Latest Posts

Diskominfo Siak Kembangkan Aplikasi MBG, Perkuat Pengawasan Kualitas Makanan bagi Penerima Manfaat

Mon, 03 Aug 2026 18:22:24 +0700

SIAK, Mimbardesa.com – Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong transformasi digital dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah strategis yang dilakukan ialah mengembangkan Aplikasi MBG sebagai instrumen pengawasan kualitas makanan yang akan digunakan oleh para pelaksana program di lapangan.

Pengembangan aplikasi tersebut dipaparkan dalam rapat ekspos yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Siak, Senin (3/8/2026). Rapat dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Koordinator MBG Kabupaten Siak, Sekretaris Diskominfo, serta para kepala bidang di lingkungan Diskominfo Kabupaten Siak.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, Rozi Chandra, mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan bukan sekadar sebagai sarana pelaporan, tetapi juga untuk membangun kesadaran seluruh pihak yang terlibat agar mutu makanan bagi penerima manfaat tetap terjaga sejak proses produksi hingga distribusi.

"Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan awareness para pelaksana lapangan terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat Program MBG," kata Rozi Chandra saat memaparkan pengembangan aplikasi.

Menurut Rozi, sistem tersebut dibangun dengan empat parameter utama yang menjadi acuan dalam pengawasan kualitas makanan. Keempat parameter itu meliputi ketepatan waktu distribusi, kesegaran makanan, kelayakan dan cita rasa makanan, serta variasi menu yang disajikan.

"Ada empat parameter dalam aplikasi yang kita luncurkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness kepada KSPPG, pengawas gizi, dan mitra, bahwa makanan yang didistribusikan kepada anak harus tepat waktu, segar, baik dan enak untuk dimakan, serta bervariasi supaya tidak membosankan," ujarnya.

Ia menjelaskan, keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan gizi, tetapi juga kualitas makanan yang diterima anak-anak setiap hari. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat, mulai dari KSPPG, tenaga pengawas gizi, hingga mitra penyedia makanan, perlu memiliki standar yang sama dalam menjaga mutu layanan.

Melalui aplikasi tersebut, proses pengawasan diharapkan menjadi lebih cepat, terukur, dan terdokumentasi secara digital. Data yang dihimpun dari lapangan juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program MBG secara berkelanjutan.

Rapat ekspos juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna menyamakan persepsi mengenai kebutuhan data, mekanisme pelaporan, serta peran masing-masing instansi dalam mendukung implementasi aplikasi. Masukan dari seluruh peserta akan menjadi bagian dari penyempurnaan sistem sebelum diterapkan secara lebih luas.

Rozi menegaskan, pengembangan Aplikasi MBG merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi lintas sektor dan sistem pengawasan yang lebih modern, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi para penerima manfaat di Kabupaten Siak.(MC Siak)

Laporan : Lemansyah

DPD GRIB JAYA RIAU HADIRI PERESMIAN KANTOR DPD GRIB JAYA SUMATERA UTARA, PERKUAT SINERGI ORGANISASI

Mon, 03 Aug 2026 18:20:54 +0700

Sumut, Mimbardesa.com, 2 Agustus 2026 —
Dalam semangat mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi organisasi, jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GRIB JAYA Provinsi Riau menghadiri Peresmian Kantor DPD GRIB JAYA Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Medan.

Keberangkatan rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Riau, *Dr. Martin Purba, S.H., M.H.*, didampingi Dansatgas DPD GRIB JAYA Provinsi Riau, *Ahmad Jhon Bahagia Ginting*.

Pada kesempatan tersebut, rombongan juga memanfaatkan momen penting ini untuk bersilaturahmi dan berfoto bersama Ketua Umum DPP GRIB JAYA, *H. Hercules RM*.

*Wujud Komitmen dan Soliditas Kader*
Turut serta dalam rombongan, jajaran DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak yang terdiri dari:
- *Kontru Tarigan* – Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak
- *M. Fitra Fiddiyansah, S.Si* – Sekretaris DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak
- *Dedy S. Sembiring* – Dansatgas DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak

Kehadiran pengurus dari tingkat cabang hingga provinsi ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap penguatan struktur organisasi GRIB JAYA di berbagai daerah, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan antar pengurus dari tingkat cabang, daerah, hingga pusat.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan penuh kehangatan. Momentum ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan soliditas kader, serta menyamakan langkah dalam menjalankan visi dan misi GRIB JAYA sebagai organisasi kemasyarakatan yang mengedepankan pengabdian kepada masyarakat.

*Pernyataan Pimpinan*
Ketua DPD GRIB JAYA Provinsi Riau, *Dr. Martin Purba, S.H., M.H.*, menegaskan bahwa kehadiran DPD Riau merupakan wujud komitmen untuk terus membangun komunikasi dan sinergi yang harmonis dengan seluruh jajaran pengurus GRIB JAYA di Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi Komitmen organisasi tetap Satu Komando antara seluruh Jajaran Pengurus dan Anggota dari Berbagai Penjuru Daerah Provinsi di Seluruh Indonesia.

Senada dengan itu, Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak, *Kontru Tarigan*, menyampaikan:
> “Kegiatan ini tidak sekadar seremoni peresmian kantor. Ini adalah ruang untuk mempererat persaudaraan, bertukar pengalaman organisasi, dan memperkuat semangat kebersamaan dalam membesarkan GRIB JAYA.”

