Latest Posts

Antisipasi Pencurian Data, Diskominfo Siak Perkuat Tim Tanggap Insiden Siber Mendukung SPBE

Fri, 19 Jun 2026 10:06:29 +0700

SIAK || Mimbardesa.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Siak terus memperkuat keamanan sistem pemerintahan berbasis digital. Salah satunya melalui rapat registrasi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Siak bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kamis (18/6/2026), di Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Siak.

Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Siak, Rozi Chandra yang diwakili oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Siak, Hendra, juga dihadiri Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Wendi L. Febrian, Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Komunikasi, Mardani. Serta para staf bidang persandian Diskominfo.

Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah strategis penguatan keamanan siber, termasuk penyempurnaan Surat Keputusan (SK) Tim TTIS Tahun 2026 sebagai revisi SK Tim SCIRT Tahun 2023.

Pembaruan ini dilakukan untuk memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam menghadapi potensi serangan siber terhadap pelayanan publik berbasis digital dan sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE.

Selain membentuk tim teknis penanganan insiden siber, rapat juga membahas pembentukan tim penilai kerentanan aplikasi serta tim publikasi keamanan siber. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencegah dan menangani ancaman serangan siber.

Melalui koordinasi yang lebih terintegrasi dengan Diskominfo, setiap OPD nantinya dapat memperkuat sistem keamanan informasi sehingga pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan secara aman, cepat, dan terpercaya.

Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Siak, Hendra, mengatakan penguatan Tim Tanggap Insiden Siber merupakan upaya mendukung peran strategis Diskominfo sebagai penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Tugas pokok TTIS ini salah satunya melindungi infrastruktur digital dari peretasan dan kebocoran data, selain itu memastikan keberlangsungan layanan publik tetap berjalan aman,” ringkasnya.

Hendra menambahkan, Ke depan berbagai indikator pembangunan seperti Indek keamanan Informasi, Indek Keamanan Budaya Digital, Indeks Pembangunan Statistik, indeks geospasial, Indeks Satu Data Indonesia akan terintegrasi dengan Indeks Pemerintahan Digital

Melalui penguatan keamanan siber dan tata kelola digital yang terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Siak berupaya menghadirkan layanan publik yang semakin andal, aman, dan mampu menjawab tantangan transformasi digital di masa depan.

(Eko/MC Siak)

Siak Konsisten Raih WTP ke-15 Kali Berturut, Bupati Afni Tekankan Penguatan Tata Kelola Keuangan

Fri, 19 Jun 2026 10:05:58 +0700

Pekanbaru || Mimbardesa.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.

Capaian tersebut menegaskan konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen bersama yang telah dilakukan sehingga opini WTP kembali dapat dipertahankan.

“Alhamdulillah, Siak kembali mempertahankan predikat opini WTP dari BPK RI. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Ini adalah keberhasilan bersama seluruh jajaran,” ujar Afni, Kamis (18/6/2026).

Ia menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri, mengingat masih terdapat sejumlah tindak lanjut rekomendasi BPK yang perlu diselesaikan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Namun kita jangan berpuas hati. Karena masih banyak kewajiban untuk menyelesaikan ataupun menjawab rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Sekali lagi terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua,” ucap Bupati perempuan itu.

Ia mengatakan Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Konsistensi raihan selama 15 tahun berturut-turut ini menjadi indikator kuat komitmen Pemkab Siak dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Raihan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khusunya Kabupaten Siak.

(Agi/MC Siak)

HMI Cabang Rokan Hulu Sukses Gelar Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional

Thu, 18 Jun 2026 19:41:37 +0700

Rokan Hulu – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Rokan Hulu sukses melaksanakan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional yang berlangsung selama enam hari di Hotel Gelora, Rokan Hulu. Kegiatan ini dikelola oleh Tim Master of Training (MOT) yang dipimpin oleh Febri dari Bukittinggi bersama enam master HMI lainnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan acara penutupan yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu dan secara resmi ditutup oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Rokan Hulu, Margono, S.Sos., M.Si. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Kominfo Suharman, Kepala Kesbangpol Rokan Hulu, unsur kepolisian, MD KAHMI Rokan Hulu beserta jajaran, serta berbagai tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana LK II Tingkat Nasional, Jamalulaian, menyampaikan bahwa kegiatan berjalan dengan lancar sejak pembukaan hingga penutupan. Sebanyak 34 peserta dinyatakan lulus, yang berasal dari 4 provinsi, yaitu Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Bengkulu, serta mewakili 10 kabupaten/kota. Kegiatan ini didukung oleh 7 orang master training dan 20 orang panitia pelaksana yang bekerja secara maksimal demi kesuksesan agenda nasional tersebut.

Selanjutnya, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan proses Intermediate Training. Ia juga memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

“Semoga para alumni LK II ini mampu memberikan dampak nyata di daerah masing-masing, menjadi kader-kader yang berintegritas, serta mampu menjawab berbagai tantangan zaman. HMI Cabang Rokan Hulu akan terus berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun Rokan Hulu yang lebih maju,” ujar Al Fajar.

Sementara itu, Ketua MD KAHMI Rokan Hulu, Lufita Nur Alfiah, S.P., M.Si, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan HMI Cabang Rokan Hulu dalam menyelenggarakan LK II Tingkat Nasional hingga tuntas. Dalam sambutannya, beliau juga mengulas sejarah panjang HMI sejak berdiri pada tahun 1947 serta menjelaskan peran strategis HMI dalam membangun sumber daya manusia, mengawal kebijakan pemerintah, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM, yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Margono, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Anton, HMI tetap menjadi mitra kritis pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membuka ruang seluas-luasnya bagi HMI untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, dan kritik konstruktif demi kemajuan daerah.

“HMI merupakan organisasi yang selalu diperhitungkan sebagai mitra strategis pemerintah. Keberhasilan HMI Cabang Rokan Hulu menyelenggarakan kegiatan tingkat nasional di daerah merupakan bukti bahwa kader-kader HMI memiliki kapasitas besar untuk menghadirkan perubahan dan mencetak kader yang berkelanjutan demi masa depan Rokan Hulu,” ungkap Margono.

Sebagai bentuk penghargaan atas dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terhadap pelaksanaan LK II Tingkat Nasional, Ketua Umum HMI Cabang Rokan Hulu, Al Fajar, menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM.
Dengan suksesnya penyelenggaraan Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional ini, HMI Cabang Rokan Hulu kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi kader yang terus melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas, berwawasan kebangsaan, serta siap mengabdi untuk umat, bangsa, dan negara.

LSM KOREK Riau Apresiasi Kapolres Rokan Hulu atas Perkembangan Penanganan Laporan Dugaan Penipuan

Thu, 18 Jun 2026 19:27:16 +0700

Rokan Hulu – LSM Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK) Riau menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Rokan Hulu beserta jajaran Satreskrim Polres Rokan Hulu atas tindak lanjut dan perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana penipuan yang telah dilaporkan masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan setelah pelapor menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Rokan Hulu tertanggal 15 Juni 2026. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyelidik telah melakukan berbagai tahapan penyelidikan, mulai dari melengkapi administrasi penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, memeriksa terlapor hingga melakukan gelar perkara.

Ketua LSM KOREK Riau menyampaikan bahwa penerbitan SP2HP merupakan bentuk keterbukaan dan profesionalisme Polri dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan.

"Kami mengapresiasi Kapolres Rokan Hulu beserta jajaran Satreskrim yang telah bekerja secara profesional dan memberikan kepastian informasi kepada pelapor melalui SP2HP. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, langkah penyidik yang telah melakukan pemeriksaan terhadap para pihak terkait dan melaksanakan gelar perkara merupakan bentuk keseriusan dalam mengungkap fakta hukum secara objektif dan transparan.

LSM KOREK Riau berharap proses penyelidikan dapat terus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga diperoleh kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

"Kami percaya Polres Rokan Hulu akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami juga mengajak masyarakat untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan serta menghormati asas praduga tak bersalah," tambahnya.

LSM KOREK Riau menegaskan akan terus mengawal setiap laporan masyarakat yang disampaikan melalui lembaganya, sekaligus mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Kabupaten Rokan Hulu.

Dengan adanya perkembangan penyelidikan yang telah disampaikan melalui SP2HP tersebut, diharapkan masyarakat semakin percaya terhadap kinerja Polri dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, profesional, dan berkeadilan.

