Latest Posts

Hari ini, 257 CJH Siak Bertolak Menuju Batam, Bupati Afni Ikut Mengantar

Mon, 04 May 2026 18:43:52 +0700

SIAK || Mimbardesa.com – Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Siak hari ini, Senin 4 Mei 2026, memberangkatkan 257 Calon Jemaah Haji (CJH) menuju Embarkasi Batam dan dilanjut ke tanah suci Mekah.

Kepala Kantor Kemenhaj Siak Zubir Efendi menyampaikan, bahwa sebanyak 257 calon jemaah haji asal Kabupaten Siak terdiri dari 118 laki-laki dan 138 perempuan. Mereka dijadwalkan bertolak sekitar pukul 10.00 WIB menggunakan kapal ferry.

“Keberangkatan CJH hari ini tidak disertai acara pelepasan secara seremonial, karena sebelumnya telah dilaksanakan pelepasan oleh Bupati Siak di Masjid Al-Fatah,” kata Zubir Efendi, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, kondisi seluruh CJH saat ini dalam keadaan sehat. Para jemaah yang berangkat menuju Jeddah mayoritas tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 12, sementara sebagian lainnya masuk dalam kloter berbeda.

Yakni Kloter 4 sebanyak 1 orang, Kloter 5 sebanyak 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan), serta Kloter 18 sebanyak 3 orang (1 laki-laki dan 2 perempuan).

Dalam Kesempatan itu, Bupati Siak, Afni Zulkifli, ikut mengantar rombongan calon jemaah haji. Ia tampak mengecek kondisi CJH serta menyapa dan berinteraksi langsung dengan para jemaah di dalam kapal serta mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah.

“Bapak Ibu, jagalah kesehatan. Kami doakan seluruh jemaah agar diberikan kemudahan dalam menjalankan rangkaian ibadah serta kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur," ujarnya.

Bupati Afni mengatakan bahwa ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang baik, sehingga para jemaah diminta menjaga kondisi tubuh selama berada di Tanah Suci.

“Ibadah haji merupakan ibadah fisik yang membutuhkan stamina. Aspek kesehatan, pola makan, dan waktu istirahat yang cukup menjadi hal penting untuk diperhatikan,” tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Siak memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, termasuk dukungan transportasi laut dari Tanjung Buton menuju Batam sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan ibadah haji.

(Rahma/MC Siak)

Laporan : Lemansyah Lubis

Wabup Siak Syamsurizal Resmi Buka Belantik Cup III, 64 Tim Siap Berlaga

Mon, 04 May 2026 08:17:45 +0700

Siak || Mimbardesa.com - Wakil Bupati Siak Syamsurizal sekaligus Ketua Koni Kabupaten Siak secara resmi membuka Open Turnamen Sepak bola Belantik Cup III di Lapangan Bola Kaki Dusun Belantik, Sabtu (2/5/2026).

Turnamen Sepak Bola Belantik Cup III diikuti 64 tim dari berbagai kecamatan dan luar Kabupaten Siak dengan mempertandingkan dua tim setiap hari nya selama 1 bulan.

"Alhamdulillah kami dari Pemerintah Kabupaten tentunya mengapresiasi pelaksanaan turnamen seperti ini yang berdampak positif pada kampung kita dan UMKM yang ada disini, " ujar Syamsurizal.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan event ini dengan baik, seperti membuka lapak UMKM yang menyediakan makanan minuman dan lainnya sehingga ekonomi dimasyarakat terus meningkat.

"Kepada masyarakat saya berpesan manfaatkan event seperti ini untuk menambah pendapatan dengan berjualan terserah baik itu makanan, minuman atau yang lainnya yang bisa dijual," kata Syamsurizal.

Pertandingan pertama mempertemukan tim Korin United FC vs KBR FC yang di tandai dengan tendangan pertama oleh Wakil Bupati Siak Syamsurizal didampingi anggota DPRD Kab. Siak Sujarwo dan Ketua Umum Askab PSSI Kabupaten Siak Romy Lesmana, unsur forkopimda, Camat Siak dan Penghulu.

Laporan : Lemansyah Lubis

Ketua KONI Siak Syamsurizal Terima Kepulangan Tim Juara Afkab Siak, Bangga Harumkan Nama Daerah

Mon, 04 May 2026 08:16:46 +0700

Siak || Mimbardesa.com - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Siak, Syamsurizal, menyambut kepulangan tim Asosiasi Futsal Kabupaten (Afkab) Siak yang sukses menyabet gelar juara pertama pada Kejurda Futsal Gubernur Riau Cup 2026.

?Penyambutan tersebut berlangsung di kediaman dinas Wakil Bupati Siak pada Sabtu (2/5/2026). Syamsurizal, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Siak, didampingi oleh Sekretaris KONI Siak Siswanto, Wakil Ketua Irwan Priyatna, dan Ketua PSSI Siak Romi Lesmana saat menerima Ketua Afkab Siak, Andi Darmawan, beserta rombongan atlet.

?Syamsurizal mengaku bangga atas dedikasi para pemain yang berhasil mencatatkan tinta emas bagi sejarah olahraga di Kabupaten Siak.

?"Terima kasih kami ucapkan kepada Afkab Siak, pelatih, official, dan terutama kepada para pemain yang telah berjuang di lapangan," ujarnya.

?Langkah Afkab Siak menuju podium tertinggi tidaklah mudah. Mengawali turnamen di GOR Tribuana Pekanbaru, anak asuh pelatih Revallino ini sempat tersandung di laga perdana penyisihan grup setelah kalah 4-6 dari Afkot Pekanbaru.

?Namun, mental juara mulai terlihat saat mereka bangkit di laga kedua dengan melibas Afkab Pelalawan 7-2. Lolos sebagai runner-up grup, Siak tampil perkasa di babak gugur dengan menumbangkan tim kuat Afkab Inhil melalui drama adu penalti 4-4 (4-3) dan menghajar Afkab Kepulauan Meranti 7-2 di semifinal.

?Puncaknya terjadi di laga final saat kembali berhadapan dengan rival mereka, Afkot Pekanbaru. Sempat tertinggal jauh 0-4, Galang Tri Andikha dan kawan-kawan menunjukkan daya juang luar biasa hingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 5-5 di detik-detik akhir pertandingan. Laga akhirnya dipastikan menjadi milik Siak setelah menang adu penalti dengan skor 4-3.

?Selain trofi juara, Kabupaten Siak juga menyapu bersih penghargaan individu, ?pelatih terbaik Revallino, pemain terbaik, Alfath Syah Ramadhan dan ?Kiper terbaik Galang Tri Andikha.

?Ketua Afkab Siak, Andi Darmawan, menekankan bahwa keberhasilan ini sangat istimewa karena seluruh 14 pemain yang dibawa merupakan putra asli daerah Kabupaten Siak.

?"Ini kebanggaan besar bagi kita. Meskipun persiapan singkat, tidak sampai satu bulan, anak-anak Siak mampu membuktikan kualitas mereka di tingkat provinsi," kata pria yang akrab disapa Wawan tersebut.

?Wawan juga membawa kabar gembira terkait pemanggilan kiper andalan mereka, Galang Tri Andikha, untuk mengikuti seleksi Timnas U-17. Galang disebut-sebut sebagai satu-satunya perwakilan dari Provinsi Riau yang mendapatkan kesempatan tersebut.

?Pasca turnamen ini, pengurus Afkab Siak berkomitmen untuk tetap menjaga keutuhan tim. Skuad juara ini tidak akan dibubarkan, melainkan akan terus dibina sebagai persiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau tahun 2027 mendatang. rls hms koni

Laporan : Lemansyah Lubis

Bupati Afni: Pramuka Jadi Benteng Karakter Anak di Tengah Tantangan Digital

Mon, 04 May 2026 08:15:37 +0700

Siak || Mimbardesa.com — Bupati Siak, Afni Zulkifli menegaskan pentingnya peran pendidikan kepramukaan dalam membentuk karakter anak di tengah derasnya tantangan perkembangan zaman, termasuk pengaruh negatif penggunaan gawai hingga penyalahgunaan narkoba.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Mabigus Summit 2026 Kwartir Cabang (Kwarcab) 09 Gerakan Pramuka Siak yang digelar di Balai Rung Datuk 4 Suku, Komplek Perumahan Rakyat Abdi Praja, Kecamatan Siak, Jumat (1/5/2026) malam.

Kegiatan ini mengangkat tema “Merajut Sinergi Kamabigus, Membangun Gugusdepan yang Bermartabat”, dan diikuti oleh 221 Kamabigus, 14 Kakwarran, 40 Pusdiklatcab, serta 25 pengurus dari 14 kecamatan se-Kabupaten Siak.

Dalam arahannya, Bupati Afni yang juga Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan (KaMabigus) 09 Gerakan Pramuka Siak itu, mengapresiasi pelaksanaan Mabigus Summit 2026 yang dinilainya sebagai langkah penting dalam memperkuat sinergi dan pemahaman para pembina gugusdepan di Kabupaten Siak.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat sinergi, meningkatkan pemahaman serta semangat para Mabigus di Kabupaten Siak. Kegiatan seperti ini harus rutin dilaksanakan untuk menciptakan tunas-tunas baru yang berkualitas,” kata dia.

Afni menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi orang tua dan tenaga pendidik di era digital saat ini. Menurutnya, perkembangan teknologi yang begitu cepat perlu diimbangi dengan pendidikan karakter yang kuat.