Sekretaris DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak, *M. Fitra Fiddiyansah, S.Si*, berharap kehadiran Kantor DPD GRIB JAYA Sumatera Utara dapat menjadi pusat koordinasi yang efektif untuk mengoptimalkan program organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Dansatgas DPC Siak *Dedy S. Sembiring* bersama Dansatgas DPD Riau *Ahmad Jhon Bahagia Ginting* menyatakan kesiapan jajaran Satgas untuk terus menjaga soliditas, meningkatkan kedisiplinan anggota, serta mendukung setiap agenda GRIB JAYA yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

*Tonggak Baru Eksistensi GRIB JAYA di Sumatera Utara*
Peresmian Kantor DPD GRIB JAYA Sumatera Utara diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat eksistensi organisasi di wilayah tersebut. Melalui momentum ini, seluruh kader GRIB JAYA diharapkan semakin solid, kompak, dan profesional dalam menjalankan program, serta konsisten mengutamakan kepentingan masyarakat.

Partisipasi DPD GRIB JAYA Provinsi Riau dalam kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen organisasi untuk menjaga persatuan, memperluas jaringan komunikasi, dan membangun kolaborasi positif demi kemajuan GRIB JAYA di seluruh Indonesia.***

Laporan : Lemansyah Lubis

Aidil Fitriani Sampaikan Jawaban Resmi atas Somasi, Bantah Tuduhan dan Lampirkan Bukti Pembayaran

Mon, 03 Aug 2026 14:11:06 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com – Aidil Fitriani secara resmi menyampaikan jawaban atas Surat Somasi Nomor 019/Som.LO-SP/VII/2026 yang dilayangkan oleh Law Office Sasmito & Partners tertanggal 22 Juli 2026. Surat jawaban tersebut diterbitkan pada 30 Juli 2026 dengan Nomor 019/JS/VII/2026.

Dalam surat jawaban tersebut, Aidil Fitriani membantah sejumlah tuduhan yang disampaikan dalam somasi, termasuk tuduhan telah menerima uang sebesar Rp308.000.000 dari Lusia Novianti Sitanggang dengan janji memberikan keuntungan sebesar Rp30.000.000 setiap dua minggu.

Menurut Aidil Fitriani, tuduhan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak didukung oleh alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, ia menegaskan menolak dalil tersebut sebagai dasar untuk menuntut dirinya.

Meski demikian, Aidil Fitriani mengakui pernah terdapat transaksi sebagaimana disebutkan dalam salah satu poin somasi. Namun, ia menegaskan bahwa kewajiban tersebut telah diselesaikan melalui pembayaran sesuai kesepakatan para pihak.

Sebagai bentuk itikad baik, Aidil Fitriani menyatakan telah melampirkan bukti-bukti pembayaran dalam surat jawaban somasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen tersebut. Bukti tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa kewajiban yang dimaksud telah dipenuhi.

Aidil Fitriani juga menolak klaim yang menyebut dirinya masih memiliki kewajiban sebesar Rp409.750.000. Menurutnya, angka tersebut didasarkan pada asumsi yang dibantah serta mengabaikan pembayaran yang telah dilakukan.

Selain itu, ia menilai tuntutan kerugian materiil, immateriil, maupun ancaman kenaikan nilai tagihan hingga 150 persen tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam pandangannya, besaran ganti rugi harus dibuktikan melalui proses pembuktian di pengadilan dan tidak dapat ditetapkan secara sepihak melalui surat somasi.

Terkait ancaman pelaporan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, Aidil Fitriani berpendapat bahwa persoalan yang terjadi merupakan hubungan hukum keperdataan sehingga tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana tanpa terpenuhinya unsur-unsur hukum yang berlaku.

Ia juga menyayangkan dicantumkannya status pribadinya sebagai istri anggota Polri maupun anggota Bhayangkari dalam surat somasi. Menurutnya, status keluarga tidak memiliki hubungan hukum dengan pokok sengketa yang sedang dipersoalkan sehingga tidak relevan untuk dijadikan bagian dari argumentasi dalam somasi.

Melalui surat jawabannya, Aidil Fitriani menegaskan tetap membuka ruang penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia menyatakan siap mempertahankan hak-haknya apabila perkara tersebut berlanjut ke proses hukum dengan mengedepankan fakta, alat bukti yang sah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak Law Office Sasmito & Partners maupun pihak yang mengajukan somasi terkait jawaban yang telah disampaikan Aidil Fitriani. Sesuai prinsip keberimbangan, media akan memberikan ruang hak jawab apabila pihak tersebut menyampaikan tanggapan atau klarifikasi.

Bhabinkamtibmas Polsek Minas Cek Perkembangan Jagung Program Ketahanan Pangan, Tanaman Usia 32 Hari Tumbuh Baik

Mon, 03 Aug 2026 13:44:04 +0700

SIAK – Personel Polsek Minas terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional melalui pendampingan dan pemantauan terhadap lahan pertanian masyarakat. Pada Senin (3/8/2026), Bhabinkamtibmas Kampung Rantau Bertuah, AIPTU Andri Azmi, melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil milik Kelompok Tani (Poktan) Dahlia Kuning di Jalan Manggis Gang Sirna, Dusun Cinta Damai, Kampung Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dilakukan bersama para petani untuk memastikan pertumbuhan tanaman jagung yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan berjalan sesuai harapan.