Diduga Koperasi H. Aman Damanik Tidak Transparan, Aktivis Minta Legalitas dan Status Lahan Diperiksa

Thu, 18 Jun 2026 17:54:48 +0700

Kampar, 18 Juni 2026 – Penanganan kasus dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 16 janjang dengan nilai kerugian sekitar Rp665 ribu yang saat ini ditangani Polsek Tapung Hilir justru memunculkan pertanyaan baru terkait keberadaan dan legalitas Koperasi H. Aman Damanik.

Saat ditemui awak media di teras musholla Polsek Tapung Hilir, pelapor bernama Darmin mengaku sebagai pengawas keseluruhan kegiatan di areal perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi H. Aman Damanik. Namun ketika ditanya mengenai struktur organisasi koperasi, termasuk siapa ketua dan pengurus koperasi tersebut, Darmin mengaku tidak mengetahuinya.

Pernyataan tersebut menuai sorotan dari tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan, Darbi Sag. Menurutnya, sangat tidak lazim apabila seseorang yang mengaku sebagai pengawas kegiatan tidak mengetahui struktur organisasi koperasi yang diawasi.

"Ini menjadi pertanyaan besar. Dalam sebuah koperasi yang sah, harus ada pengurus, pengawas, dan anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian. Jika seorang pengawas mengaku tidak mengetahui siapa pengurus dan ketua koperasi, maka legalitas dan tata kelola koperasi tersebut patut dipertanyakan," ujar Darbi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi wajib memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Pengurus bertanggung jawab menjalankan kegiatan koperasi, sedangkan pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi.

Selain mempertanyakan legalitas koperasi, Darbi juga menyoroti dugaan bahwa areal perkebunan yang dikelola berada dalam kawasan Hutan Produksi. Jika benar demikian, maka perlu dilakukan pemeriksaan oleh instansi kehutanan untuk memastikan status kawasan dan legalitas pengelolaannya.

Menurut ketentuan di bidang kehutanan, pemanfaatan kawasan hutan tanpa perizinan yang sah atau perubahan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif maupun pidana, apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Darbi mendesak aparat penegak hukum, Dinas Koperasi, serta instansi kehutanan untuk melakukan verifikasi terhadap:

1. Legalitas dan badan hukum Koperasi H. Aman Damanik.

2. Struktur kepengurusan dan keanggotaan koperasi.

3. Status dan fungsi kawasan lahan yang dikelola.

4. Kesesuaian aktivitas perkebunan dengan perizinan yang dimiliki.

"Jangan sampai koperasi hanya dijadikan kedok untuk mengelola lahan yang status hukumnya bermasalah. Jika memang koperasi tersebut legal, tentu harus dapat menunjukkan dokumen pendirian, kepengurusan, serta dasar pengelolaan lahannya," tegas Darbi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengurus Koperasi H. Aman Damanik terkait legalitas koperasi maupun status lahan yang dikelola. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak-pihak yang berwenang, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Pengawas Mengaku Tidak Mengetahui Legalitas dan Struktur Koperasi, Tokoh Masyarakat Pertanyakan Tata Kelola Koperasi H. Aman Damanik

Thu, 18 Jun 2026 16:49:25 +0700

Tapung Hilir – Polemik terkait aktivitas Koperasi H. Aman Damanik kembali menjadi sorotan. Hal ini menyusul pernyataan Darmin, yang mengaku sebagai pengawas keseluruhan kegiatan di lokasi kebun sawit yang dikelola kelompok tersebut.

Saat dimintai keterangan oleh awak media terkait legalitas koperasi, Darmin mengaku tidak mengetahui apakah Koperasi H. Aman Damanik telah terdaftar secara resmi atau belum pada instansi yang berwenang. Bahkan ketika ditanya mengenai siapa yang menjabat sebagai ketua koperasi, Darmin juga mengaku tidak mengetahuinya.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan, Darbi Sag. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait tata kelola dan administrasi koperasi yang bersangkutan.

"Ini sangat aneh. Seseorang yang mengaku sebagai pengawas keseluruhan kegiatan seharusnya mengetahui struktur organisasi koperasi, termasuk siapa ketua, pengurus, dan status legalitas koperasi tersebut. Jika pengawas saja tidak mengetahui hal-hal mendasar itu, tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat," ujar Darbi.

Lebih lanjut, Darbi menilai perlu adanya keterbukaan informasi mengenai legalitas koperasi, struktur kepengurusan, serta dasar pengelolaan lahan yang selama ini dijalankan. Menurutnya, transparansi tersebut penting untuk menghindari munculnya dugaan-dugaan yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Selain menyoroti aspek kelembagaan koperasi, Darbi juga kembali meminta instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap status lahan yang dikelola. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diperolehnya, areal tersebut diduga berada dalam kawasan Hutan Produksi sehingga perlu dipastikan kesesuaian pengelolaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Darbi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengumpulkan data dan dokumen pendukung sebelum menyampaikan laporan resmi kepada instansi terkait guna meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas koperasi maupun status kawasan yang dikelola.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pengurus Koperasi H. Aman Damanik terkait pernyataan pengawas yang mengaku tidak mengetahui status pendaftaran koperasi maupun struktur kepengurusan organisasi tersebut. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap diharapkan mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil menunggu klarifikasi dan hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.

Pelaku Dugaan Pencurian TBS Masih Jalani Pemeriksaan, Aktivis Soroti Keberadaan Kebun Sawit di Kawasan Hutan Produksi

Thu, 18 Jun 2026 16:35:52 +0700

Tapung Hilir – Dugaan pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik Kelompok Tani H. Aman Damanik yang terjadi pada pagi hari di wilayah Tapung Hilir terus menjadi perhatian masyarakat.

Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 14 janjang TBS sawit dengan berat sekitar 190 kilogram diduga diambil oleh seorang terduga pelaku berinisial Deni alias Denis, warga Desa Rantau Bertuah. Kerugian akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai Rp665.000.

Saat melakukan penelusuran di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Tapung Hilir, diperoleh informasi bahwa terduga pelaku masih menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik. Oleh karena itu, pihak keluarga belum dapat melakukan pembesukan karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

Selain itu, berdasarkan keterangan petugas, surat pemberitahuan kepada pihak keluarga juga belum dapat disampaikan karena penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap perkara yang sedang ditangani.

Di sisi lain, salah seorang tokoh masyarakat dan aktivis lingkungan, Darbi Sag, menyoroti keberadaan kebun sawit milik Kelompok Tani H. Aman Damanik yang menurutnya berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang dikelola oleh PT Riau Abadi Lestari.

Menurut Darbi, berdasarkan informasi dan hasil investigasi lapangan yang diperolehnya, kawasan tersebut diduga telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Oleh sebab itu, ia menilai perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi berwenang untuk memastikan status kawasan dan legalitas aktivitas perkebunan yang berlangsung di lokasi tersebut.

"Apabila benar berada di dalam kawasan hutan produksi dan tidak memiliki dasar perizinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi kehutanan," ujarnya.

Darbi juga menyatakan akan menempuh upaya hukum dengan melayangkan pengaduan kepada instansi terkait guna meminta dilakukan pemeriksaan terhadap pihak koperasi atau kelompok yang mengelola kebun tersebut apabila ditemukan indikasi penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin.

Sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan, penggunaan kawasan hutan tanpa izin serta perubahan fungsi kawasan hutan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana apabila terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penetapan adanya pelanggaran tetap harus melalui proses verifikasi, penyelidikan, dan pembuktian oleh instansi yang berwenang.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kelompok Tani H. Aman Damanik terkait dugaan alih fungsi kawasan hutan tersebut. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya keputusan atau penetapan dari pihak berwenang.

ANAK BATANGLUBU SUTAM MENEMBUS PUNCAK BIROKRASI:

Thu, 18 Jun 2026 16:30:53 +0700

JEJAK INSPIRATIF PANGUHUM NASUTION

Oleh: Kalayo Hasibuan

• Dewan Pembina IKPSI (Ikatan Keluarga Pinarik Sutam Indonesia),

• ?Ketua Umum Parsadaan Hasibuan Riau (PARHARI), dan

• ?Dosen Home Base Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di tengah derasnya arus perubahan zaman, selalu muncul sosok-sosok yang membuktikan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh tempat seseorang dilahirkan, melainkan oleh keteguhan hati, keluasan ilmu, dan kesediaan untuk mengabdi. Dari wilayah Batanglubu Sutam, sebuah kawasan yang kaya akan nilai budaya, persaudaraan, dan semangat kerja keras, lahirlah seorang putera daerah yang hari ini menorehkan catatan penting dalam sejarah birokrasi Sumatera Utara: H. Panguhum Nasution, S.Sos., MAP.