“Oleh karena itu, dengan adanya pendidikan dan kegiatan kepramukaan ini mampu mengantisipasi efek negatif dari perkembangan zaman, seperti penyalahgunaan smartphone dan narkoba, karena Pramuka mendidik karakter anak untuk disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab,” jelas Bupati perempuan itu.

Namun demikian, ia juga menyinggung masih adanya sebagian orang tua yang belum memberikan izin kepada anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan Pramuka. Ia mendorong agar hal tersebut dapat diatasi melalui pendekatan kegiatan yang lebih inklusif.

“Jika ada orang tua yang melarang anaknya ikut Pramuka, silakan buat kegiatan yang bisa menghadirkan orang tua juga. Nanti saya akan ikut memberikan motivasi kepada para orang tua,” ucapnya.

Afni menambahkan, kepercayaan masyarakat terhadap Gerakan Pramuka harus terus dibangun melalui peran aktif Kwartir Ranting (Kwarran) dan pembuktian nyata bahwa Pramuka mampu membentuk karakter anak.

“Kwarran harus aktif, sehingga Pramuka bisa menjadi contoh nyata pembentukan karakter. Ini akan menumbuhkan kepercayaan orang tua,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran, kegiatan kepramukaan tidak boleh terhenti. Menurutnya, kegiatan tetap bisa dilaksanakan secara sederhana namun tetap berdampak.

“Meskipun kondisi keuangan tidak sedang baik-baik saja, kegiatan kepramukaan tidak boleh berhenti. Kita bisa membuat kegiatan yang murah dan meriah, yang penting manfaatnya dirasakan langsung oleh calon tunas Pramuka,” pesan Afni.

Sementara itu, Kepala Kwartir Cabang 09 Gerakan Pramuka Siak, Mahadar, menjelaskan bahwa Mabigus Summit 2026 merupakan forum strategis untuk memperkuat peran Kepala Sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugusdepan dalam pembinaan Gerakan Pramuka.

“Mabigus Summit ini diikuti 221 Kamabigus, 14 Kakwarran, 40 Pusdiklatcab, serta 25 pengurus dari 14 kecamatan,” jelas Mahadar.

Ia juga menginformasikan bahwa Kwarcab Siak akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Gerakan Pramuka tahun 2026 yang akan digelar pada 13–20 Agustus 2026 di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, dan berharap kontingen dapat meraih prestasi terbaik.

“Mohon doa dan dukungan agar kontingen kita bisa meraih prestasi maksimal,” harapnya.
Kegiatan Mabigus Summit 2026 ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Riau, Deny Rendra.

Laporan : Lemansyah Lubis

Bupati Siak Dorong Penguatan Peran Perempuan, Soroti Pencegahan Penyakit Jantung Sejak Dini

Mon, 04 May 2026 08:14:33 +0700

Siak || Mimbardesa.com – Bupati Siak Afni Z menegaskan pentingnya peran perempuan dalam memperkuat keluarga, menjaga kesehatan masyarakat, serta membangun generasi yang sehat, kuat, dan berkarakter di Kabupaten Siak.

Hal tersebut di sampaikan Bupati Afni saat pelantikan Ketua dan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Yayasan Jantung Indonesia (YJI), dan Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau (Pusdatin Puanri) Kabupaten Siak, yang dirangkaikan dengan peluncuran program 5 hari sekolah tingkat TK dan SD di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Rumah Rakyat Siak.

“Selamat kepada Ibu Siti Sarifah beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Ini amanah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati Afni, Sabtu (2/5/2026).

Dalam arahannya, Bupati Afni menyoroti penyakit jantung yang masih menjadi ancaman serius di Riau. Ia menyebut banyak kasus pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi sudah kronis.

“Penyakit jantung masih menjadi pembunuh nomor satu. Banyak kasus datang sudah dalam kondisi kronis. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperkuat pencegahan sejak dini,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran Yayasan Jantung Indonesia (YJI) dalam memperkuat edukasi dan pencegahan penyakit jantung di tingkat keluarga dan masyarakat.

Selain itu, Bupati Afni juga mendorong Pusdatin Puanri untuk lebih aktif mendokumentasikan dan mengangkat kiprah tokoh perempuan Siak, salah satunya Tengku Agung Sultanah Latifah, yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam sejarah pendidikan perempuan di daerah.

Ia berharap Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dapat menjadi wadah pemersatu berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Siak agar lebih solid dalam menjalankan program pemberdayaan sosial dan keluarga.

“Jadi kita ini semua organisasi perempuan, kita harus menjadi ibu. Andai perempuan kuat maka kuatlah negara. Tapi kalau perempuan lemah, maka lemahlah negara. Jadi, marilah kita bersemangat semuanya," kata dia.

Ketua YJI, GOW, dan Pusdatin Puanri Kabupaten Siak, Siti Sarifah, menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar organisasi perempuan dalam menjalankan program kerja ke depan.

“Kami bersyukur atas amanah ini. Ini memang tanggung jawab besar, tetapi InsyaAllah dengan kebersamaan, program yang akan dicanangkan nanti bisa dijalankan sebaik-baiknya," ucap nya.

Sebanyak 115 pengurus resmi dilantik dalam kegiatan tersebut, terdiri dari 25 pengurus YJI, 54 pengurus GOW, dan 36 pengurus Pusdatin Puanri Kabupaten Siak.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan peluncuran program 5 hari sekolah untuk jenjang TK dan SD di Kabupaten Siak. Program ini bukan mengurangi jam belajar, melainkan menata ulang waktu pembelajaran agar lebih efektif dan mengacu pada kurikulum nasional.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arah pendidikan nasional yang menekankan pembelajaran bermakna, (deep learning) penguatan karakter, serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekjen YJI sekaligus Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia, Ketua Pusdatin Puanri Riau, Ketua BKOW Provinsi Riau, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Laporan : Lemansyah Lubis

Siak Siap Lawan Narkoba, Sinergi Lintas Sektor Diperkuat

Thu, 30 Apr 2026 17:40:41 +0700

Siak || Mimbardesa.com — Polres Siak menggelar Apel Kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba Tahun 2026 di Lapangan Tugu Siak, Kecamatan Siak, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen bersama mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Siak.

Apel dipimpin oleh Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar dan Wakil Bupati Siak Syamsurizal, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Mahadar, unsur Forkopimda Kabupaten Siak, dan berbagai elemen terkait.

Turut ambil bagian dalam apel tersebut, personel TNI/Polri, Kejaksaan Negeri Siak, Pengadilan Negeri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Imigrasi dan Lapas Siak, ASN, Badan Anti Narkotika Kabupaten (BNK), siswa-siswi Pramuka, organisasi masyarakat Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), serta Lembaga Anti Narkotika (LAN).

Dalam rangkaian kegiatan, dilakukan pembacaan ikrar dan penandatanganan Deklarasi Siak Tangguh Bersih dari Narkoba serta pemasangan rompi petugas Satgas oleh Wakil Bupati Siak bersama Kapolres Siak sebagai simbol kesiapan dan komitmen bersama.

Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, dalam amanatnya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memerangi peredaran narkoba.

“Saat ini peredaran narkoba sudah sangat terorganisir, bukan saja antar wilayah bahkan antar negara. Penanganannya tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja,” tegasnya.

Ia menambahkan, melalui Satgas Anti Narkoba Kabupaten Siak diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam melakukan tindakan yang lebih tegas dan tanpa kompromi, termasuk melalui pemetaan serta pengawasan jalur-jalur yang berpotensi menjadi pintu masuk peredaran narkoba.

Selain itu, penguatan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga dinilai penting, serta perlunya keterlibatan seluruh elemen dalam upaya pencegahan sejak dini.

“Saya tegaskan Pemerintah Kabupaten Siak berdiri di barisan depan mendukung penuh langkah Polri. Kami siap memperkuat dari sisi kebijakan serta memastikan seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam gerakan ini,” ujarnya.

Apel kesiapan ini menjadi wujud nyata peningkatan koordinasi dan kesiapan seluruh unsur, agar penanganan permasalahan narkoba di Kabupaten Siak dapat dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa perang terhadap narkoba bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

Laporan : Lemansyah Lubis

Bupati Afni Prihatin Kondisi Rutan Siak Over Kapasitas, Perjuangkan Rutan Baru ke Pusat

Thu, 30 Apr 2026 09:30:31 +0700

Siak || Mimbardesa.com - Bupati Siak Afni Zulkifli perihatin terhadap kondisi Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas II B Siak yang di huni 591 orang tahanan, yang semestinya di huni untuk 176 orang.

Keprihatinan itu terlihat saat Bupati Afni dan Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengunjungi Rumah Tahanan Negara kelas II yang lokasinya di jantung kota Siak Sri Indrapura.

Bupati Siak Afni mengatakan, kehadirannya bersama Forkopimda Siak menurut jadwal mendampingi rombongan Anggota Komisi III DPR RI untuk meninjau kondis Rutan.

Kunjungan, Komisi III yang merupakan mitra Kemenkumham ingin menguji fakta lapangan, bahwa informasi yang disampaikan apakah benar bahwa Lapas mengalami over load. Namun, mendapat kabar rombongan batal hadir di Siak.