Lahan pertanian seluas 1,5 hektare yang dikelola Poktan Dahlia Kuning dengan ketua kelompok Syamsul Bahri itu telah seluruhnya ditanami jagung pipil. Berdasarkan hasil pengecekan, tanaman jagung yang telah berusia 32 hari menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan tinggi tanaman bervariasi antara 17 hingga 30 sentimeter.

Selain itu, kondisi lahan juga terawat dengan baik. Gulma di sekitar tanaman telah dibersihkan sehingga tidak mengganggu pertumbuhan jagung. Namun demikian, cuaca panas ekstrem menjadi tantangan yang harus dihadapi para petani sehingga diperlukan penyiraman secara berkala agar tanaman tetap tumbuh optimal.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan yang melibatkan masyarakat.

"Kami terus mendorong personel Bhabinkamtibmas untuk aktif mendampingi para petani, mulai dari proses penanaman hingga masa panen. Kehadiran Polri diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus memastikan program ketahanan pangan berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kecamatan Minas," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, hasil pengecekan menunjukkan tanaman jagung tumbuh dalam kondisi baik. Meski demikian, pihaknya mengimbau agar kelompok tani tetap melakukan penyiraman secara rutin mengingat kondisi cuaca yang cukup panas, serta melaksanakan pemupukan menggunakan pupuk NPK agar pertumbuhan batang jagung semakin optimal.

Sebagai tindak lanjut, para petani akan melakukan penyiraman air secara estafet serta pemupukan berkala untuk menjaga pertumbuhan tanaman hingga memasuki masa panen.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar.***

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak Bersama Jajaran Hadiri Peresmian Kantor DPD GRIB JAYA Sumatera Utara

Mon, 03 Aug 2026 13:41:33 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Dalam rangka mempererat hubungan organisasi serta memperkuat sinergi antarkepengurusan, jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Siak menghadiri acara peresmian Kantor DPD GRIB JAYA Sumatera Utara yang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Rombongan dari Kabupaten Siak dipimpin langsung oleh Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak, Kontru Tarigan, didampingi Sekretaris Cabang M. Fitra Fiddiyansah, S.Si, Dansatgas DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak Dedy S. Sembiring, serta Dansatgas DPD GRIB JAYA Provinsi Riau Ahmad Jhon Bahagia Ginting.

Kehadiran rombongan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi GRIB JAYA di berbagai daerah sekaligus mempererat tali silaturahmi antar pengurus dari tingkat cabang hingga provinsi.

Acara peresmian kantor DPD GRIB JAYA Sumatera Utara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh pengurus GRIB JAYA dari berbagai wilayah. Momentum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi organisasi, meningkatkan soliditas kader, serta menyamakan komitmen dalam menjalankan visi dan misi GRIB JAYA sebagai organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.

Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak, Kontru Tarigan, menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran DPC Siak dalam kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh pengurus GRIB JAYA di Indonesia.

"Kegiatan ini bukan sekadar menghadiri peresmian kantor, tetapi juga menjadi ajang mempererat persaudaraan, bertukar pengalaman organisasi, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membesarkan GRIB JAYA," ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Cabang M. Fitra Fiddiyansah, S.Si mengatakan bahwa keberadaan kantor DPD GRIB JAYA Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi yang mampu meningkatkan efektivitas program-program organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Dansatgas DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak Dedy S. Sembiring bersama Dansatgas DPD GRIB JAYA Provinsi Riau Ahmad Jhon Bahagia Ginting menegaskan kesiapan jajaran Satgas untuk terus menjaga soliditas organisasi, meningkatkan kedisiplinan anggota, serta mendukung setiap kegiatan GRIB JAYA yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peresmian kantor DPD GRIB JAYA Sumatera Utara diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat eksistensi organisasi di wilayah Sumatera Utara sekaligus mempererat hubungan antarkepengurusan di tingkat nasional. Melalui momentum tersebut, seluruh kader GRIB JAYA diharapkan semakin solid, kompak, dan mampu menjalankan program-program organisasi secara profesional, bertanggung jawab, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

Partisipasi jajaran DPC GRIB JAYA Kabupaten Siak dalam kegiatan ini juga menjadi bukti komitmen organisasi untuk terus menjaga persatuan, memperluas jaringan komunikasi, dan membangun kolaborasi yang positif demi kemajuan GRIB JAYA di seluruh Indonesia.Jika Anda memiliki informasi mengenai tanggal, lokasi peresmian, nama Ketua DPD GRIB JAYA Sumatera Utara, atau tokoh yang meresmikan kantor tersebut,

Bhabinkamtibmas Polsek Minas Pantau Perkembangan Jagung Program Ketahanan Pangan, Tanaman Usia 32 Hari Tumbuh Baik

Mon, 03 Aug 2026 13:23:04 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Komitmen Polri dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus diwujudkan melalui pendampingan terhadap kelompok tani. Pada Senin (3/8/2026), Bhabinkamtibmas Kampung Rantau Bertuah, Polsek Minas, AIPTU Andri Azmi, melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil milik Kelompok Tani (Poktan) Dahlia Kuning di Jalan Manggis Gang Sirna, Dusun Cinta Damai, Kampung Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.