Pelantikan beliau sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas bukan sekadar pencapaian personal, melainkan sebuah simbol keberhasilan perjuangan panjang yang penuh dedikasi. Bagi masyarakat Batanglubu Sutam, pencapaian ini adalah kebanggaan kolektif yang menunjukkan bahwa anak-anak daerah memiliki kemampuan yang sama untuk berdiri sejajar, bahkan memimpin, dalam ruang-ruang strategis pemerintahan.

Jabatan Sekretaris Daerah merupakan salah satu posisi tertinggi dalam jenjang karier Aparatur Sipil Negara di tingkat kabupaten. Jabatan ini menuntut kapasitas kepemimpinan, kecakapan manajerial, integritas moral, serta kemampuan membangun sinergi antarberbagai elemen pemerintahan dan masyarakat. Tidak semua orang mampu sampai pada titik tersebut. Karena itu, amanah yang kini dipercayakan kepada Panguhum Nasution merupakan bukti atas perjalanan panjang yang ditempuh dengan kesungguhan dan profesionalisme.

Namun sesungguhnya, yang patut diapresiasi bukan hanya hasil akhirnya, melainkan proses yang mengantarkannya ke sana. Setiap jenjang karier yang dilalui adalah bagian dari sekolah kehidupan yang membentuk karakter kepemimpinannya. Di balik sebuah pelantikan, terdapat tahun-tahun pengabdian yang tidak selalu terlihat; ada kerja keras yang tidak selalu mendapatkan sorotan; ada pengorbanan yang sering kali hanya diketahui oleh keluarga dan orang-orang terdekat.

Dalam budaya masyarakat kita, keberhasilan seorang anak kampung bukan hanya milik dirinya sendiri. Ia menjadi milik seluruh komunitas yang membesarkannya. Karena itu, keberhasilan Panguhum Nasution juga merupakan kebanggaan bagi keluarga besar Batanglubu Sutam, khususnya Keluarga Pinarik dan Sutam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Lebih dari sekadar kebanggaan, perjalanan beliau menyimpan pesan yang sangat berharga bagi generasi muda. Bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi anak daerah. Bahwa asal-usul bukanlah batasan, melainkan fondasi yang menguatkan langkah menuju masa depan. Bahwa pendidikan, kerja keras, disiplin, dan integritas tetap menjadi jalan utama menuju keberhasilan yang bermartabat.

Generasi muda Keluarga Pinarik dan Sutam dapat melihat perjalanan hidup Panguhum Nasution sebagai cermin harapan. Bahwa siapa pun dapat meraih posisi terhormat dalam berbagai bidang apabila memiliki kemauan untuk belajar, keberanian untuk berjuang, dan kesabaran untuk menjalani proses. Prestasi tidak lahir dari jalan pintas, tetapi dari ketekunan yang dilakukan secara konsisten dalam waktu yang panjang.

Pada saat yang sama, pelantikan ini juga mengingatkan kita bahwa setiap jabatan adalah amanah. Dalam perspektif Islam, amanah bukanlah kemuliaan yang harus dibanggakan, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tuntutan moral yang menyertainya.

Karena itu, di balik ucapan selamat yang kita sampaikan, terdapat doa yang tulus. Semoga Allah SWT, Penguasa Alam Semesta, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, dan keikhlasan kepada H. Panguhum Nasution dalam mengemban amanah sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas. Semoga setiap kebijakan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjadi jalan hadirnya kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah yang dicintai.

Bagi Batanglubu Sutam, pelantikan ini adalah sebuah kebanggaan. Bagi Keluarga Pinarik dan Sutam, ini adalah inspirasi. Bagi generasi muda, ini adalah pelajaran bahwa mimpi besar dapat diraih oleh siapa saja yang bersedia berjuang. Dan bagi kita semua, ini adalah pengingat bahwa pengabdian yang tulus akan selalu menemukan jalannya menuju kemuliaan.

Selamat kepada H. Panguhum Nasution, S.Sos., MAP atas amanah yang dipercayakan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing setiap langkah pengabdian beliau, menjadikan jabatan ini sebagai ladang amal kebajikan, dan menghadirkan keberkahan bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan agama.

Dari Batanglubu Sutam lahir seorang pemimpin. Dari pengabdian lahir keteladanan. Dari keteladanan lahir inspirasi bagi generasi yang akan datang.

Sidang Perkara Nomor 150/Pdt.Sus/VI/PN Prp Kembali Ditunda, Majelis Hakim Jadwalkan Sidang 2 Juli 2026

Thu, 18 Jun 2026 13:10:32 +0700

Rokan Hulu – Sidang lanjutan perkara Nomor 150/Pdt.Sus/VI/PN Prp kembali digelar di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada Rabu (17/6/2026). Sidang yang sebelumnya sempat ditunda karena ketidakhadiran tergugat dan turut tergugat tersebut berlangsung dengan agenda pemanggilan serta pemeriksaan kehadiran para pihak.

Sidang yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB dihadiri oleh Darbi, S.Ag selaku Sekretaris Umum Yayasan Sulusulu Pelita Negeri sebagai pihak penggugat. Sementara dari pihak KSM hadir Direktur KSM, Tulus Kocin, untuk mewakili kepentingan pihak terkait dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan kelengkapan administrasi para pihak yang hadir. Namun, surat kuasa yang diajukan oleh perwakilan KSM diketahui masih berupa hasil scan (salinan digital), sementara dokumen asli surat kuasa dari Direktur Utama tidak dapat ditunjukkan di hadapan majelis hakim.

Atas dasar tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mewakili pihak dalam persidangan belum terpenuhi secara sempurna. Karena belum dapat menunjukkan dokumen asli yang menjadi dasar kewenangan bertindak di persidangan, kehadiran perwakilan tersebut dianggap belum sah menurut hukum acara yang berlaku.

Mengingat masih terdapat kekurangan administrasi yang harus dilengkapi, majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan dan menjadwalkan kembali sidang lanjutan pada 2 Juli 2026 mendatang.

Usai persidangan, Darbi, S.Ag selaku Sekretaris Umum Yayasan Sulusulu Pelita Negeri menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan majelis hakim dan akan tetap mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami menghormati keputusan majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada para pihak melengkapi administrasi yang diperlukan. Kami berharap pada sidang berikutnya seluruh pihak dapat hadir dengan dokumen yang lengkap sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih efektif dan perkara ini segera memperoleh kepastian hukum," ujarnya.

Penundaan sidang tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi para pihak untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan agar proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan secara substansial pada agenda persidangan berikutnya.

Dengan demikian, sidang perkara Nomor 150/Pdt.Sus/VI/PN Prp akan kembali dilanjutkan pada 2 Juli 2026 di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sesuai penetapan majelis hakim. Perkembangan perkara ini masih menjadi perhatian para pihak yang berkepentingan dan akan terus dipantau hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.

PNBMR Demo Perumda Tuh Sekata, Pertanyakan Tunggakan Listrik Belasan Milyar

Thu, 18 Jun 2026 12:55:29 +0700

PELALAWAN-Massa dari Perisai Negeri Bumi Melayu Riau (PNBMR) melakukan aksi demontrasi ke kantor Perusahaan Daerah (Perumda) Tuah Sekata Kabupaten Pelalawan, Kamis (18/06/2026). Massa menuntut Perusahaan Daerah itu mengklarifikasi dugaan adanya belasan milyar tunggakan ke Riau Prima Energi (RPE).

"Kami minta managemen Perumda Tuah Sekata mengklarifikasi penyebab tunggakan belasan Milyar itu, secara terbuka kepada Masyarakat Kabupaten Pelalawan," Sebut Said Mukhlis, koordinator lapangan aksi.

Said Mukhlis juga mengatakan, sangat tidak masuk logika Perumda Tuah Sekata menunggak tagihan hingga belasan Milyar Rupiah jika pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah itu dikelola secara profesional dan transparan.

Sementara Ketua Umum Perisai Negeri Bumi Melayu Riau (PNBMR) Jumri Harnadi menuding adanya dugaan pengelolaan keuangan yang tidak profesional, menyebabkan terjadinya tunggakan tagihan listrik Tuah Sekata ke RPE.