"Alhamdulillah hari ini bersama Kapolres Siak, Datuk dari LAMR Siak dan kepala Adwil berkunjung ke Rutan kelas II B Siak. Kunjungan kami ke Rutan seharusnya bersama rombongan Komisi III DPR RI Muhammad Rahul namun berhalangan hadir karena ada agenda mendadak yang tidak bisa ditinggal, " ujar Afni, Kamis (30/4/2026).

Saat ini Rutan Kelas II B Kabupaten Siak di huni sekitar 591 orang dengan rincian tahanan sebanyak 212 orang, narapidana 379 orang dengan kapasitas tampung mestinya hanya 176 orang.

"Lapas ini, kondisinya sudah sangat penuh. Kami akan menyampaikan ini kepada Kementerian terkait, untuk dilakukan pembangunan Rutan baru yang lebih besar atau bagaimana nanti kita akan lakukan koordinasi dimana titik rencana akan dibangun," kata Afni.

"Dari posisi lekat Rutan Siak saat ini, sudah tidak relevan karena berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Tentu dengan kondisi Rutan yang seperti ini, dapat menimbulkan sejumlah persolan baru," sambung Afni.

Bupati Afni sempat menyapa para narapidana di balik jeruji besi untuk memberikan motivasi dan semangat agar ketika keluar nanti mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat ditengah masyarakat.

"Tadi kami juga menyapa para narapida dengan berbagai macam kasus mulai dari asusila, pencurian dan didominasi oleh narkoba kita tentunya berharap setelah nanti mereka keluar dari sini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tengah masyarakat, " harap Afni.

Kepala Rutan Siak Dedy Krihastoni menjelaskan kondisi saat ini memang sudah overload dan setiap beberapa bulan sekali pihaknya pasti memindahkan sebagian narapidana ke Pekanbaru agar tidak terjadi penumpukan yang memicu kerusuhan.

"Rutan Siak saat ini kondisinya sudah overload, jadi untuk narapidana yang vonisnya tinggi kita pindahkan ke Pekanbaru agar tidak terjadi penumpukan, namun untuk didalam sel sendiri kondisinya berbaring bisa tidak ada yang tidur berdiri maupun duduk, " singkat Dedy.

Lsporan : Lemansyah Lubis

Penolakan Warga Minas Berujung Ricuh, Diduga Ada Pembiaran Pengelolaan Lahan Hutan Produksi Tanpa Izin

Thu, 30 Apr 2026 08:33:07 +0700

SIAK || Mimbardesa.com. 29 April 2026 – Aksi penumbangan kebun sawit seluas ±180 hektar di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Rabu (29/4/2026) berujung ricuh. Sebanyak 4 warga diamankan aparat saat menolak alat berat PT Arara Abadi beroperasi di lahan yang diklaim masuk kawasan hutan produksi.

Lahan tersebut sebelumnya dikelola warga bernama Wan Junaidi sejak 2002 dan baru diserahkan kembali ke PT Arara Abadi pada 2024. Penyerahan ini memicu sorotan warga karena aktivitas sawit diduga berlangsung lebih dari dua dekade di kawasan hutan produksi tanpa izin pemerintah.

“Kami menolak karena masih banyak yang belum jelas. Ini soal hukum yang harus ditegakkan,” kata seorang warga di lokasi.

*Dugaan Pelanggaran & Ancaman Sanksi*
Keberadaan kebun sawit sejak 2002 di hutan produksi mengindikasikan dugaan pelanggaran serius. Berdasarkan *UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e*, pemegang izin yang sengaja melakukan pembiaran perusakan hutan di areal kerjanya dapat dipidana.

Sanksinya berat: *pidana penjara 8-15 tahun dan denda Rp10 miliar hingga Rp100 miliar* sesuai Pasal 94 ayat 1 huruf a. Selain itu, *UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU Cipta Kerja Pasal 50* melarang penggunaan kawasan hutan tanpa izin Menteri.

Pemegang izin PBPH wajib mengamankan arealnya sesuai *PP 23/2021 Pasal 207*. Pembiaran dapat berujung sanksi administratif mulai teguran, denda hingga *pencabutan izin*, serta kewajiban pemulihan lingkungan.

Warga khawatir penumbangan saat ini menghilangkan jejak dugaan pelanggaran dan pembiaran yang berlangsung lama. Masyarakat mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas, memastikan status hukum lahan, dan proses berjalan transparan.

Hingga kini situasi di Minas mulai kondusif dengan penjagaan aparat. Kasus ini menjadi ujian integritas penegakan hukum kehutanan dan perlindungan kawasan hutan produksi negara.

Catatan Redaksi: Seluruh pihak yang disebut diduga melanggar masih berstatus praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Laporan : Lemansyah Lubis

Siak Terima 20 Traktor Roda 4 Bupati Afni: Ini Janji Kementan, Dorong Modernisasi Pertanian

Wed, 29 Apr 2026 22:09:36 +0700

Siak, Mimbardesa.com – Pemkab Siak menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 20 unit traktor roda empat dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2026. Bantuan senilai Rp8,7 miliar itu diserahkan langsung Bupati Siak, Afni Z, kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan UPJA yang ada di empat kecamatan.

Bantuan tersebut disalurkan kepada Gapoktan dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang aktif dan memiliki lahan pertanian luas seperti di Kecamatan Bungaraya, Sabak Auh, Sungai Apit, dan Sungai Mandau. Distribusi Alsintan ini upaya memperkuat mekanisasi pertanian, meningkatkan efisiensi usaha tani, serta mendukung swasembada pangan di Kabupaten Siak.

Afni mengucapkan selamat kepada para penerima bantuan, menurutnya, ini bantuan pertama dari Kementrian Pertanian yang disalurkan untuk Daerah.

“Alhamdulillah, kita dapat lebih cepat. Nah ini adalah realisasi dari janjinya bapak menteri pertanian yang disampaikan tahun lalu. Kemudian kita dapat tambahan 2 unit lagi. Tentu kami berterima kasih kepada pak Mentan, ” ucap Bupati Afni, di halaman Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Siak, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan, bantuan ini menjadi bukti konkret perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di daerah, sekaligus hasil sinergi berbagai pihak, yang ikut memperjuangkan kebutuhan petani Kabupaten Siak.

Meski dilakukan efisiensi anggaran yang luar biasa, Afni menekankan tidak boleh patah semangat. Pemerintah daerah tetap berkomitmen memperkuat sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi masyarakat. Ia juga memastikan bahwa bantuan alsintan ini bukan yang terakhir.

“Bantuan ini bukan yang terakhir. Kita masih terus berjuang. Kita mengusulkan lebih dari 300 unit alsintan. Yang terealisasi hari ini sekitar 30 unit secara bertahap, Insyaallah masih ada lagi," tegasnya.

Tak hanya itu, Afni turut menyoroti persoalan mendasar yang dihadapi petani, khususnya ketersediaan air di wilayah sentra produksi seperti Bungaraya dan Sabak Auh. Menurutnya, keterbatasan infrastruktur air menjadi tantangan serius yang membutuhkan solusi jangka panjang.

“Kita terus berusaha mencari solusi konkrit dan jangka panjang terkait persoalan air petani terutama di wilayah yang sawahnya luas seperti Bungaraya, Sabak Auh. Kita minta bantuan pompanisasi karena sumur kita itu hanya mampu sekitar 10 hektar saja,” kata dia.

Tidak sampai di situ, Afni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari forkopimda, pemerintah kecamatan, dinas teknis, hingga penyuluh pertanian, dalam menjaga rantai pasok pangan dan mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia meminta agar seluruh pihak bekerja keras, bagaimana mendapatkan kepastian terkait serapan hasil pertanian di terima dapur SPPG. Menurutnya, kepastian pasar menjadi solusi agar produksi petani tidak terhambat. Karena itu, sinkronisasi antara pola tanam dan kebutuhan pangan harus terus diperkuat di lapangan.

“Saya mengingatkan khususnya petani dan penyuluh, untuk mewaspadai potensi musim kemarau panjang dan ancaman El Nino yang berpotensi mempengaruhi produksi pangan. Sehingga pentingnya kita antisipasi dan pendampingan di lapangan,” tandasnya

Sebagai langkah konkret, Afni juga akan menggali informasi langsung dari petani untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang mereka hadapi di lapangan.

Laporan : Lemansyah Lubis

Tim Asistensi Desa Pemprov Riau: Antara Kekosongan Dasar Hukum, Kompetensi Semu, dan Potensi Pemborosan Anggaran

Wed, 29 Apr 2026 15:40:35 +0700

Pekanbaru, Mimbardesa.com — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Kepemudaan Peduli Riau (DPP GMPR) kembali menegaskan sikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terkait pembentukan Tim Asistensi Desa. Setelah mencermati lebih dalam, ditemukan sejumlah persoalan fundamental yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek legalitas, kompetensi, hingga potensi kerugian keuangan daerah.

Pertama, dari perspektif kompetensi, DPP GMPR mempertanyakan kredibilitas pihak-pihak yang disebut sebagai “praktisi” dalam Tim Asistensi Desa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian individu yang dilibatkan tidak memiliki rekam jejak yang jelas sebagai praktisi pemberdayaan desa, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan desa, pembangunan, maupun pendampingan berbasis regulasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius:
apakah label “praktisi” hanya digunakan sebagai legitimasi administratif tanpa substansi pengalaman dan kapasitas yang terukur?