Lahan pertanian seluas 1,5 hektare yang dikelola Poktan Dahlia Kuning di bawah kepemimpinan Syamsul Bahri telah ditanami jagung pipil secara menyeluruh. Berdasarkan hasil monitoring, tanaman jagung yang telah berusia 32 hari menunjukkan pertumbuhan yang baik dengan tinggi tanaman berkisar antara 17 hingga 30 sentimeter.

Selain pertumbuhan tanaman yang cukup baik, kondisi lahan juga terlihat terawat. Gulma di sekitar tanaman telah dibersihkan sehingga tidak menghambat perkembangan jagung. Namun, cuaca panas yang melanda wilayah tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan penyiraman secara rutin agar tanaman tetap tumbuh optimal.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap keberhasilan Program Ketahanan Pangan Nasional yang melibatkan masyarakat.

"Kami terus mendorong seluruh personel Bhabinkamtibmas agar aktif mendampingi para petani, mulai dari proses penanaman, perawatan hingga masa panen. Kehadiran Polri diharapkan mampu memberikan motivasi kepada petani sekaligus memastikan program ketahanan pangan berjalan optimal demi mendukung ketersediaan pangan di wilayah Kecamatan Minas," ujarnya.

Ia juga mengimbau agar kelompok tani terus melakukan penyiraman secara berkala mengingat kondisi cuaca yang cukup panas, serta melaksanakan pemupukan menggunakan pupuk NPK agar pertumbuhan batang dan perkembangan tanaman jagung semakin maksimal.

Sebagai tindak lanjut, Kelompok Tani Dahlia Kuning akan melaksanakan penyiraman secara bergiliran dan melakukan pemupukan berkala hingga tanaman memasuki masa panen.

Selama kegiatan monitoring berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, mencerminkan sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan Nasioanal.

Polsek Minas Dampingi Persiapan Lahan Jagung Program Ketahanan Pangan, Kelompok Tani Mulai Bersihkan Lahan 0,5 Hektare

Mon, 03 Aug 2026 12:20:10 +0700

SIAK, mimbardesa.com – Polsek Minas terus berkomitmen mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional melalui pendampingan terhadap kelompok tani di wilayah hukumnya. Pada Senin (3/8/2026) sekitar pukul 11.00 WIB, Bhabinkamtibmas Kampung Minas Barat, Aipda I. Ketaren, melaksanakan kegiatan pembersihan dan penggemburan lahan yang akan ditanami jagung pipil di Jalan Long Hose, RT 01 RK 01, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.

Kegiatan tersebut dilakukan bersama Kelompok Tani Minas Barat sebagai bagian dari persiapan penanaman jagung pipil pada kuartal kedua. Lahan seluas sekitar 0,5 hektare itu direncanakan mulai ditanami pada minggu pertama Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut, kelompok tani melakukan pembersihan gulma, penggemburan tanah, serta pembuatan jalur tanam agar kondisi lahan siap digunakan untuk budidaya jagung pipil.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bentuk dukungan Polri terhadap upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga hadir mendukung masyarakat dalam menyukseskan program ketahanan pangan. Melalui pendampingan Bhabinkamtibmas, kami berharap proses persiapan hingga penanaman jagung dapat berjalan dengan baik sehingga hasil panennya nanti memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, pembersihan dan penggemburan lahan merupakan tahapan penting sebelum penanaman dilakukan. Dengan kondisi lahan yang bersih dan siap tanam, diharapkan pertumbuhan jagung pipil dapat berlangsung optimal.

"Kami juga mengajak seluruh kelompok tani untuk terus menjaga semangat gotong royong serta melakukan perawatan tanaman secara berkelanjutan agar target produksi dapat tercapai," tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kelompok Tani Minas Barat dapat mempersiapkan lahan secara maksimal sehingga penanaman jagung pipil yang dijadwalkan berlangsung pada pekan pertama Agustus 2026 dapat berjalan sesuai rencana.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan lancar.***

Kejurkab MMA Amateur IBCA Boedak Betumbuk Siak 2026 Sukses Digelar, Cetak Bibit Atlet Berprestasi

Mon, 03 Aug 2026 12:06:02 +0700

SIAK, Mimbardesa.com – Pengurus Kabupaten (Pengkab) Indonesia Beladiri Campuran Amatir Mixed Martial Arts (IBCA MMA) Kabupaten Siak sukses menyelenggarakan Kejuaraan Kabupaten (Kejurkab) MMA Amateur IBCA "Boedak Betumbuk Siak Tahun 2026", sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus kompetisi MMA amatir pertama yang digelar di Kabupaten Siak.

Kejuaraan yang berlangsung di Kabupaten Siak ini diikuti oleh 24 atlet dari berbagai kategori usia, mulai dari Youth B MMA Putra (14–15 tahun), Youth A MMA Putra (15–17 tahun), Junior MMA (17–18 tahun), hingga Senior MMA Putra dan Putri. Seluruh peserta merupakan atlet-atlet binaan yang berasal dari Kabupaten Siak.

Ketua Pengkab IBCA MMA Siak, James Aritonang, AMK., C.Neg., mengatakan bahwa penyelenggaraan Kejurkab merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam membangun ekosistem olahraga bela diri campuran yang berkelanjutan di Kabupaten Siak.