"Bagaimana bisa menunggak belasan Milyar rupiah jika dikelola secara profesional. Kemana perginya uang tagihan listrik masyarakat yang setiap bulan dibayar itu. Kami minta pihak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan pengelolaan keuangan Perumda Tuah Sekata ini,'kata Jumri Harmadi.

Jumri memastikan gerakan mereka tidak akan berhenti hingga persoalan adanya dugaan ketidakprofesionalan pengelolaan keuangan Perumda Tuah Sekata diselidiki hingga tuntas. "Setelah ini kita akan aksi demo ke Kejari Pelalawan hingga ke Kejati Riau," Tegasnya.

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Bhabinkamtibmas Polsek Pasir Penyu Tinjau Lahan Kacang Panjang di Desa Candirejo

Thu, 18 Jun 2026 12:49:07 +0700

Inhu, Mimbardesa.com – Komitmen Polri dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan di tengah masyarakat. Salah satunya dilakukan personel Polsek Pasir Penyu dengan melaksanakan pengecekan lahan pertanian kacang panjang milik warga di Kaplingan Desa Candirejo, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB tersebut dilaksanakan oleh Aiptu FDM Siahaan sebagai bagian dari upaya pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian di tingkat desa.

Dalam kunjungannya, Aiptu FDM Siahaan meninjau langsung kondisi lahan pertanian kacang panjang yang dikelola warga. Selain melakukan pengecekan, ia juga berdialog dengan masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan produktif untuk budidaya tanaman pangan, khususnya komoditas palawija yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari.

Melalui komunikasi yang dibangun dengan warga, Bhabinkamtibmas memberikan motivasi agar masyarakat terus mengembangkan pertanian mandiri sebagai langkah nyata dalam menjaga ketersediaan pangan di lingkungan sekitar. Pemanfaatan lahan yang optimal dinilai mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus mendukung kesejahteraan keluarga.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ketahanan pangan sebagai salah satu faktor pendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif dan berkelanjutan, masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menciptakan peluang usaha di sektor pertanian.

Kapolsek Pasir Penyu, Kompol Novia Indra, S.H., mengatakan bahwa Polri mendukung penuh program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peran aktif para Bhabinkamtibmas di lapangan.

“Melalui kegiatan sambang dan pengecekan lahan pertanian ini, kami ingin mendorong masyarakat agar terus memanfaatkan lahan yang ada untuk kegiatan produktif. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” ujar Kompol Novia Indra.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama ketahanan pangan yang perlu terus dikembangkan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki potensi lahan cukup luas.

“Kami berharap masyarakat semakin termotivasi untuk mengembangkan budidaya tanaman pangan seperti kacang panjang dan berbagai komoditas palawija lainnya. Dengan demikian, kebutuhan pangan dapat terpenuhi dan perekonomian masyarakat juga dapat meningkat,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Polri dan warga dalam mendukung pembangunan sektor pertanian serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hulu.***

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Bhabinkamtibmas Desa Jatirejo Sambangi Pembudidaya Ikan Nila

Thu, 18 Jun 2026 12:47:42 +0700

Inhu, Mimbardesa.com – Upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus dilakukan jajaran Polsek Pasir Penyu melalui berbagai kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Jatirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Aipda Hendriko, yang melaksanakan kunjungan dan sambang kepada warga pembudidaya ikan nila, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.20 WIB tersebut merupakan bagian dari peran aktif Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, sekaligus memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Aipda Hendriko meninjau langsung aktivitas budidaya ikan nila yang dikelola warga di Desa Jatirejo. Selain melihat perkembangan usaha perikanan masyarakat, ia juga berdialog dengan warga mengenai pentingnya pemanfaatan lahan dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung kebutuhan pangan keluarga maupun lingkungan sekitar.

Pada kesempatan itu, Bhabinkamtibmas memberikan motivasi kepada warga agar terus mengembangkan usaha budidaya ikan dan sektor pertanian secara mandiri. Menurutnya, pemanfaatan lahan dan pekarangan secara produktif dapat menjadi salah satu langkah nyata dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat desa.

Melalui kegiatan sambang tersebut, masyarakat juga diajak untuk lebih sadar akan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi kesejahteraan keluarga. Selain meningkatkan produksi pangan lokal, pemanfaatan lahan secara optimal dinilai mampu memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat.

Kapolsek Pasir Penyu, Kompol Novia Indra, SH, mengatakan bahwa keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program ketahanan pangan merupakan bentuk komitmen Polri untuk hadir dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

“Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung berbagai program pemerintah yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga. Melalui kegiatan sambang ini, kami ingin memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus mengembangkan usaha perikanan dan pertanian secara mandiri sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Kompol Novia Indra.

Ia menambahkan, sektor perikanan budidaya seperti ikan nila memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena mampu menjadi sumber pangan bergizi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

“Kami berharap masyarakat terus memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masing-masing. Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, ketahanan pangan dapat terjaga sehingga memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat secara luas,” tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mempererat komunikasi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung program pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kecamatan Pasir Penyu.***

Bhabinkamtibmas Tanah Merah Cek Lahan Kangkung dan Bayam Warga, Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Wed, 17 Jun 2026 10:21:01 +0700

Indragiri Hulu, Mimbardesa.com – Sebagai bentuk dukungan terhadap Program Ketahanan Pangan Nasional, Polsek Pasir Penyu melalui Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan pengecekan lahan pertanian milik masyarakat di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dilaksanakan oleh Brigadir Rico Priatama dengan melakukan kunjungan dan sambang kepada warga yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman pangan, khususnya kangkung dan bayam.

Dalam kegiatan itu, Brigadir Rico Priatama melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi lahan pertanian warga sekaligus berdialog mengenai pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif melalui penanaman berbagai jenis tanaman palawija dan sayuran.

Selain melakukan pemantauan, Bhabinkamtibmas juga memberikan motivasi serta imbauan kepada masyarakat agar terus mengembangkan pertanian mandiri guna mendukung ketersediaan pangan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kapolsek Pasir Penyu, Kompol Novia Indra, S.H., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari peran aktif Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

“Melalui kegiatan pengecekan dan pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas, kami ingin memastikan masyarakat terus termotivasi untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara produktif. Budidaya tanaman sayuran seperti kangkung dan bayam tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat,” ujar Kompol Novia Indra.

Menurutnya, ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat kepolisian melalui fungsi pembinaan dan pendampingan kepada warga.

“Kami berharap masyarakat dapat terus mengembangkan pertanian mandiri dengan memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan yang tersedia. Langkah sederhana ini memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan di tingkat desa dan kelurahan,” tambahnya.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan serta mendorong pemanfaatan lahan secara optimal, produktif, dan berkelanjutan. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Melalui program pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan, Polsek Pasir Penyu berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk mengembangkan sektor pertanian rumah tangga sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.****

Bhabinkamtibmas Desa Kelawat Dukung Ketahanan Pangan Nasional Melalui Budidaya Kolam Ikan Nila

Wed, 17 Jun 2026 10:15:49 +0700

Indragiri Hulu, Mimbardesa.com – Dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, jajaran Polsek Pasir Penyu melaksanakan kegiatan sambang dan pembinaan kepada masyarakat yang memanfaatkan pekarangan rumah untuk kegiatan produktif di Desa Kelawat, Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Kelawat, Aipda Roy Sinaga, dengan mengunjungi warga yang mengembangkan budidaya kolam ikan nila skala rumah tangga.

Dalam kunjungan tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan dialog langsung dengan masyarakat terkait pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan budidaya ikan sebagai salah satu langkah mendukung ketersediaan pangan di tingkat keluarga dan desa.

Selain memberikan pendampingan, Aipda Roy Sinaga juga menyampaikan motivasi dan imbauan kepada warga agar terus mengembangkan usaha pertanian dan perikanan mandiri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kapolsek Pasir Penyu, Kompol Novia Indra, SH, mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang bertujuan menjaga ketersediaan pangan masyarakat.

“Melalui kegiatan sambang yang dilakukan Bhabinkamtibmas, kami ingin mendorong masyarakat agar semakin aktif memanfaatkan lahan pekarangan maupun sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan produktif seperti budidaya ikan dan pertanian rumah tangga. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional,” ujar Kompol Novia Indra.