Kedua, dari aspek yuridis dan tata kelola keuangan, kebijakan ini semakin problematik. Jika Tim Asistensi Desa bukan dikategorikan sebagai tenaga ahli atau tim ahli, maka:
apa dasar hukum Pemerintah Provinsi Riau dalam memberikan gaji atau honorarium kepada tim tersebut?

DPP GMPR menilai pembentukan Tim Asistensi Desa oleh Pemprov Riau menyisakan persoalan serius pada aspek dasar hukum, kompetensi, dan penganggaran.

Pertama, banyak pihak yang disebut “praktisi” tidak memiliki rekam jejak jelas dalam pendampingan desa. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa penempatan tidak berbasis kompetensi yang terukur.

Kedua, secara yuridis, nomenklatur Tim Asistensi tidak dikenal dalam Pergub Standar Biaya Riau yang selama ini hanya mengatur Tenaga Ahli/Tim Ahli. Maka muncul pertanyaan mendasar:
apa dasar pembayaran gaji/honorarium kepada tim tersebut?

DPP GMPR menegaskan, kondisi ini bukan untuk langsung disimpulkan ilegal, namun merupakan indikasi kuat potensi penyimpangan anggaran yang harus diuji secara hukum.

Karena itu, kami mendorong:

- Audit oleh APIP atas dasar penganggaran dan rekrutmen
- Keterlibatan aparat penegak hukum bila ditemukan pelanggaran

Dan kami tegaskan:
Apakah masyarakat, pemuda, dan mahasiswa dianggap tidak mampu membaca kejanggalan kebijakan ini?

DPP GMPR akan terus mengawal agar setiap kebijakan berpijak pada hukum, akuntabilitas, dan kepentingan rakyat.

“Setiap rupiah uang rakyat wajib memiliki dasar hukum yang sah.."
(Mafrifatulloh).

Laporan : Lemansyah Lubis

Transformasi Digital dan Regulasi Baru Picu Kenaikan Pajak Kampar Hingga Dua Kali Lipat

Wed, 22 Apr 2026 13:16:05 +0700

KAMPAR – Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2025 mencatat sejarah baru dengan menembus angka Rp303,6 miliar.

Capaian ini menunjukkan lonjakan drastis lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar Rp155,2 miliar.

Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kampar, Zamzul Azmi, mengungkapkan bahwa tren penerimaan pajak daerah selama lima tahun terakhir sebenarnya cukup fluktuatif sebelum akhirnya melonjak tajam pada tahun 2025.

Berdasarkan data Bapenda, pada tahun 2021 realisasi pajak tercatat sebesar Rp146,1 miliar, kemudian sedikit menurun di tahun 2022 menjadi Rp142,3 miliar.

Tren positif mulai terlihat kembali pada 2023 dengan angka Rp153,8 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp155,2 miliar, hingga puncaknya melonjak hingga 95 persen lebih pada tahun 2025.

Zamzul menjelaskan bahwa lonjakan ini merupakan hasil dari langkah-langkah strategis, terutama optimalisasi di berbagai sektor pajak.

Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa jenis penerimaan yang mengalami penurunan, yang kini menjadi evaluasi bagi Bapenda untuk menjaga performa di tahun-tahun mendatang.

Salah satu faktor kunci kenaikan ini adalah penyesuaian regulasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Regulasi ini memperluas objek pajak daerah, salah satunya memasukkan sektor wahana air atau water park ke dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang sebelumnya merupakan pajak hiburan.

“Sejak regulasi tersebut diterapkan, penerimaan dari sektor hiburan di Kampar meningkat dari Rp495 juta pada 2024 menjadi Rp578 juta pada 2025,” kata Zamzul.

Selain faktor regulasi, Bapenda Kampar juga melakukan transformasi pelayanan melalui desentralisasi dan digitalisasi.

Saat ini, telah dibentuk lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di wilayah strategis untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kota Bangkinang.

Dari sisi teknologi, Bapenda menghadirkan inovasi aplikasi "SAPA HATI". Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi secara transparan, cepat, dan efisien.

Sesuai arahan pimpinan, Bapenda berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna menggali potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.

Hal ini dilakukan demi mendukung ketersediaan anggaran pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). **

Bupati Siak Dorong Penguatan Investasi KITB, DPR RI Nilai Punya Peluang Besar

Tue, 28 Apr 2026 22:17:26 +0700

Sungai Apit || Mimbardesa.com – Bupati Siak, Afni Zulkifli, melakukan peninjauan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) bersama Anggota DPR RI Komisi XII, Iyeth Bustami upaya mendorong penguatan investasi di daerah.

Kunjungan tersebut dalam rangka reses. Iyeth Bustami merupakan anggota Komisi XII DPR RI, yang membidangi sektor Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, dan Investasi.

Pada kesempatan itu, dua srikandi dari tanah melayu itu, membahas sejumlah potensi strategis yang dapat dikembangkan di Kabupaten Siak. Bupati Afni sendiri ingin kawasan ini menjadi salah satu fokus pemerintah daerah motor penggerak ekonomi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak ke depan.

“Hari ini saya sengaja mengajak Ibu dewan kita, Iyeth Bustami untuk melihat KITB, karena kawasan ini, punya potensi besar berkembang. Tentu kita minta kak Iyet bisa menjembatani terkait persoalan dan tantangan yang kita hadapi untuk bisa disampaikan ke Kementerian terkait,” kata Bupati Afni, di KITB, Selasa (28/4/2026).

Bupati Afni, menegaskan bahwa pengembangan KITB bukan hanya soal pembangunan kawasan industri, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi daerah dan membuka ruang investasi yang lebih luas.

“Kami terus mendorong kemandirian fiskal salah satunya melalui pengembangan KITB ini. Nanti pokoknya, tunggu saja kabar baik berikutnya. Insya Allah investasi bisa melesat, dan dapat meningkatkan PAD tentunya, dengan bersinergi berbagai pihak," ucapnya.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Iyeth Bustami, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari reses DPR RI. Dalam kesempatan itu, ia menilai KITB memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang dapat memberikan dampak ekonomi luas bagi daerah apabila dikelola dengan baik dan didukung berbagai pihak.

“Hari ini saya bersama Ibu Bupati mengunjungi wilayah KITB. Saya melihat ini peluang yang sangat besar sekali, potensinya luar biasa untuk menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Siak,” kata dia.

Ia juga menilai langkah Pemerintah Kabupaten Siak cukup progresif dalam membuka ruang pengembangan investasi di kawasan tersebut. Ia mengaku terinspirasi oleh Bupati Siak yang dinilai lugas dan cekatan dalam mendorong pembangunan daerah.

“Saya sangat terinspirasi oleh Ibu Bupati Siak yang lugas dan cekatan, makanya saya ingin melihat langsung apa yang sudah beliau kerjakan,” sebut pelantun Lagu Laksmana Raja di Laut.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagai anggota DPR RI yang bermitra dengan Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi, dirinya siap mendorong sinergi antara pusat dan daerah agar pengembangan kawasan ini berjalan optimal.

“Komisi XII bermitra dengan Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi, tentu ini menjadi serapan yang bisa saya bantu dan saya dukung untuk bagaimana kita bisa bersinergi, membantu pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk menjadi wilayah dengan peluang bisnis nantinya," tuturnya.

KITB sendiri dirancang sebagai kawasan industri terintegrasi yang diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi daerah, sekaligus menjadi ruang tumbuhnya aktivitas ekonomi di sekitar kawasan, termasuk peluang kerja bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai hal terkait penguatan kawasan dan peluang percepatan investasi ke depan. Pertemuan ini menunjukkan adanya upaya bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk mendorong KITB agar lebih maju dan berkembang.

Kehadiran Anggota DPR RI dalam peninjauan tersebut juga menjadi sinyal positif, tidak hanya menunjukkan dukungan dari pusat, tetapi juga memperkuat kepercayaan bahwa pengembangan KITB terus didorong secara serius.

Dengan dukungan pemerintah pusat, KITB diharapkan terus berkembang menjadi kawasan industri yang tidak hanya menarik investasi, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Kabupaten Siak ke depan.

Laporan: Lemansyah Lubis

Bupati Siak Serukan Kolaborasi Hadapi Super El Nino 2026: Jaga Gambut Tetap Basah

Tue, 28 Apr 2026 09:31:48 +0700

Pekanbaru || Mimbardesa.com – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan komitmen penuh dalam mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menghadapi ancaman fenomena cuaca ekstrem Super El Nino tahun 2026.

Hal ini ditegaskan Bupati Afni, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Mapolda Riau, Senin (27/4/2026).

Dalam forum bertajuk, "Kolaborasi Strategis Pemda, TNI-POLRI, Pelaku Usaha, dan Seluruh Elemen Masyarakat" tersebut, Bupati Afni menyerukan gerakan bahu-membahu dari tingkat kabupaten hingga ke perangkat kampung dan desa.

"Komitmen dan sinergi lintas sektoral cegah karhutla sangat dibutuhkan, ini merupakan bentuk pengabdian untuk menjaga kualitas udara Riau tetap bersih. Upaya ini diperkuat dengan beberapa poin strategis," ularnya.

Dalam Rakor tersebut, dilakukan penandatanganan fakta integritas korporasi dan janji nyata pencegahan Karhutla oleh 40 General Manager perusahaan besar di area konsesi.