Menurutnya, kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan untuk meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, disiplin, dan sportivitas para atlet.

«"Melalui Kejurkab ini kami ingin memberikan ruang bagi atlet-atlet muda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Harapannya, dari kejuaraan ini akan lahir bibit-bibit atlet yang mampu membawa nama baik Kabupaten Siak pada kejuaraan tingkat provinsi, nasional hingga internasional," ujar James.»

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Siak, Afni, serta Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Umum KONI Kabupaten Siak atas dukungan dan perhatian yang diberikan terhadap perkembangan olahraga bela diri campuran di Kabupaten Siak.

"Keberhasilan penyelenggaraan Kejurkab ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Siak, KONI Kabupaten Siak, para sponsor, panitia, wasit, juri, pelatih, atlet, tim medis RSUD Tengku Rafi'an Siak, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi yang telah terjalin," tambahnya.

Kejurkab MMA Amateur IBCA "Boedak Betumbuk Siak Tahun 2026" diharapkan menjadi agenda pembinaan yang berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan kualitas atlet daerah dan memperkuat prestasi olahraga Kabupaten Siak di masa mendatang.

Semangat sportivitas, persaudaraan, dan prestasi yang ditunjukkan seluruh peserta menjadi modal penting dalam membangun pembinaan olahraga bela diri yang profesional dan berdaya saing.

"IBCA MMA Siak, Berani Menang Terhormat."

Salam Olahraga! Jaya... Jaya... Jaya!

Laporan : Lemansyah

Dugaan Agunan Kebun dalam Kawasan Hutan di Rokan Hulu Dilaporkan ke Kejaksaan Agung

Mon, 03 Aug 2026 11:36:48 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com — Praktik perkreditan atau pinjaman perbankan yang menggunakan agunan berupa kebun di dalam kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, menuai sorotan tajam. Sejumlah pihak bank diduga banyak menerima dan memproses agunan yang bermasalah secara hukum lingkungan dan kehutanan tersebut.

Menanggapi temuan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK) Riau mengambil langkah tegas.

Pihak LSM KOREK Riau menyatakan telah melakukan koordinasi awal terkait persoalan ini dan dalam waktu dekat akan segera memasukkan laporan resmi secara komprehensif ke Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia.

Langkah pelaporan ini didorong oleh kekhawatiran atas potensi pelanggaran hukum berat, baik dari sisi tindak pidana perbankan maupun pelanggaran Undang-Undang Kehutanan, mengingat kawasan hutan negara tidak boleh diperjualbelikan, dijaminkan, atau dialihfungsikan secara sembarangan tanpa izin resmi dari instansi berwenang.

Aturan Hukum yang Dilanggar

Tindakan menerima atau menjadikan lahan perkebunan di dalam kawasan hutan sebagai agunan pinjaman perbankan berpotensi melanggar sejumlah regulasi pokok di Indonesia, antara lain:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang):

Melarang setiap orang melakukan kegiatan perkebunan, pendudukan, atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (tanpa izin Menteri LHK).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK):

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) dalam memberikan kredit, termasuk memastikan keabsahan, legalitas, dan status hukum dari agunan yang diterima agar tidak merugikan keuangan negara atau institusi perbankan itu sendiri.

Sanksi Hukum yang Mengancam

Pihak-pihak yang terlibat, baik dari sisi pengelola perkebunan, pemberi jaminan, maupun pihak internal perbankan yang dengan sengaja meloloskan agunan ilegal, dapat dikenakan sanksi tegas, meliputi:

Sanksi Pidana Kehutanan:

Berdasarkan UU Kehutanan dan UU Cipta Kerja, pelaku yang membuka atau menguasai perkebunan di dalam kawasan hutan secara ilegal dapat diancam pidana penjara bertahun-tahun serta denda administratif maupun pidana yang sangat besar.

Sanksi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor):

Jika dalam proses pemberian kredit tersebut terbukti melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank (terutama pada bank milik negara atau BUMN/BUMD) yang berpotensi merugikan keuangan negara, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sanksi Administratif Perbankan:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dapat memberikan sanksi administratif kepada bank yang bersangkutan, mulai dari teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, hingga sanksi pencabutan izin operasional bagi pejabat atau bagian perkreditan yang terbukti lalai atau sengaja melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

Jagung Ketahanan Pangan di Minas Tumbuh Baik, Polsek Minas Pastikan Perawatan Terus Berjalan

Sun, 02 Aug 2026 15:44:37 +0700

Siak, mimbardesa.com – Hamparan tanaman jagung yang mulai menghijau di lahan seluas seperempat hektare di Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, menjadi salah satu wujud nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Di tengah upaya memperkuat sektor pertanian, jajaran Polsek Minas terus melakukan pemantauan agar tanaman yang telah ditanam dapat tumbuh optimal hingga masa panen.

Pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 15.30 WIB, Bhabinkamtibmas Kelurahan Minas Jaya, Bripka Elian, melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil Program Ketahanan Pangan Kuartal II di lokasi tersebut.

Hasil pengecekan menunjukkan tanaman jagung yang ditanam di lahan seluas sekitar 1/4 hektare telah memasuki usia 42 hari. Selama masa pertumbuhan, tanaman telah mendapatkan pemupukan menggunakan urea dan NPK serta penyemprotan insektisida untuk mencegah serangan hama.