Ia menambahkan, Polsek Pasir Penyu akan terus mendukung dan memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam berbagai program yang berkaitan dengan kemandirian pangan dan pemberdayaan warga.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengembangkan pertanian, perikanan, maupun peternakan skala rumah tangga. Selain bermanfaat bagi kebutuhan keluarga, hal ini juga menjadi kontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan di lingkungan masing-masing,” tambahnya.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan serta mendorong pemanfaatan lahan secara optimal, produktif, dan berkelanjutan. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Program ketahanan pangan yang terus digalakkan di wilayah hukum Polsek Pasir Penyu diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam memperkuat ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian warga di tingkat desa.***

Aduan Gudang BBM Ilegal di Kandis Kian Janggal, Mahasiswa Pertanyakan Respons Polisi: Saat Ditanya Perkembangan Kasus, Kanit Reskrim Malah Kirim Surat Kampus

Wed, 17 Jun 2026 00:12:32 +0700

Siak, Mimbardesa.com – Polemik dugaan aktivitas pengoplosan dan penimbunan BBM ilegal di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, semakin menyita perhatian publik. Setelah mengaku belum mendapatkan kejelasan terkait laporan yang telah disampaikan sejak 7 Juni 2026, mahasiswa kini mempertanyakan respons pihak kepolisian yang dinilai tidak menjawab substansi pengaduan mereka.

Salah seorang mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut EHMRI, Elizon Togatorop, mengungkapkan bahwa hingga Selasa sore (16/06/2026), pihaknya belum memperoleh informasi mengenai langkah penyelidikan atas dugaan gudang pengoplosan BBM ilegal yang mereka laporkan.

Menurut Elizon, upaya konfirmasi ulang kepada Kanit Reskrim Polsek Kandis justru memunculkan tanda tanya baru.

"Kami kembali menghubungi Kanit Reskrim bapak AKP Putra Amor untuk menanyakan perkembangan laporan yang sudah kami sampaikan. Namun yang kami terima justru sebuah surat dari kampus yang sama sekali tidak berkaitan dengan substansi aduan dugaan gudang BBM ilegal tersebut," kata Elizon kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (16/06/2026).

Elizon menjelaskan, surat yang dikirimkan Kanit Reskrim tersebut berisi pernyataan dari pihak kampus yang menegaskan bahwa surat pengaduan tertanggal 7 Juni 2026 bukan merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Institut EHMRI, melainkan surat yang dibuat atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Padahal, menurut Elizon, sejak awal pihaknya tidak pernah mengklaim bahwa laporan tersebut merupakan surat resmi institusi kampus.

"Surat yang kami kirim jelas menggunakan identitas organisasi mahasiswa, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kami juga heran mengapa yang dibahas justru status surat kampus, bukan isi laporan yang kami sampaikan mengenai dugaan aktivitas pengoplosan BBM," ujarnya.

Mahasiswa menilai persoalan utama yang perlu dijawab adalah ada atau tidaknya aktivitas pengolahan maupun pengoplosan BBM tanpa izin di lokasi yang telah mereka laporkan.

Menurut Elizon, hingga saat ini belum ada informasi mengenai pemeriksaan lapangan, penyelidikan, ataupun langkah hukum lain yang dilakukan aparat untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Kami mempertanyakan tindak lanjut terhadap objek yang kami laporkan. Kalau memang tidak ada pelanggaran hukum, silakan disampaikan secara terbuka. Tetapi kalau ada dugaan tindak pidana, tentu harus ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai perhatian justru bergeser ke persoalan administrasi yang tidak berkaitan dengan substansi laporan," katanya.

Pernyataan tersebut muncul setelah sebelumnya mahasiswa mengaku memperoleh jawaban dari pihak kepolisian bahwa penyidik masih melakukan pendalaman dan mencari dasar delik hukum atas laporan yang mereka sampaikan.

Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan aktivitas yang dilaporkan disebut-sebut telah berlangsung cukup lama dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, gangguan distribusi BBM, serta risiko keselamatan masyarakat apabila benar terjadi pengolahan bahan bakar tanpa standar dan perizinan yang sah.

Sejumlah pihak menilai langkah paling sederhana untuk menjawab polemik yang berkembang adalah melakukan pengecekan langsung ke lokasi yang dilaporkan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, mahasiswa menegaskan bahwa laporan yang mereka sampaikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam membantu penegakan hukum.

"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta agar informasi yang kami terima dari masyarakat diverifikasi secara profesional. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Itu saja yang kami harapkan," tegas Elizon.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Kandis belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut laporan dugaan gudang BBM ilegal tersebut maupun alasan pengiriman surat dari pihak kampus saat mahasiswa meminta perkembangan penanganan kasus.

Sementara itu, pihak yang disebut sebagai pemilik gudang dalam laporan mahasiswa juga belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas dugaan yang beredar.***

Ikut Sensus Ekonomi 2026, Bupati Afni: BPS Jamin Kerahasiaan Data Masyarakat

Tue, 16 Jun 2026 16:50:15 +0700

SIAK - Mimbardesa.com – Bupati Siak Afni mengikuti pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilakukan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka pelaksanaan program Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Siak.

Dalam kesempatan tersebut, petugas BPS hadir di kediaman Zulkifli, yaitu orang tua Bupati Siak Afni, untuk melakukan pendataan terhadap Bupati perempuan itu beserta anggota keluarga melalui sesi wawancara mencakup berbagai informasi sesuai kebutuhan Sensus Ekonomi 2026.

“Alhamdulillah hari ini saya sudah disensus oleh petugas Sensus Ekonomi dari BPS. Ini menjadi penanda kita memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Siak, dan ini juga program nasional yang wajib kita dukung bersama,” ujar Afni, di Kediaman orang tuanya, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Senin, (15/6/2026).

Afni mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.

“Terima petugas-petugas sensus yang datang ke rumah atau usaha, pastikan identitasnya jelas. Berikan informasi yang sejujur-jujurnya, karena kalau informasi yang disampaikan salah, maka para pengambil kebijakan nanti juga bisa ikut salah," kata Bupati Siak itu.

Ia menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh BPS dan sudah ada landasan hukumnya.

“InsyaAllah semua informasi yang diberikan bersifat rahasia dan dijaga oleh BPS, mari kita sukseskan bersama sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Siak," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Siak, Nugroho Imam Darodjat, mengimbau masyarakat untuk memastikan keaslian petugas sensus guna menghindari potensi penipuan.

“Petugas akan datang dari rumah kerumah, baik untuk keluarga maupun tempat usaha. Pastikan petugas memiliki rompi resmi Sensus Ekonomi 2026, kartu identitas yang juga bisa di scan barcode nya, dan ada surat tugasnya," ungkapnya.

"Tidak ada kewajiban masyarakat untuk difoto nomor NIK maupun KK nya. Yang penting memberikan nomor NIK dan KK sudah cukup bagi kami, serta menjawab sejumlah pertanyaan dengan apa adanya karena itu nanti hasilnya akan sangat berguna untuk pengembangan Kabupaten Siak,” tambah Nugroho.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh data sensus dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, “Kami jamin rahasia data yang diberikan kepada kami itu aman, karena sudah diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik," kata dia.

Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 368 petugas yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Siak. Pendataan dilakukan secara door to door kepada rumah tangga dan pelaku usaha.

Pendataan mencakup berbagai aspek, mulai dari aktivitas usaha, pendapatan, pengeluaran, ekonomi digital, green economy, hingga blue economy dengan sekitar 73 variabel yang dikumpulkan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus kelima yang dilaksanakan setiap 10 tahun sejak 1986 dan menjadi dasar dalam penyusunan struktur ekonomi daerah serta perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

(Rahma/MC Siak)

Bupati Siak Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Agar Bantuan Tepat Sasaran

Tue, 16 Jun 2026 16:32:54 +0700

Siak-Mimbardesa.com-Bupati Siak Afni Zulkifli meluncurkan Sensus Ekonomi 2026, ia mengajak seluruh element masyarakat menyambut baik sensus ekonomi yang dilaksanakan 10 tahun sekali.

Afni menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 menjadi langkah penting untuk memetakan kondisi riil sektor usaha dan memperkuat dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah.

"Saya mengajak kita semua menyukseskan sensus ekonomi 2026. Ini sangat penting bagaimana kedepan bantuan yang kita salurkan lebih tepat sasaran," ujarnya di Zamrud Room, komplek Rumah Rakyat, Senin (15/6/2026).