Bupati Afni memaparkan berikut poin-poin dalam Rakor itu di antaranya, dukungan Data dan Operasional: Sinergi dengan BMKG untuk data real-time, BPBD untuk kesiapan logistik/embung, serta dukungan udara (water bombing & OMC) dari Danlanud Roesmin Nurjadin.

Ia menjelaskan, Penegakan Hukum: Dukungan penuh terhadap langkah tegas Polda Riau, mulai dari tindakan preventif hingga represif bagi pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi.

Fokus Utama: Restorasi Gambut & MPA
Bupati Siak menyoroti bahwa kunci utama penanganan Karhutla di wilayahnya adalah menjaga ekosistem gambut.

"Restorasi gambut dengan pemetaan dan pengawasan ketat kawasan rawan guna memastikan gambut tetap basah. Devisa Karbon: Menjaga gambut adalah modal masa depan sebagai penyumbang devisa karbon dunia," kata dia.

Selanjutnya, melakukan kerja sama Multi pihak, Pemerintah, Perusahaan, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Akademisi bersama Lembaga Swadaya yang bergerak di bidang lingkungan (NGO) sebagai garda terdepan di tingkat desa untuk deteksi dini dan edukasi mandiri.

"Kita harus memastikan udara Riau bebas asap. Apabila gambut terbakar, pemadaman di permukaan saja tidak cukup karena bara di kedalaman tetap menyala jika kondisi lahan kering dan minim air. Kolaborasi intensif adalah kunci," tutup Afni.

Laporan : Lemansyah

Optimalkan Opsen PKB, Intip Aksi Kompak Tim Gabungan Kampar Tertibkan Pajak Kendaraan

Thu, 16 Apr 2026 16:09:47 +0700

KAMPAR - Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan daerah dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dilakukan razia gabungan yang melibatkan berbagai instansi terkait di Kabupaten Kampar.

Kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara Jasa Raharja, Polres Kampar, Bapenda Kabupaten Kampar, Bapenda Provinsi, serta Dinas Perhubungan Kampar.

Sebelum pelaksanaan razia, Kepala Bapenda Kampar, Zamhur, bersama Kasat Lantas Polres Kampar, Wulan Afdhalia, memberikan arahan kepada seluruh petugas yang terlibat. Kegiatan pengarahan tersebut dilaksanakan di lapangan kantor Bapenda Kampar dijalan M Yamin Bangkinang Kota, Kamis (16/4/2026).

Zamhur dalam arahannya mengatakan, pentingnya pelaksanaan razia yang humanis, profesional, dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat. “Kegiatan razia ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor agar memenuhi kewajibannya tepat waktu,” kata Zamhur.

Diterangkan nya lebih lanjut, dengan adanya kegiatan ini diharapkan penerimaan dari Opsen PKB dan BBNKB dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memperkuat kolaborasi antar instansi dalam mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Usai pelaksanaan apel dan pengarahan, razia gabungan dilaksanakan di Jalan Simpang Panca Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Kegiatan ini menyasar kendaraan bermotor yang belum melakukan pembayaran pajak, sekaligus memberikan edukasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kontribusi pajak daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Salah seorang warga Kampar, Edi menyambut baik apa yang dilakukan oleh Bapenda Kampar bersama tim untuk menggelar razia bagi pengendara bermotor.

Diterangkan lebih lanjut oleh Edi, dengan ada nya razia ini, masyarakat yang punya kendaraan bermotor bisa tepat waktu membayar pajak kendaraan bermotor nya. **

Dalam Acara Pengajian Rutin MWCNU & Halal Bihalal Masyarakat, Bupati Siak Ajak Muslimat Perkuat Sinergi dan Kemandirian

Mon, 27 Apr 2026 11:04:16 +0700

Mimbardesa com || KERINCI KANAN – Bupati Siak, "Dr. Afni Z, Msi" menghadiri Pengajian Rutinan Bulanan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) beserta Badan Otonom (Banom) yang dirangkai dengan Halal Bihalal masyarakat di pelataran Masjid Muhajirin, Kampung Jati Mulya, Kecamatan Kerinci Kanan, Ahad (26/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati Afni Z menekankan pentingnya semangat kemandirian bagi kader Muslimat NU. Beliau berharap perempuan NU mampu menjadi sosok yang bertakwa, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa melalui pengabdian yang tulus.

"Saya mengajak seluruh Muslimat NU untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Siak. Kita butuh sinkronisasi yang kuat antara program pemerintah daerah dengan kegiatan pemberdayaan umat agar dampaknya lebih terasa bagi masyarakat," ujar Afni.

Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Siak ini mengapresiasi peran Banom NU sebagai pilar penguat peran perempuan di berbagai lini. Ia menyebutkan bahwa fokus pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah adalah kunci pembangunan daerah.

"Teruslah merawat persatuan dalam bingkai hubbul wathan minal iman. Mari kita buktikan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman dengan menjaga kerukunan dan berkontribusi membangun Siak yang lebih baik," pungkasnya.

Laporan : Lemansyah

Pemindahan Jekson Sihombing ke Nusakambangan Disorot, Larshen Yunus: Tidak Transparan dan Menyakiti Keluarga

Fri, 24 Apr 2026 17:27:26 +0700

Mimbardesa.com || PEKANBARU, 22 April 2026 – Pemindahan Jekson Jumari Pandapotan Sihombing alias Jekson Sihombing ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan menuai sorotan dan keprihatinan.

Proses pemindahan yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga dinilai tidak transparan dan menyisakan luka mendalam.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan lemahnya aspek kemanusiaan dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan.

“Pemindahan seorang warga binaan, apalagi ke Lapas Nusakambangan sana, tidak boleh dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Ini bukan hanya soal kesalahan prosedur, tetapi juga menyangkut rasa kemanusiaan dan keadilan,” tegas Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.

Keluarga Jekson Sihombing khususnya sang ibu, mendatangi Lapas Kelas II A Pekanbaru untuk meminta penjelasan terkait pemindahan tersebut. Kedatangan mereka diwarnai suasana haru, bahkan sang ibu terlihat menangis histeris karena tidak mendapatkan informasi sebelumnya.

Namun, pihak keluarga tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Lapas Kelas II A Pekanbaru yang disebut sedang berada di luar kota. Melalui Perwakilan Humas, Jepri Sinaga, pihak Lapas menyampaikan bahwa mereka hanya menjalankan perintah.

“Kami tidak mengetahui secara rinci nama-nama dalam daftar pemindahan. Kami hanya pelaksana! Penjemputan dilakukan oleh pihak Pengamanan dari Direktorat Jenderal,” ujar Jepri Sinaga, yang juga dikenal akrab sebagai Kontestan Stand Up Komedi Pekanbaru.

Dalam kondisi emosional, ibu Jekson Sihombing memohon perhatian kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, agar memberikan keadilan atas apa yang dialami anaknya yang diduga menjadi korban kriminalisasi.

Sementara itu, Penasihat Hukum Jekson Sihombing (JS) Apul Sihombing SH MH menilai bahwa pemindahan kliennya tidak memiliki dasar objektif yang jelas.

Ia menduga kuat adanya unsur subjektivitas dan sentimen pribadi dalam proses tersebut.
“Kasus yang dituduhkan adalah pemerasan, namun fakta hukum tidak menunjukkan adanya aliran dana maupun bukti kuat. Kami melihat ada upaya kriminalisasi terhadap klien kami,” ungkap Apul, dengan nada penuh geram.

Advokat asal Kabupaten Pelalawan itu juga menambahkan bahwa pemindahan ke Nusakambangan umumnya diperuntukkan bagi Narapidana kasus berat seperti Terorisme dan Narkotika.

Menurutnya, hal tersebut tidak relevan dengan perkara yang menjerat Jekson Sihombing.

Menutup pernyataannya, Larshen Yunus mendesak agar pihak terkait memberikan klarifikasi terbuka kepada publik serta menjamin perlindungan hak-hak warga binaan.

“Negara harus hadir menjamin keadilan, bukan justru menimbulkan ketakutan. Transparansi dan penghormatan terhadap hak keluarga adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi,” pungkas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus, seraya mengakhiri pernyataan Persmya. (*)

Laporan : Lemansyah

Gandeng OJK Riau, Pemkab Siak Gelar Edukasi Literasi Keuangan

Fri, 24 Apr 2026 11:27:07 +0700

SIAK || Mimbardesa.com – Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat sinergi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau dalam upaya meningkatkan ketahanan finansial masyarakat. Kerja sama ini diwujudkan melalui kegiatan Edukasi dan Literasi Keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (23/4/2026).

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar. Dalam sambutannya, Sekda Siak menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Riau atas kolaborasi yang selama ini terjalin erat. Menurutnya, literasi keuangan merupakan program prioritas pemerintah daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

"Ini adalah langkah strategis yang perlu kita dorong bersama. Kepada seluruh peserta, saya harapkan benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan seksama sehingga mengerti manfaat besar dari pengelolaan keuangan yang sehat," ujar Mahadar saat memberikan arahan.

Sekda soroti maraknya modus penipuan secara online, beliau Minta masyarakat dan ASN bijak dan tidak terlibat investasi bodong yang kerap menyasar masyarakat melalui tawaran keuntungan tidak wajar.

"Saya ingatkan, ASN kita semua lah jangan terjebak dan hindari transaksi sembarangan yang dapat data pribadi kita bocor dan bisa di salahgunakan untuk penipuan," tegasnya.