Selain memantau kondisi tanaman, petugas juga menyusun langkah lanjutan berupa pemupukan susulan dan pembersihan gulma secara berkala agar pertumbuhan jagung tetap maksimal hingga memasuki masa panen.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan melalui pendampingan dan pengawasan terhadap lahan pertanian yang menjadi bagian dari program nasional.

"Kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan tanaman jagung sebagai bagian dari Program Ketahanan Pangan. Pendampingan ini bertujuan memastikan tanaman tumbuh dengan baik sehingga hasil panennya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Minas," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan. Karena itu, perawatan tanaman akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pemupukan lanjutan serta pembersihan gulma agar produktivitas tanaman tetap terjaga.

"Kami berharap program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan yang tersedia menjadi lahan produktif. Dengan begitu, ketahanan pangan di daerah dapat semakin kuat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat," tambahnya.

Program ketahanan pangan sendiri sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan pangan secara mandiri, berkelanjutan, dan berdaulat.

Selama pelaksanaan kegiatan pengecekan berlangsung, situasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif. Monitoring terhadap perkembangan tanaman akan terus dilakukan secara berkala hingga memasuki masa panen.***

Polsek Minas Pantau Perkembangan Jagung Program Ketahanan Pangan, Tanaman Berusia 42 Hari Tumbuh Optimal

Sun, 02 Aug 2026 09:47:39 +0700

Siak, mimbardesa.com– Komitmen Polri dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus diwujudkan hingga ke tingkat desa. Melalui kegiatan monitoring rutin, Polsek Minas melakukan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil yang menjadi bagian dari Program Ketahanan Pangan Kuartal II di Jalan Cut Nyak Din, Kelurahan Minas Jaya, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Minggu (2/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Minas Jaya, Bripka Elian, dengan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi lahan pertanian jagung milik masyarakat.

Dalam pengecekan itu diketahui lahan jagung pipil memiliki luas sekitar 1/4 hektare dengan usia tanaman telah mencapai 42 hari. Tanaman dinilai berkembang dengan baik setelah dilakukan pemupukan menggunakan urea dan NPK serta penyemprotan insektisida untuk mencegah serangan hama.

Selain memastikan kondisi tanaman, petugas juga memberikan motivasi kepada petani agar terus melakukan perawatan secara maksimal demi memperoleh hasil panen yang optimal.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan yakni melaksanakan pemupukan lanjutan serta membersihkan gulma secara berkala agar pertumbuhan tanaman tetap terjaga hingga masa panen.

Kapolsek Minas, Kompol Syahrizal, mengatakan kegiatan monitoring ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan seluruh program yang telah berjalan terus dipantau perkembangannya.

"Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir mendukung program ketahanan pangan. Melalui pengecekan rutin ini kami ingin memastikan tanaman jagung tumbuh dengan baik sehingga nantinya mampu memberikan hasil panen yang maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Kompol Syahrizal.

Ia menambahkan, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ketahanan pangan, sehingga pendampingan akan terus dilakukan mulai dari proses penanaman hingga masa panen.

"Kami berharap para petani tetap semangat merawat tanamannya. Polsek Minas akan terus melakukan pendampingan dan monitoring agar program ini berjalan sukses serta dapat mendukung ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Minas," tambahnya.

Selama pelaksanaan kegiatan pengecekan berlangsung, situasi di lokasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif. Program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi Polsek Minas dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di daerah maupun nasional.***

Di Hadapan IDI, Bupati Afni Pastikan Perjuangkan Hak Fiskal Siak untuk Kesejahteraan Tenaga Medis

Sun, 02 Aug 2026 09:37:24 +0700

Pekanbaru, Mimbardesa.com – Bupati Siak, Dr. Afni Z, M.Si., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak memperjuangkan hak fiskal daerah kepada pemerintah pusat demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis.

Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Riau serta IDI Cabang Siak, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hulu periode 2026–2029 di Gedung Student Center Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu (1/8).

Afni mengatakan tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pelayanan kesehatan. Menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan IDI untuk memperkuat kolaborasi serta menghadirkan inovasi pelayanan bagi masyarakat.

"Di sinilah kesungguhan kita diuji. Himpitan fiskal daerah harus menjadi pendorong lahirnya solusi kreatif dan terobosan pelayanan. Pemerintah daerah dan IDI harus saling mendukung demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Afni, Minggu (2/8/2026).

Ia memastikan Pemkab Siak terus memperjuangkan peningkatan kapasitas fiskal daerah agar pelayanan kesehatan tetap terjaga dan kesejahteraan dokter maupun tenaga kesehatan dapat ditingkatkan.

Afni juga mengungkapkan sejumlah perkembangan positif, di antaranya bantuan ambulans laut dari Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat layanan rujukan di wilayah perairan dan kawasan 3T, khususnya Kecamatan Sungai Apit.

Selain itu, usulan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Siak telah mendapat respons positif dari pemerintah pusat dan segera menjadi prioritas pembahasan kementerian terkait.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PB IDI DR. Dr. Slamet Budiarto, S.H., M.H.Kes., Ketua IDI Wilayah Riau DR. dr. Marhan Effendi, M.H., C.M.C., serta pengurus IDI kabupaten/kota se-Riau.