Afni menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 ini berbeda dari tahun sebelumnya karena data yang disajikan lebih lengkap yang didalamnya ada isu-isu strategis seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.

"Pada sensus ekonomi 2026 banyak menghadirkan data-data yang lengkap terutama dalam menyediakan isu-isu strategis program nasional yaitu MBG dan Koperasi Merah Putih yang dimana programnya sangat bagus namun perlu penyempurnaan saja kita ingin uang negara dikelola dengan baik dan tepat sasaran, " terangnya.

Afni menyampaikan, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak mengalami peningkatan dibandingkan Kabupaten Lainnya yang ada di Provinsi Riau dari yang sebelumnya 2,31 persen pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi daerah ini terus meningkat hingga mencapai 5,87 persen pada 2025

"Alhamdulillah, kita menepati posisi ke dua se Provinsi Riau dalam pertumbuhan ekonominya dibawah Kota Pekanbaru, tapi saya belum puas karena itu berdasarkan statistik namun realitanya belum sepenuhnya saya rasakan. Jadi perlu kerja ekstra dari kita semua dalam memajukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak," tambah Afni.

Kepala BPS Kabupaten Siak Nugroho Imam Darodjat mengucapkan terimkasi kepada Bupati dan Perangkat Daerah atas kolaborasi yang terjalin dengan baik. Menurutnya, sensus ekonomi tidak bisa tercapai dengan baik, tampa dukungan seluruh pemangku kepentingan.

"Pada hari ini seluruh masyarakat Indonesia mengukir sejarah memulai sensus ekonomi 2026. Sensus ini tidak hanya milik BPS, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Nantinya hasil sensus ini akan banyak manfaatnya dalam mengambil kebijakan ekonomi, sosial dan rumah tangga dan variabel yang disediakan," ringkasnya.

(Angga/MC Siak)

wakil sekretaris pc f-spti rohul, Rizki Arya sebut Pc f-spti rohul siap hadapi kelompok spti manapun

Mon, 15 Jun 2026 23:41:39 +0700

perkembangan f-spti dirokan hulu yang sangat pesat membuat nafsu syahwat orang menggelegar untuk merebutnya. namun kami menegaskan bahwa f-spti rohul dibawah kepemimpinan ketua m.sahril topan sangat solid dan di pastikan siap menghadapi dinamika internal maupun eksternal. soliditas seluruh puk f-spti se-rokan hulu dipupuk dari kebersamaan dan pencapaian perjuangan hak anggota secara bersama-sama sejak belasan tahun yang lalu. berpegang teguh terhadap ad/art dan aturan hukum yang mengatur tentang serikat pekerja menjadikan spti rohul diminati kelompok perkerja yang hendak memperjuangkan hak dan pekerjaannya.

berbagai dinamika internal dan eksternal telah dilewati sehingga pc f-spti rohul semakin matang dalam menghadapi berbagai dinamika. termasuk dinamika yang saat ini sedang terjadi terhadap kelompok spti yang mengatas namakan kelompok surya bakti batubara dan kasten arianja. kami menilai ini merupakan riak kecil yang sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap nafas perjuangan f-spti rohul kepemimpinan m. sahril topan,st.,mm. karena ketua pc kami sangat mengetahui aturan organisasi sekaligus aturan hukum yang mengatur tentang serikat pekerja. gerakan yang mereka buat hari ini justru hanya akan membuat seluruh puk spti kami semakin solid. terbukti bahwa mereka sudah berkali-kali mencoba menghasut beberapa puk kami untuk bergabung dengan mereka, jangankan berhasil menghasutnya, justru pengurus puk kami dengan tegas menolak dan menunjukkan soliditasnya terhadap ketua topan dan menyampaikan jika memang mereka hebat, berjumpa saja kita dilapangan. soliditas ini tentu tidak dapat dipupuk sehari dua hari hanya dengan sekedar mendapatkan sk.

kami sangat mengapresiasi pernyataan bupati rohul untuk tetap menjaga kondusifitas rohul yang selama ini sudah beliau jaga. jangan sampai membuat konflik yang dapat menyebabkan keributan yang berujung kepada persoalan hukum. untuk itu kami berharap kepada dinas tenaga kerja rohul dapat menyikapi dinamika serikat pekerja ini dengan bijaksana dan tetap berpatokan kepada aturan hukum yang berlaku.

Resmi Dilantik Bupati Siak, Abdul Wardani Jadi Ketua Bapekam Termuda di Kabupaten Siak

Mon, 15 Jun 2026 09:12:41 +0700

KOTO GASIB || Mimbardesa.com – Bupati Siak Afni Zulkifli melantik dan mengambil sumpah jabatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, di Aula Kantor Camat Koto Gasib, Selasa, 10 Juni 2026.

Dalam pelantikan tersebut, Abdul Wardani resmi menjabat sebagai Ketua Bapekam dan tercatat sebagai ketua termuda di Kabupaten Siak.

Dalam sambutannya, Bupati Afni menyampaikan bahwa arah kebijakan pemerintahan tahun 2026 mengikuti alur kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, hal ini membuat peran Bapekam semakin penting dalam mengawasi pelaksanaan program agar berjalan sesuai aturan.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh elemen pemerintahan kampung menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan ruang fiskal.

“Kita harus belajar cepat untuk memahami bagaimana menghadapi ruang fiskal yang sempit, serta tetap yakin bahwa setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Afni.

Abdul Wardani yang baru dilantik menegaskan peran Bapekam sebagai pengawas pemerintahan kampung.

“Selayaknya anggota dewan, Bapekam menjadi tulang punggung dalam pengawasan pemerintahan kampung agar terjadi keseimbangan dan tidak ada penyelewengan dalam penggunaan anggaran. Apalagi kondisi fiskal saat ini sangat sulit seperti yang disampaikan Ibu Bupati,” katanya.

Ia berharap Bapekam dapat berperan aktif dalam mendata dan mengoptimalkan aset kampung sebagai sumber Pendapatan Asli Kampung (PAK). Upaya itu meliputi pemanfaatan lahan serta pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat kampung.

Menurut Wardani, kondisi fiskal yang terbatas bukan alasan untuk melemahkan semangat, melainkan momentum untuk berinovasi dalam membangun kampung.

“Ini bukan melemahkan semangat kita, tetapi menjadi dorongan bagi kita semua untuk bangkit bersama dari kondisi yang ada,” pungkasnya.

Pelantikan turut dihadiri Camat Koto Gasib, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak, dan Kapolsek Koto Gasib.***

Syamsurizal Ingatkan Ancaman Serius Generasi Muda : HIV, Narkoba, dan Pergaulan Bebas

Sun, 14 Jun 2026 22:04:44 +0700

Siak || Mimbardesa.com – Yayasan Jantung Indonesia (YJI) Kabupaten Siak bersama Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) dan Komisi Penanggulangan AIDS berkolaborasi menggelar sosialisasi dan edukasi bagi para pelajar SMA terkait bahaya Narkoba dan Seks bebas.

Ada tiga materi yang akan diikuti para pelajar antara lain, sosialisasi senam Jantung Sehat, edukasi kesehatan jantung sejak dini, edukasi penanggulangan pencegahan HIV/AIDS, Kampanye 2P dalam Upaya pencegahan Infeksi Penyakit Seksual (IPS), serta edukasi bahaya narkoba bagi remaja se-Kabupaten Siak.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa generasi muda saat ini menghadapi ancaman semakin serius, mulai dari penyebaran HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, hingga pergaulan berisiko di tengah kuatnya pengaruh media sosial.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2025 mencatat ada sekitar 564 ribu orang dengan HIV di Indonesia, dengan 86 persen kasus terjadi pada kelompok usia produktif 25 hingga 49 tahun. Kondisi ini menurut Syamsurizal menjadi peringatan bahwa kelompok usia muda sangat rentan apabila tidak dibekali pemahaman sejak dini.

“Kita semua harus bersama-sama menghindari, apalagi anak anak, umur mereka ini cenderung bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Pencegahan ini kita mulai dari keluarga dulu, kedua dari pendidikan melalui para guru agar selalu memberi pemahaman seperti bahaya dari HIV/AIDS, dan Narkoba. Ketiga, diperkuat dengan nilai-nilai agama masing-masing,” ujar Syamsurizal di Lapangan Siak Bermadah, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan bahwa keluarga memiliki peran paling penting sebagai benteng pertama dalam menjaga anak-anak dari pengaruh negatif di era digital saat ini. Menurut Syamsurizal penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat membuka ruang pengaruh negatif bagi remaja jika tidak disikapi dengan tepat.