Memang fokus utama sosialisasi ini adalah pengelolaan keuangan. Kegiatan ini menitik beratkan pada pentingnya mengatur keuangan pribadi secara bijak, termasuk penekanan pada penyediaan dana darurat. Selain manajemen aset.

Hadir sebagai pemateri, Fajrin dari OJK Provinsi Riau, memaparkan secara gamblang mengenai modus operandi investasi ilegal yang kian marak. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh janji manis perusahaan yang tidak memiliki izin resmi.

Dalam paparannya, Fajrin menekankan penggunaan prinsip 2L (Legal dan Logis) sebagai tameng utama menghindari penipuan keuangan, pertama yakni Legal: Pastikan lembaga atau perusahaan memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang (OJK). Selanjutnya, Logis: Cek apakah keuntungan atau imbal hasil yang dijanjikan masuk akal dan rasional.

"Kami meminta masyarakat waspada terhadap penipuan yang marak terjadi dengan mencari tahu asal-usul perusahaan atau lembaganya. Selain investasi ilegal, kami juga mengimbau masyarakat untuk menjauhi judi online yang merusak tatanan ekonomi keluarga," tegas Fajrin.

Selain memberikan pemahaman preventif, OJK juga membagikan langkah-langkah serta prosedur pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar ASN dan pelaku UMKM di Siak memiliki saluran resmi untuk mencari keadilan jika menemui kendala finansial terkait jasa keuangan.

Kegiatan yang berlangsung interaktif ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang dinamis antara peserta dan narasumber. Diharapkan setelah kegiatan ini, ASN dan pelaku UMKM di Kabupaten Siak dapat menjadi agen literasi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Laporan: Lemansyah

Pemkab Siak Pastikan Pemilu Aman dan Berkualitas, Perkuat Sinergi Lintas Lembaga

Fri, 24 Apr 2026 07:34:48 +0700

SIAK || Mimbardesa.com – Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat sinergi dengan KPU, Polres, dan Kodim 0322/Siak untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Siak berjalan aman, tertib, dan berkualitas.

Upaya ini diwujudkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait sinergi tugas dan fungsi dalam persiapan hingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Siak.

Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, mengatakan salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan pemahaman sekaligus partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan.

“Kami juga akan menggerakkan perangkat daerah terkait untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan tahapan pemilihan kepada masyarakat, agar seluruh warga paham dan dapat berpartisipasi secara optimal,” ujarnya di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, melalui kesepahaman ini seluruh pihak diharapkan bisa saling mendukung, berkoordinasi, dan melengkapi peran masing-masing agar pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Siak berjalan lebih baik dan berkualitas.

Pihaknya juga akan menyiapkan semua kebutuhan logistik, tempat pelaksanaan, hingga administrasi pendukung agar semua tahapan bisa berjalan tepat waktu dan tepat guna.

“Kami yakin dengan profesionalisme yang dimiliki, nantinya akan menciptakan lingkungan yang damai, bebas dari intimidasi maupun tekanan yang dapat merusak proses demokrasi,” kata dia.

Syamsurizal turut mengapresiasi peran Kapolres Siak dan Dandim 0322/Siak dalam menjaga situasi tetap kondusif. Ia menilai keterlibatan TNI dan Polri sangat penting untuk menjaga situasi kondusif, mencegah potensi konflik, sekaligus mengamankan setiap tahapan pemilihan dan memberikan rasa aman bagi seluruh peserta dan masyarakat.

“Kepada KPU Kabupaten Siak, saya berharap agar sinergi yang telah disepakati ini dapat diimplementasikan dengan baik. Marilah kita jaga hubungan kerja ini dengan prinsip saling menghormati kewenangan masing-masing, namun tetap bergerak dalam satu arah yang sama,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Siak, Said Dharma Setiawan, mengingatkan agar penandatanganan MoU ini tidak hanya simbolis semata, tetapi benar-benar ditingkatkan pada ruang aplikasi membangun budaya demokrasi yang lebih terstruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Perjanjian kerjasama ini merupakan manifestasi dan semangat bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah hasil usaha dan tanggung jawab bersama yang saling melengkapi. Sebab, percayalah semangat yang dibangun adalah bahwa satu suara rakyat benar-benar bermakna dan wajib dijamin perlindungannya,” pungkasnya.

Laporan : Lemansyah

Temui Menteri ATR/BPN dan Dirjen Migas, Bupati Afni Perjuangkan Hak Rakyat Kandis dan Minas

Thu, 23 Apr 2026 16:42:40 +0700

Siak || Mimbardesa.com - Bupati Siak Dr.Afni Z,M.Si terus berikhtiar memperjuangkan kepentingan masyarakat Siak di pusat. Secara maraton pertemuan dengan pihak Kementerian dilakukan untuk mengajukan permohonan dan penyelesaian masalah di tingkat tapak.

"Alhamdulillah kami diterima Bapak Menteri ATR Nusron Wahid, untuk persoalan akses jalan bagi rakyat Siak yang selama ini terfragmentasi ijin-ijin HGU. Hal ini penting guna memastikan bahwa rakyat hingga ke tingkat tapak mendapatkan haknya," kata Afni, Kamis, 23 April 2025.

Salah satunya permohonan peningkatan status jalan non komersil untuk memberikan kemudahan akses jalan kepada warga di lima kampung dan dua kelurahan di Kecamatan Kandis. Diantaranya di Kelurahan Simpang Belutu dan Kandis kota. Selain itu di Kampung Belutu, Bekalar, Jambai makmur, Sungai Gondang, dan Pencing Bekulo, dengan total penduduk mencapai 47.358 jiwa.

Kondisi eksisting saat ini ruas jalan tersebut dipergunakan sebagai jalan utama/koridor kebun dan PKS pada HGU PT. Ivo Mas tunggal dan jalan utama masyarakat umum sebagai akses terdekat ke Ibukota Kecamatan Kandis dan
kampung lainnya.

"Kami minta pinjam pakai atau dikeluarkan dari HGU PT Ivo Mas agar bisa dibangunkan jalan akses masyarakat. Alhamdulillah Bapak Menteri memberikan dukungan untuk diberikan pada kepentingan publik," ungkap Afni.

Tidak hanya akses jalan di dalam HGU, Afni juga memperjuangkan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, lapangan bola, Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga area Tempat Pemakaman Umun (TPU) dapat dikeluarkan dari areal HGU.

"Sambutan Bapak Menteri Nusron sangat baik. Beliau minta kita lengkapi lokasi-lokasi atau obyek yang dibutuhkan, kemudian bersurat kembali dan dikawal lagi sampai jadi," kata Afni.

Selanjutnya Bupati Siak Afni menemui Dirjen Migas La Ode Sulaiman, untuk mengajukan usulan pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) yang berada di areal kerja hulu Migas. Salah satu tujuannya guna mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

"Ada sekitar tujuh calon lokasi KDMP yang berada dalam area BMN, ini kita mohonkan agar dipinjampakaikan, untuk bisa mendukung program prioritas Bapak Presiden. Lokasinya ada di berbagai Kecamatan, termasuk di Tualang, Sabak Auh, Kerinci Kanan, Pusako, Kandis dan Minas," kata Afni.

Untuk semakin mempertajam permohonan, Bupati Siak menemui Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian ESDM, Sumartono. Fokus pengusulan BMN salah satunya pada aset negara pada wilayah kerja Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Kecamatan Minas.

Permohonan PHR ke PPBMN terbagi dalam dua tahap, yakni tahap 1- 7 aset dan tahap 2 sekitar 14 aset. Diantaranya pada Tahap 1: tanah Puskesmas Minas dan gedung serba guna, tanah untuk instalasi air bersih PDAM, tanah kantor desa/kampung Minas Timur, Tanah kantor lurah Minas Jaya, Tanah SDN 001 ,SDN 002, SDN 003, SMPN 1 Minas dan SMPN Lukut kelas jauh.

Sedangkan permohonan tahap 2 meliputi tanah Telaga Bathin bungsu, tanah pasar minas, tanah lapangan sepak bola minas, tanah lapangan basket dan voly, tanah bumi perkemahan. Selain itu juga ada bangunan tribun lapangan sepak bola, bangunan lapangan basket dan bangunan lapangan voly Minas.

"Direksi PHR menyampaikan bahwa mereka akan mengirimkan team, mengkonfirmasi ke PPBMN minggu ini. Sehingga PPBMN bisa memberi keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kami dari Pemkab Siak akan menunggu jawaban atas obyek yang dimohonkan PHR, agar tidak double permohonan pada obyek yang sama. Mohon doanya semoga semua permohonan ini lancar demi terpenuhinya hak dasar masyarakat," tutup Afni.

Laporan : Lemansyah

Kadisdik Siak: UMKM Lokal Didorong Masuk Pengadaan Seragam Gratis, Terkendala Aturan dan Harga

Wed, 22 Apr 2026 21:36:55 +0700

SIAK, Mimbardesa.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, menegaskan program seragam sekolah gratis tetap mengacu aturan penggunaan APBD. Meski sejak awal pihaknya ingin libatkan UMKM lokal, pelaksanaannya terbentur regulasi dan kesiapan administrasi.

“Segala sesuatu yang menggunakan uang rakyat harus sesuai undang-undang. Pelibatan UMKM keinginan kami, tapi jika melanggar hukum tentu tidak mungkin,” kata Romy, Rabu (22/4/2026).