Pada periode 2026–2029, IDI Cabang Siak dipimpin dr. Hasriza Eka Putra, M.Sc., Sp.A. Ia menegaskan komitmen IDI menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Siak dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang adaptif, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

(Doli/Humas Siak)

Laporan : Lemansyah

Raja Rambah dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M. Paparkan Rencana Penataan Kompleks Makam dan Pembangunan Replika Istana

Sat, 01 Aug 2026 20:57:52 +0700

PEKANBARU, mimbardesa.com — Pemerintah Kerajaan Rambah terus mematangkan langkah strategis untuk melestarikan situs sejarah dan budaya di wilayahnya. Yang Dipertuan Besar Raja Luhak Rambah, dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M., mengungkapkan sejumlah program kerja penting yang tengah berjalan, mulai dari penataan kompleks makam bersejarah hingga rencana pembangunan replika Istana Raja Rambah.

Dalam keterangannya, Raja Rambah menjelaskan bahwa kompleks makam Raja Rambah saat ini telah dikelola oleh pemerintah dan resmi disahkan sebagai Cagar Budaya Provinsi Riau. Pihak kerajaan telah menghibahkan lahan seluas 2,8 hektar kepada Pemerintah Kabupaten untuk pengelolaan kompleks makam tersebut.

"Kompleks makam Raja Rambah itu kan sudah dikelola oleh pemerintah karena sudah disahkan sebagai situs cagar budaya. Lahan seluas 2,8 hektar sudah dihibahkan oleh pihak kerajaan kepada Pemerintah Kabupaten," ujar dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M.

Selain kompleks makam, pihak kerajaan bersama tim khusus juga menyiapkan penataan kawasan penyangga seluas 9,4 hektar.

Proses pembersihan kawasan dilakukan secara bertahap dan persuasif dengan melibatkan masyarakat sekitar agar tidak merusak keaslian situs sejarah maupun kelestarian hutan adat yang ada di sekitarnya.

Terkait dengan rencana pembangunan fisik, beliau menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Tim Persiapan Pembangunan Istana Raja Rambah.

Desain atau replika istana dengan ukuran sekitar 25 x 25 meter telah rampung disiapkan. Saat ini, pihak kerajaan tinggal menunggu jadwal resmi dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan ekspose dan penayangan konsep istana tersebut di hadapan Bupati dan publik.

Langkah ini mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah. Raja Rambah mengapresiasi komitmen Bupati beserta jajarannya yang dinilai memiliki niat kuat dalam mendukung pembangunan dan pelestarian aset sejarah kerajaan.

Ke depan, kawasan istana dan sekitarnya tidak hanya difokuskan sebagai situs cagar budaya dan hutan adat yang dilindungi, tetapi juga akan ditata dengan menyediakan fasilitas pendukung seperti area dataran untuk tempat olahraga yang mengarah ke sungai, serta merangkul masyarakat sekitar secara bersinergi agar pemanfaatan kawasan dapat berjalan selaras.

Sortir dan Potongan Buah Sawit di PT KSM Rambah Samo Diduga Memberatkan Masyarakat, Diminta Ada Evaluasi

Sat, 01 Aug 2026 13:57:47 +0700

Rokan Hulu, 31 Juli 2026 – Sejumlah masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, khususnya para pengepul buah sawit yang membeli hasil panen dari petani, mengaku kecewa terhadap sistem sortir dan potongan timbangan yang diterapkan oleh PT KSM di Kecamatan Rambah Samo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media di lapangan pada Jumat (31/7/2026), salah seorang pengepul mengaku mengalami potongan timbangan yang dinilai cukup besar setelah menjual buah sawit ke perusahaan tersebut. Menurut keterangan yang diterima, potongan tersebut diduga dapat mencapai sekitar 8 persen, sehingga dinilai memberatkan masyarakat.
Awak media juga memperoleh informasi bahwa di tengah meningkatnya pasokan buah sawit dari masyarakat, PT KSM diduga menerapkan standar sortir dan potongan yang dinilai lebih ketat. Kondisi tersebut memunculkan keluhan dari sejumlah pihak yang merasa dirugikan.
Selain itu, terdapat dugaan terkait aspek perizinan operasional perusahaan yang dinilai belum tersosialisasi secara terbuka kepada publik. Tidak hanya itu, muncul pula dugaan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pembayaran pajak bangunan maupun pajak operasional. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari instansi berwenang maupun pihak perusahaan.
Di sisi lain, masyarakat juga menyampaikan dugaan bahwa pengelolaan limbah pabrik masih belum optimal dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Dugaan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menyikapi berbagai keluhan tersebut, awak media berharap Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Bupati Rokan Hulu, dapat melakukan evaluasi terhadap operasional PT KSM Rambah Samo. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang, masyarakat berharap agar diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga rilis ini disusun, pihak PT KSM Rambah Samo belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, media membuka ruang hak jawab kepada pihak perusahaan guna memberikan penjelasan dan klarifikasi agar informasi yang disampaikan tetap berimbang.

Bhabinkamtibmas Desa Jatirejo Jaya Dampingi Petani Cabai Merah, Polsek Pasir Penyu Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Fri, 31 Jul 2026 22:53:18 +0700

INHU (MD) – Upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional terus dilakukan jajaran Polsek Pasir Penyu, Polres Indragiri Hulu (Inhu). Melalui peran aktif Bhabinkamtibmas, kepolisian hadir mendampingi masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian guna meningkatkan ketersediaan pangan di tingkat desa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Kamis (30/7/2026) sekitar pukul 10.30 WIB di Desa Jatirejo Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu. Bhabinkamtibmas Desa Jatirejo Jaya, Aipda Hendriko, melakukan kunjungan sekaligus sambang kepada warga yang membudidayakan tanaman cabai merah.