“Peran keluarga sangat penting sebagai benteng utama dalam menjaga anak-anak kita dari pengaruh negatif, termasuk di era media sosial yang semakin terbuka,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Siak, sambungnya mendorong penguatan kedisiplinan pelajar melalui imbauan agar peserta didik sudah berada di rumah pada pukul 22.00 malam hari sebagai bagian dari upaya pencegahan perilaku berisiko.

Sementara itu, Ketua Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Siak, Siti Sarifah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program perdana YJI setelah pelantikan pada 2 Mei 2026 lalu.

“Ini merupakan kegiatan perdana kami setelah pelantikan pada 2 Mei. Alhamdulillah dengan kekompakan pengurus serta kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Ke depan, kami ingin senam jantung sehat ini tidak hanya dikenal, tetapi menjadi kebiasaan yang bisa dilakukan secara rutin oleh masyarakat, termasuk pelajar di sekolah maupun di rumah,” ujarnya.

YJI Kabupaten Siak menegaskan komitmennya untuk menjadikan senam jantung sehat sebagai program berkelanjutan yang dapat diperkenalkan dan dibiasakan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sebagai bagian dari pola hidup sehat sejak dini.

Kegiatan ini disambut antusias oleh peserta, yang diawali senam jantung sehat yang dimeriahkan oleh pelajar, serta Forum Anak Kabupaten Siak. Suasana semakin semarak dengan adanya kuis berhadiah yang menambah antusiasme para peserta.

(Rahma/MC Siak)

BKPRMI Kabupaten Siak Matangkan Pawai Obor Sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H

Sun, 14 Jun 2026 22:00:45 +0700

SIAK || Mimbardesa.com – Pemerintah Kabupaten Siak bersama Dewan Pengurus Daerah (DPD) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Siak mematangkan persiapan pelaksanaan Pawai Obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang jatuh pada 16 Juni 2026.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat Kabupaten Siak, Kamis (11/6/2026).

Rapat dihadiri pengurus BKPRMI Kabupaten Siak serta sejumlah unsur terkait untuk membahas konsep, rute, dan teknis pelaksanaan kegiatan agar berjalan aman, tertib, dan memberikan makna bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak mendukung penuh pelaksanaan pawai obor sebagai bagian dari syiar Islam dan upaya melestarikan tradisi keagamaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

"Momentum Tahun Baru Islam hendaknya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Siak menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat melibatkan partisipasi masyarakat secara luas," ujar Mahadar.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan kegiatan berlangsung lancar dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan peserta maupun masyarakat. Selain itu, Mahadar mengingatkan seluruh panitia dan pihak yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan pawai tetap memperhatikan aspek kebersihan dan kelestarian lingkungan.

"Saya minta seluruh panitia dapat mengedukasi dan mengawasi peserta agar tidak membuang sisa atau bekas obor ke Sungai Siak. Kegiatan syiar Islam harus sejalan dengan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga setelah kegiatan selesai, kawasan yang dilalui tetap bersih dan terjaga," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Siak, Muhamad Tarmizi, mengatakan bahwa pawai obor merupakan salah satu bentuk syiar Islam yang bertujuan menghidupkan semangat Tahun Baru Hijriah sekaligus mempererat silaturahmi antarumat Islam di Kabupaten Siak.

"Pawai obor ini bukan sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak generasi muda mencintai masjid, memperkuat nilai-nilai keislaman, dan meneladani semangat hijrah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari," kata Muhamad Tarmizi.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi, pawai obor direncanakan akan dimulai dari kawasan depan Istana Siak dan melintasi sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan tersebut dengan rute yang mengelilingi Istana Siak serta berakhir di Lapangan Siak Bermadah. Pemilihan lokasi tersebut diharapkan dapat menambah semarak peringatan Tahun Baru Islam sekaligus memperkuat identitas Kabupaten Siak sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan religius.

Kegiatan ini nantinya akan melibatkan remaja masjid, santri, pelajar, majelis taklim, organisasi kepemudaan Islam, serta masyarakat umum dari berbagai wilayah di Kabupaten Siak.

Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Siak dan BKPRMI Kabupaten Siak, diharapkan Pawai Obor Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dapat menjadi agenda syiar yang mampu mempererat persatuan umat, membangun semangat kebersamaan, serta menginspirasi masyarakat untuk menjadikan tahun baru Hijriah sebagai momentum meningkatkan keimanan, ketakwaan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.***

Bupati Siak Afni buka Pelatihan Apprenticeship Program di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk

Sun, 14 Jun 2026 21:59:38 +0700

Tualang || Mimbardesa.com - Bupati Siak Afni membuka secara langsung Opening Ceremony Apprenticeship Program yang dilaksanakan oleh PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, di Aula Bunut PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, Kecamatan Tualang, Selasa (9/6/2026). Turut hadir Direktur PT. Indah Kiat Hassanudin, Corporate Communications IKPP Perawang Mills, Armadi, Staff Ahli Bupati Noni Paningsih, Kadis Disnaker Kab. Siak, Sekcam Tualang.

Apprenticeship program yang dipersiapkan bagi calon pekerja untuk bekerja di bidang tertentu sekaligus memenuhi kebutuhan perusahaan akan karyawan berkinerja tinggi.

Bupati Siak Afni berterimakasih dan apresiasi tertinggi kepada pihak PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang telah membuat Program Apprenticeship

"Pertama atas nama Pemerintah Kabupaten Siak kami mengucapkan ribuan terimakasih dan tentunya apresiasi setinggi-tinggi nya kepada Manajemen PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang telah membuat program pelatihan ini guna memberikan pengetahuan kepada anak-anak khususnya di Kabupaten Siak,"ujarnya

Selain itu Bupati Siak Afni juga mengingatkan kepada peserta Pelatihan untuk mengikuti pelatihan yang diberikan dengan baik agar kedepan terbentuknya SDM yang kompeten dan berkualitas

"Untuk adik-adik semua ikuti pelatihan ini dengan baik karena didunia kerja tidak hanya butuh nilai yang tinggi tapi kualitas kerja yang baik menjadi penilaian utama di perusahan-perusahan dan jangan berharap ada orang dalam atau segala macam nya, persiapkan diri dengan baik untuk bekerja di dunia industri," kata Afni.

Sementara itu Corporate Communications IKPP Perawang Mills, Armadi mengatakan kegiatan pelatihan seperti ini telah banyak dilaksanakan oleh PT. Indah Kiat dan telah banyak menerima pekerja khusunya yang berada di Kecamatan Tualang

"Selama beberapa tahun kita telah banyak memberikan pelatihan kepada hampir ribuan anak-anak yang dimana ada sekitar lebih dari 571 orang telah bekerja di PT. Indah Kita, selain itu dengan adanya pelatihan ini kita berharap terbentuknya kualitas SDM yang unggul dan kompeten, "tutupnya

Selesai membuka pelatihan Apprenticeship Program Bupati Siak Afni didampingi Manajemen PT. Indah Kiat meninjau langsung tempat produksi kertas yang ada di pabrik dan dilanjutkan dengan melihat TPA Kecamatan Tualang.***

Panen Melon di Buantan Besar, Bupati Afni : Bukti nyata Dana Desa Tingkatkan PAD

Sun, 14 Jun 2026 21:35:39 +0700

Siak || Mimbardesa.com - Pemerintah Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak, melalui Badan Usah Kampung (BUMkam) melakukan panen buah melon yang ke kedua kalinya, di Perkebunan Agro Siak Farm, Minggu (14/6/2026).

Panen tahap dua ini, dilakukan Bupati Siak Afni Zulkifli di dampingi penghulu, pengurus BUMkam Buantan Mandiri. Afni mengapresiasi kelompok Tani dan BUMkam budidaya melon ini.

"Alhamdulillah, ini salah satu bukti bahwa dana desa jika dikelola dengan baik dan tepat peruntukannya, mampu menambah pendapatan asli Kampung," ungkap Afni.

Afni berharap, dengan adanya perkebunan Buah Melon sudah terlihat hasilnya, bisa menjadi contoh dan motivasi bagi kampung-kampung lainnya untuk memaksimalkan potensi yang ada, guna meningkatkan PAD Kampung.