Romy menjelaskan, di skala kecil lewat Baznas Siak, lebih dari 40 penjahit UMKM bisa produksi 1.000 pasang seragam karena mekanismenya fleksibel. Namun untuk 24 ribu pasang, wajib lewat e-catalog demi kepatuhan dan ketepatan waktu.

Di skema ini, UMKM Siak mundur karena 3 kendala:
1. *Harga tak kompetitif* – UMKM tawarkan Rp110 ribu/pasang, sementara pihak ketiga Rp45–55 ribu/pasang.
2. *Administrasi belum siap* – Dari ratusan penjahit, hanya satu yang punya NIB.
3. *Keterbatasan waktu* – Program sudah direncanakan sejak tahun lalu, penundaan berisiko langgar hukum.

Ke depan, Pemkab Siak berkomitmen siapkan UMKM lewat percepatan NIB dan pembentukan koperasi penjahit. “Ibu Bupati dan Wakil Bupati tegaskan, jika UMKM tak bisa dilibatkan maka program ini perlu dievaluasi. Negara harus mempermudah UMKM, bukan mempersulit,” ujar Romy.

Ia menekankan agar perputaran anggaran daerah dirasakan warga lokal. “Harapannya, uang Siak bisa berputar di Siak, bukan keluar daerah,” tutupnya.

Laporan : Lemansyah

Wabup Siak Syamsurizal Buka Sosialisasi EMIS GTK IMP, Dorong Data Madrasah Valid dan Terintegrasi

Wed, 22 Apr 2026 21:35:49 +0700

SIAK, Mimbardesa.com – Wakil Bupati Siak Syamsurizal membuka Sosialisasi EMIS GTK IMP bagi kepala dan operator madrasah se-Kabupaten Siak di Balai Rung Datuk 4 Suku, Komplek Perumahan Rakyat Abdi Praja, Rabu (22/4/2026). Kegiatan bertema _Penguatan Kompetensi Operator Madrasah_ ini diikuti 140 peserta dari 90 Madrasah Tsanawiyah dan 50 Madrasah Aliyah.

Ketua Panitia Idris menjelaskan EMIS GTK IMP adalah sistem aplikasi pendataan guru dan tenaga kependidikan Kemenag yang tengah diimplementasikan. “Sosialisasi ini agar operator paham penggunaan sistem, mampu mengolah data, dan mendukung kepala madrasah meningkatkan mutu pendidikan,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Wabup Syamsurizal menegaskan pendidikan madrasah strategis membentuk generasi cerdas dan berakhlak, sejalan dengan visi _Siak Hebat, Bermartabat, Berkarakter Budaya Melayu_. Ia menyampaikan 4 poin:
1. *Apresiasi* kepada kepala madrasah, guru, dan operator sebagai ujung tombak keberhasilan sistem. Pemkab Siak akan terus dukung tugas administrasi madrasah.
2. *Tekankan validitas data*. Input harus sesuai dokumen asli karena jadi acuan karir hingga hak kesejahteraan. Kendala teknis segera koordinasikan.
3. *Komitmen percepatan* pengisian sesuai jadwal agar Siak jadi contoh pengelolaan data pendidikan madrasah modern.
4. *Sinergi dengan Kemenag* dalam pendanaan, fasilitas, pelatihan, dan kompetensi guru untuk adaptif terhadap teknologi.

Syamsurizal juga mengajak guru ikhlas beramal dalam mengajar. “Guru bukan hanya mengajar, tapi pendidik dan orang tua. Butuh kerja ikhlas dalam menjalankan kewajiban,” pesannya.

Sosialisasi turut dihadiri Kepala Kantor Kemenag Siak Fuadi Ahmad, Plt Kasi Pendidikan Islam Wandi Utama, dan tamu undangan lainnya.

Laporan : Lemansyah

Tokoh Riau Arsadianto Rachman dan ratusan kader Pemuda Pancasila hadiri persidangan Abdul Wahid, tunjukkan dukungan murni masyarakat demi tegaknya keadilan di Bumi Lancang Kuning

Wed, 22 Apr 2026 13:43:55 +0700

PEKANBARU || Mimbardesa.com – Ketua MPW PP Riau, Arsadianto Rachman, bersama ratusan kader hadir di sidang dugaan korupsi Abdul Wahid kemarin demi mengawal proses hukum yang transparan secara langsung karena merasa sangat terpanggil oleh fakta-fakta persidangan yang dinilai tidak membuktikan dakwaan jaksa.

Kehadiran sosok berpengaruh ini seketika mengubah atmosfer diluar sidang hingga the angam sidang. Ratusan kader tampak memadati area pengadilan dengan tertib. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak yang hadir di lokasi.

Selain itu, Ketua DPC PKB Kuansing, Musliadi atau Cak Mus, memberikan apresiasi tinggi. Ia menilai kehadiran para tokoh merupakan suntikan energi positif bagi tim. "Ini menjadi energi positif bagi kami dan Pak Gubernur untuk lebih bersemangat," ujarnya lugas.

Magnet Persidangan dan Dukungan Murni Rakyat
Sementara itu, Cak Mus menegaskan bahwa keramaian ini terjadi secara organik. Ia membantah adanya isu mobilisasi massa atau bayaran dalam aksi ini. Menurutnya, masyarakat datang atas dasar hati nurani dan rasa cinta.

"Ini menunjukkan dukungan masyarakat yang murni, tidak ada bayaran seperti yang dituduhkan," tegas Cak Mus kembali. Ia menambahkan bahwa persidangan ini telah menjadi magnet bagi warga Riau. Rasa ingin tahu publik terhadap fakta hukum sangatlah tinggi.

Lebih lanjut, ia mencermati perkembangan kesaksian yang muncul di hadapan hakim. Sejauh ini, fakta-fakta di lapangan dinilai lemah atas tuduhan kepada Abdul Wahid. "Dari keterangan saksi, tidak terlihat Pak Wahid melakukan hal yang dituduhkan," jelasnya dengan penuh keyakinan.

Menjaga Marwah Hukum Tanpa Intervensi
Oleh karena itu, meskipun dukungan mengalir deras, pihak keluarga tetap tenang. Mereka berkomitmen penuh untuk menghormati setiap tahapan proses hukum yang berlaku. Tidak ada niat sedikit pun untuk mengintervensi keputusan pengadilan.

"Kita tidak mengintervensi pengadilan. Kita percaya hakim akan memutuskan perkara ini secara adil," imbuh Cak Mus. Ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas. Asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi oleh semua pihak.

Pada akhirnya, ia berharap agar kebenaran segera terungkap dengan benderang. Doa dan dukungan terus mengalir agar Abdul Wahid bisa segera bebas. "Semoga Pak Wahid bisa lepas dari dakwaan dan kembali memimpin Riau," pungkasnya menutup pembicaraan.

Laporan : Lemansyah

Kebebasan Pers Dipertanyakan, Wartawan Dibatasi Saat Peresmian Galangan Kapal MNS di KITB

Tue, 21 Apr 2026 21:02:32 +0700

Siak, Mimbardesa.com – Peresmian pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit, Senin (20/4/2026), menuai kecaman

Selain menjadi momentum investasi besar, kegiatan ini juga diwarnai pembatasan terhadap wartawan yang hendak melakukan peliputan.

Sejumlah awak media yang datang ke lokasi mengaku tidak diizinkan masuk ke area acara. Hanya empat orang wartawan yang diperbolehkan meliput secara langsung, dengan nama yang telah ditentukan sebelumnya oleh panitia.

Pembatasan tersebut disampaikan langsung oleh petugas penjaga pintu masuk, Azwan Syahfandi, yang juga merupakan karyawan galangan kapal. Ia mengaku hanya menjalankan instruksi dari pihak penyelenggara.

“Ya pak, wartawan tidak diizinkan masuk ke acara ini, kecuali ada empat orang wartawan yang diizinkan masuk. Namanya sudah tertulis di HP saya ini,” ujarnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai dasar kebijakan tersebut, Azwan menyebut arahan berasal dari pembawa acara kegiatan.

“Pembawa acaranya menyampaikan ke saya, agar tidak memberi izin ke wartawan mana pun masuk, kecuali empat orang yang namanya sudah tercatat,” tambahnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers dalam peliputan kegiatan resmi yang melibatkan kepala daerah.

Padahal, dalam waktu yang sama, Bupati Siak Afni Zulkifli meresmikan pembangunan galangan kapal tersebut sebagai bagian dari upaya mendorong geliat ekonomi maritim di daerah.

Dalam sambutannya, Afni menyampaikan bahwa investasi PT MNS yang mencapai lebih dari Rp300 miliar menjadi langkah awal kebangkitan KITB sebagai pusat ekonomi baru di Kabupaten Siak dan Provinsi Riau.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang transparan dan bebas dari praktik pungutan liar, serta mendorong percepatan perizinan agar investor merasa aman berusaha di daerah.

Namun di tengah semangat keterbukaan investasi yang disampaikan, pembatasan terhadap akses wartawan justru dinilai bertolak belakang dengan prinsip transparansi tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak panitia maupun pemerintah daerah terkait alasan pembatasan jumlah wartawan yang diperbolehkan meliput acara tersebut.

Apakah Sangsi atas Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers yang Membatasi Atau Melarang Wartawan melakukan Peliputan pada Suatu Kegiatan harus ditegakkan sebagaimana mestinya.

