umum terpantau baik dengan tinggi berkisar antara 180 sentimeter hingga 2,1 meter. Perawatan rutin seperti pembersihan gulma dan pemupukan menggunakan pupuk KCL juga terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan pembesaran tongkol jagung.

Meski demikian, cuaca panas masih menjadi tantangan bagi petani. Untuk menjaga kebutuhan air tanaman, penyiraman dilakukan secara berkala dengan sistem estafet.

“Kondisi cuaca yang cukup panas menjadi perhatian. Karena itu, penyiraman secara berkala perlu dilakukan agar tanaman tetap mendapatkan pasokan air yang cukup. Pemupukan KCL juga akan dilanjutkan untuk membantu memperbesar tongkol jagung,” kata Kompol Syahrizal.

Ia berharap tanaman jagung tersebut dapat terus berkembang dengan baik hingga masa panen sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kecamatan Minas.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif.***