"Kampung-kampung kita masing-masing punya potensi PAD, tinggal bagaimana penghulu bersama masyarakat mampu bergerak dan menangkap peluang apa saja yang bisa juta kembangan, untuk meningkatkan PAD desa," terangnya.

Penghulu Kampung Buantan Besar, Kecamatan Siak Suwanto menjelaskan bahwa Perkebunan Agro Siak Farm Green House Melon ini, dimulai pada awal tahun 2026.

"Green House Melon ini, Modal awalnya 163 juta, dan untuk mengelolanya kami bekerjasama dengan kelompok masyarakat dengan sistem kontrak 1 tahun. Nantinya diakhiri tahun baru dilaksanakan pembagian keuntungan," ucap Suwanto.

Ketua Pengelola Agro Siak Farm Melon Siswanto menjelaskan bahwa perkebunan buah Melon ini, merupakan kerjasama antara BUMkam Kampung Buantan Besar, dengan nya selaku pengelola.

Perkebunan melon ini di tanam diatas luas lahan seluas 1.500 meter persegi, dengan menggunakan 3 Greenhouse (bangunan khusus berlapis plastik transparan atau kaca). Masing-masing Greenhouse ditanam 1.000 batang buah melon, jadi ada total 3.000 batang.

"Alhamdulillah dari 1 Greenhouse (1000 batang buah melon) bisa menghasilkan buah sebanyak 1.2 ton, dengan harga jual buah melon Rp. 30.000 s/d Rp. 35.000, setiap panen membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Jadi dari 3 Greenhouse bisa menghasilkan buah sekitar 3.6 ton buah melon setiap panennya," jelas Siswanto.

Siswanto menambahkan, di perkebunan melon Agro Siak Farm ini, ada 4 jenis melon yang ditanam, yakni Melon Sweet Lavender, Sweet Hami, Honey Globe dan Skid Row.

"Kebun melon ini, juga kami jadikan sebagai Agro Wisata. Jadi kebun ini kami buka untuk umum, selain masyarakat bisa belajar budidaya dan melihat jenis buah melon, pengunjung juga bisa memetik secara langsung buah melon nya. Nantik buah melon yang telah diambil akan ditimbang, dengan harga perkilonya sesuai dengan jenis melon yang diambil," ringkasannya.

(Agi/MC Siak)

LSM KOREK Riau: Tidak Ada Aturan yang Membolehkan Penguasaan HPK dan HPT Menjadi Villa atau Perkebunan Sawit Ilegal, Aparat Diminta Bertindak Tegas

Sun, 14 Jun 2026 21:11:40 +0700

PEKANBARU – Ketua DPW LSM KOREK Riau, Miswan, didampingi Sekretaris Darbi S.Ag, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang membolehkan seseorang menguasai atau mengubah kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi villa atau perkebunan kelapa sawit tanpa dasar hukum dan perizinan yang sah.

Menurut Miswan, status suatu kawasan sebagai HPK atau HPT tetap harus dihormati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, siapa pun yang membangun villa, membuka perkebunan, atau menguasai kawasan hutan tanpa hak dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai aturan yang berlaku.

> "Tidak ada satu pun aturan yang membolehkan seseorang menduduki dan menguasai kawasan HPK maupun HPT untuk dijadikan villa atau perkebunan kelapa sawit secara sepihak. Semua kegiatan di kawasan hutan harus memiliki dasar hukum dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah," tegas Miswan.

Didampingi Darbi S.Ag, Miswan juga menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja bukanlah dasar untuk melegalkan penguasaan kawasan hutan secara sembarangan. Menurutnya, pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan dapat dikenai sanksi administratif, dan apabila memenuhi unsur tindak pidana kehutanan, dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LSM KOREK Riau meminta aparat penegak hukum, termasuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Polda Riau, untuk bertindak tegas terhadap setiap dugaan penguasaan dan alih fungsi kawasan HPK maupun HPT menjadi villa atau perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang sah.

Miswan menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tanpa pandang bulu demi menjaga kelestarian hutan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menertibkan penguasaan kawasan hutan yang melanggar aturan. Hutan adalah aset negara yang harus dijaga, bukan dikuasai untuk kepentingan pribadi secara melawan hukum," tutup Miswan, didampingi Sekretaris DPW LSM KOREK Riau, Darbi S.Ag.

Sambut Satu Muharram 1448 H, Bupati Siak Imbau Pelajar Shalat Berjemaah ke Masjid

Sun, 14 Jun 2026 08:51:13 +0700

SIAK || Mimbardesa.com - Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., mengimbau seluruh pelajar di Kabupaten Siak untuk menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan memperbanyak kegiatan keagamaan di masjid dan musala.

Imbauan tersebut dituangkan dalam Surat Himbauan Nomor 000/SETDA-KESRA/3 Tahun 2026 tentang Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H yang ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada 10 Juni 2026.

Afni mengajak seluruh kalangan pelajar, orangtua, serta majelis guru di seluruh tingkatan sekolah untuk meramaikan masjid dan musala terdekat dengan kegiatan ibadah, tausiyah, dan membaca Al-Qur'an.

"Untuk disimak bagi kalangan pelajar, orang tua, dan majelis guru di berbagai tingkatan sekolah se-Kabupaten Siak. Mari sambut Tahun Baru Islam 1448 H dengan sederhana, ramaikan masjid dan musala terdekat, isi dengan tausiyah dan membaca Al-Qur'an," ujar Afni.

Surat imbauan yang dibuat Bupati Siak tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau Wilayah I, serta seluruh kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA negeri dan swasta se-Kabupaten Siak.

Dalam surat imbauan itu, Pemkab Siak mengusung tema "Semangat Tahun Baru Islam 1448 H, Wujudkan Generasi Islami melalui Gerakan Shalat Berjemaah di Mesjid dan Magrib Mengaji untuk Membentuk Pelajar Siak yang Beriman, Berakhlak Mulia, dan Berprestasi."

Pelajar diimbau melaksanakan salat lima waktu terutama Magrib dan Isya berjemaah di masjid atau musala terdekat pada malam 1 Muharram 1448 H atau 15 Juni 2026. Para pelajar juga diminta mengikuti kegiatan Magrib Mengaji, pembacaan Surah Yasin bersama, tausiyah, maupun kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan pengurus masjid dan musala.

Selain itu, pelajar diharapkan tetap berada di lingkungan masjid atau musala hingga pelaksanaan salat Isya berjemaah sebelum kembali ke rumah masing-masing. Orangtua dan wali murid juga diminta turut mendampingi serta mengawasi anak-anak selama kegiatan berlangsung.

Momentum Tahun Baru Islam, ungkap bupati perempuan pertama di Siak itu, harus menjadi sarana menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap masjid, Al-Qur'an, dan nilai-nilai keislaman.

"Melalui momentum Tahun Baru Islam ini, mari kita jadikan gerakan shalat berjemaah dan mengaji di surau maupun masjid sebagai budaya dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari," kata Afni.

Mantan wartawan itu berharap kegiatan tersebut mampu melahirkan generasi muda Kabupaten Siak yang cinta Al-Qur'an, berakhlak mulia, berilmu, serta mampu menjadi penerus pembangunan daerah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Afni juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk turut menyemarakkan syiar Islam dengan menghadiri dan mengikuti Pawai Obor dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang akan digelar pada Senin (15/6/2026).

Pawai Obor mengusung tema "Semangat Hijrah Mempererat Ukhuwah, Melestarikan Budaya, dan Membangun Generasi Berakhlak di Negeri Istana."

Kegiatan akan dimulai dari depan Istana Siak dan berakhir di depan Panggung Siak Bermadah. Pawai tersebut akan diikuti pelajar tingkat SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA. Panitia juga menyediakan trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan bagi para pemenang serta juara harapan.

Selain pawai obor, rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Siak juga akan dimeriahkan dengan Gebyar Sholawat yang digelar pada Senin malam pukul 19.30 WIB hingga selesai. Kegiatan itu dirangkai dengan tasyakuran kelulusan Angkatan ke-3 MI Sulthan Alamuddin Syah, peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, serta pelantikan Pengurus Muslimat Ranting Siak.

Afni berharap seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut sebagai momentum mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan kecintaan kepada nilai-nilai keagamaan, serta memperkuat karakter generasi muda yang berakhlak mulia.

(MC Siak)