Sangat serius telah ditentukan dalam UU Pers bahwasanya Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pers yang membatasi atau melarang wartawan melakukan peliputan suatu kegiatan dapat dikenakan sanksi yang berat. agar dapat diingat kembali bahwasanya sanksi atas Pelanggaran terhadap UU Pers adalah:

1. *Sanksi Administratif*: Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, seperti peringatan, penghentian sementara, atau pencabutan izin usaha.

2. *Sanksi Pidana*: Pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana, seperti denda atau penjara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.

3. *Gugatan Hukum*: Wartawan atau organisasi pers dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pihak yang membatasi atau melarang peliputan.

Dalam Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menghalang-halangi atau mengganggu kegiatan pers".

Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Jadi, sangat penting untuk menghormati hak-hak wartawan dan kebebasan pers dalam melakukan peliputan.***

Laporan : Lemansyah

Bupati Afni Resmikan Galangan Kapal MNS di KITB, Dorong Geliat Ekonomi Maritim

Mon, 20 Apr 2026 19:33:56 +0700

Sungai Apit || Mimbardesa.com – Bupati Siak Afni Zulkifli meresmikan pembangunan galangan kapal terpadu milik PT Mitra Nusantara Shipyard (MNS) sekaligus pembukaan akses jalan sepanjang 1,2 km di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kecamatan Sungai Apit, Senin (20/4/2026).

Pembangunan galangan kapal ini sepenuhnya berasal dari investasi swasta di kawasan industri milik pemerintah daerah. PT MNS melakukan investasi senilai lebih dari Rp300 miliar, dengan tahap pertama direalisasikan sebesar Rp100 miliar lebih.

Bupati Afni menyampaikan, galangan ka
pal ini diproyeksikan menjadi pusat layanan perbaikan dan pembangunan kapal terbesar se-Sumatera.

“Ini menjadi awal kebangkitan KITB yang baik. Saya berterima kasih kepada PT MNS yang dengan berani mengucurkan investasi besar di KITB. Kepercayaan investor adalah modal agar kawasan ini terus berkembang ke depan,” ujar Afni dalam sambutannya.

Afni mengapresiasi komitmen PT MNS menanamkan investasi besar di KITB, yang menandai babak baru geliat ekonomi sektor maritim di kawasan industri tersebut.

“KITB menjadi jantung ekonomi baru di Kabupaten Siak, bahkan Provinsi Riau dan Sumatera. Lokasi ini diharapkan menjadi jalur distribusi pasokan komoditas, baik ke dalam maupun ke luar Provinsi Riau, bahkan lintas negara,” kata Afni.

Dengan hadirnya investasi ini, sambungnya, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). KITB menurutnya adalah “harta karun” milik Siak yang mulai dibenahi secara bertahap.

“Kawasan ini harga mati untuk terus dikembangkan. Saya juga meminta agar kawasan ini ditata ulang. Investasi dipermudah, proses perizinan dipercepat, aturan hukumnya diperjelas, agar investor tidak ragu dan memiliki kepastian berinvestasi di sini. Saya ingatkan kepada jajaran saya, jangan ada pungli kepada para investor,” tegas Afni.

Afni menjelaskan, KITB sempat lama vakum dari perbincangan, padahal instrumen pengembangan kawasan ini sudah lengkap. Mulai dari pengelola, payung hukum dalam bentuk perda, hingga pernah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Namun faktanya, kawasan industri tersebut hanya tinggal nama. Lahan terus berkurang akibat peralihan kepemilikan dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Bahkan, lahan yang telah dikuasai masih berupa semak belukar.

“Saya mau yang seperti ini ditata ulang. Jajaran direksi KITB harus mengkaji SHGB yang sudah dialihkan. Tenant yang telah menguasai lahan itu harus diberi peringatan. Tanyakan kapan dibangun? Kalau mereka serius, bantu percepat proses perizinannya. Saya ingin tenant lain juga seperti MNS ini. Beberapa bulan lalu mereka ekspose rencana bisnis di depan saya, kita yakinkan, dan Alhamdulillah hari ini ground breaking. Ini namanya bukan omon-omon,” ujar Afni, disambut tepuk tangan.

Afni menambahkan, Kementerian Perhubungan juga berjanji bahwa pengelolaan kawasan pelabuhan akan dikembalikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik daerah. Prosesnya saat ini sedang dipersiapkan, dengan syarat kepengurusan BUP harus baru.

“Mohon doa agar pelabuhan di kawasan ini kembali kita kelola. Pasca ambruknya jembatan pelabuhan, saya langsung menghadap Bapak Menteri Perhubungan. Alhamdulillah beliau berjanji pengelolaan kawasan ini tetap diberikan kepada BUMD Siak, dengan catatan BUP-nya harus baru. Saat ini tengah kita siapkan,” sebut Afni.

Direktur PT MNS, Yudi Utomo, menjelaskan bahwa pembangunan galangan kapal ini akan menyerap sekitar 200 tenaga kerja, baik pada tahap pembangunan maupun saat operasional. Mayoritas tenaga kerja berasal dari lokal dengan latar belakang keahlian teknik.

“Sejak dibangun hingga beroperasi nanti, kami membutuhkan kurang lebih 200 tenaga kerja. Spesifikasinya mayoritas tenaga teknik, terutama teknik pengelasan. Kami mengikuti arahan Ibu Bupati untuk memprioritaskan warga Siak,” ujar Yudi.

Terkait potensi pasar, Yudi menyebutkan sangat besar. Berdasarkan hasil kajian feasibility study, tercatat arus kapal di Provinsi Riau mencapai 8.539 kapal domestik dan 331 kapal luar negeri.

“Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan muara dan menghadap langsung ke Selat Padang. Selain itu, grup PT MNS juga mengoperasikan 123 kapal milik sendiri. Kami percaya dengan komitmen kepemimpinan Ibu Bupati yang ramah investor, sehingga kami tidak ragu untuk berinvestasi tahap pertama lebih dari Rp100 miliar di sini,” jelasnya.

Selain membangun galangan kapal, PT MNS juga membangun fasilitas pemurnian air secara mandiri. Akses jalan sepanjang 1,2 km turut dibangun dengan nilai lebih dari Rp7 miliar untuk mendukung mobilitas di kawasan industri.

“Di sini kami juga membangun fasilitas Reverse Osmosis (RO) untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tantangan di KITB adalah ketersediaan air bersih, sehingga kami upayakan mandiri. Begitu juga dengan jalan, setelah mendapat arahan dan dukungan Pemda Siak, kami bangun akses jalan sekitar Rp7 miliar,” tutupnya.

Laporan: Lemansyah

Di Tengah Arus Modernisasi, Bupati Siak Ingatkan Ancaman Lenyapnya Identitas Melayu

Sat, 18 Apr 2026 19:36:06 +0700

Pekanbaru || Mimbardesa.com — Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengingatkan pentingnya menjaga marwah, sejarah, dan tradisi masyarakat Melayu di tengah derasnya arus modernisasi, yang dinilainya mulai menggerus identitas budaya dan nilai-nilai adat.

Pernyataan itu disampaikan Afni saat menghadiri Pergelaran Drama Musikal dan Peluncuran Lagu Marhum Pekan bersama keluarga besar zuriat Marhum Pekan serta keluarga raja-raja Siak di Balairung Marhum Pekan, Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru, Sabtu (18/4/2026).

Dalam sambutannya, Afni menegaskan bahwa sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan fondasi penting yang tidak bisa dipisahkan dari identitas masyarakat Melayu saat ini. Ia mengingatkan bahwa pengabdian leluhur kepada sultan adalah nilai yang harus terus dijaga lintas generasi.

“Sejarah itu tidak boleh dilupakan. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi menjadi pijakan moral kita hari ini. Marwah negeri harus tetap kita jaga,” ujarnya.

Ia juga menyinggung posisi historis Kesultanan Siak yang telah menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, menurutnya, komitmen tersebut harus diiringi dengan keadilan terhadap masyarakat adat sebagai bagian dari warisan sejarah itu sendiri.

Di sisi lain, Afni menyoroti ancaman nyata terhadap keberlangsungan adat Melayu, yang tidak hanya terkait wilayah, tetapi juga praktik budaya yang mulai ditinggalkan.

“Kalau tradisi hilang, maka salah satu syarat pengakuan itu juga hilang. Dulu setiap aspek kehidupan orang Melayu penuh dengan adat dari membangun rumah, menikah, hingga masuk kampung. Hari ini itu mulai pudar,” katanya.

Menurut Afni, pelestarian adat tidak bisa hanya bersifat simbolik, melainkan harus dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Siak terus mendorong pelestarian budaya melalui berbagai langkah, termasuk pemberian beasiswa bagi generasi muda dari komunitas adat serta revitalisasi kawasan Istana Siak sebagai pusat sejarah dan kebudayaan.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga adat, tokoh masyarakat, hingga generasi muda untuk bersatu menjaga warisan budaya Melayu tanpa memelintir sejarah.

“Cerita yang kita wariskan harus lurus dan benar. Jangan sampai sejarah dibelokkan, karena generasi berikutnya akan kehilangan arah,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Afni mengajak seluruh hadirin untuk terus merawat semangat kebersamaan dan mendoakan para sultan sebagai bagian dari penghormatan terhadap sejarah.

“Kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, seperti para sultan baik saat hidup maupun setelah tiada. Itu warisan nilai yang harus kita jaga bersama,” tutupnya.

Laporan : Lemansyah