Dalam kegiatan itu, Aipda Hendriko berdialog langsung dengan para petani mengenai pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif melalui budidaya tanaman pangan. Selain memberikan pendampingan, ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan pertanian mandiri sebagai langkah menjaga ketersediaan pangan di lingkungan desa.

Bhabinkamtibmas turut memberikan motivasi dan imbauan kepada warga agar memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Kapolsek Pasir Penyu, Kompol Novia Indra, SH, mengatakan kegiatan yang dilakukan jajarannya merupakan bentuk dukungan nyata Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Kami mengarahkan seluruh Bhabinkamtibmas untuk terus aktif mendampingi masyarakat, khususnya para petani, melalui kegiatan sambang dan pembinaan. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi agar warga semakin semangat memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk kegiatan pertanian produktif," ujar Kompol Novia Indra kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi pertanian di lingkungan masing-masing.

"Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, kami berharap ketahanan pangan dapat terus terjaga, kesejahteraan petani meningkat, dan desa-desa di wilayah Pasir Penyu semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya," tambah Kapolsek.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Polsek Pasir Penyu memastikan kegiatan pendampingan kepada masyarakat akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara Polri dan warga.***

Bhabinkamtibmas Polsek Pasir Penyu Dorong Warga Manfaatkan Pekarangan untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Fri, 31 Jul 2026 22:51:01 +0700

Inhu, Mimbardesa.com – Kepolisian Sektor (Polsek) Pasir Penyu terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional melalui pendekatan langsung kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung Gading dengan menyambangi warga untuk mendorong pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat (31/7/2026) sekitar pukul 10.00 WIB di Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Bhabinkamtibmas Aiptu Hanif Azhar turun langsung ke tengah masyarakat untuk memantau perkembangan sektor pertanian sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya kemandirian pangan.

Dalam kunjungannya, Aiptu Hanif Azhar berdialog dengan warga mengenai pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif. Masyarakat didorong untuk menanam berbagai jenis sayuran, seperti bayam dan sawi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus meningkatkan nilai ekonomi rumah tangga.

Selain memberikan motivasi, Bhabinkamtibmas juga mengajak masyarakat agar terus mengembangkan pertanian mandiri sehingga ketersediaan pangan di tingkat desa dapat terjaga secara berkelanjutan. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya mengoptimalkan lahan yang tersedia.

Kapolsek Pasir Penyu, Kompol Novia Indra, SH, mengatakan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah sekaligus upaya mempererat kemitraan dengan masyarakat.

"Kami terus mendorong para Bhabinkamtibmas untuk aktif mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan masing-masing. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam tanaman pangan, diharapkan masyarakat dapat semakin mandiri serta mampu mendukung ketahanan pangan nasional dari tingkat desa," ujar Kompol Novia Indra kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Ia menambahkan, kegiatan sambang yang dilakukan personelnya tidak hanya bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memberikan pendampingan serta motivasi kepada warga agar terus mengembangkan sektor pertanian secara produktif dan berkelanjutan.

"Sinergi antara Polri dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga," tambahnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.***

DPRD dan Pemkab Siak Sepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Penguatan Fiskal dan Pelayanan Publik Jadi Prioritas

Fri, 31 Jul 2026 18:09:15 +0700

SIAK, Mimbardesa.com – Pemerintah Kabupaten Siak bersama DPRD Kabupaten Siak menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna Putri Kacamayang DPRD Siak, Kamis (30/7/2026).

Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal mengatakan, proses pembahasan Ranperda berlangsung secara konstruktif dengan melibatkan berbagai masukan dari DPRD untuk menyempurnakan tata kelola keuangan daerah ke depan.

"Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," ujar Syamsurizal.

Ia menjelaskan, penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Syamsurizal juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, yang telah bekerja sama dan memberikan berbagai masukan selama proses pembahasan berlangsung.

"Melalui kerja keras, kecermatan, serta pembahasan yang konstruktif, hari ini kita telah menyepakati bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," katanya.

Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Siak menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat pengelolaan fiskal daerah pada masa mendatang.

Banggar menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan realisasi belanja pembangunan, serta penyelesaian kewajiban pemerintah daerah yang masih tertunda, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, perhubungan, dan infrastruktur.

Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD), peningkatan pengawasan pelaksanaan program, serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Berbagai masukan tersebut, menurut Banggar, diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran berikutnya, termasuk pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Meski memberikan sejumlah catatan, Banggar DPRD Kabupaten Siak tetap merekomendasikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Siak, Ranperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Wakil Bupati Syamsurizal menegaskan bahwa seluruh masukan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan APBD.

Ia berharap sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Siak.

"Semoga segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan bersama mendapat keberkahan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Siak," tutupnya.

Laporan : Lemansyah

Dinsos Siak Selidiki Dugaan Eksploitasi Tiga Anak yang Dipaksa Mengemis

Fri, 31 Jul 2026 18:08:23 +0700

SIAK, Mimbardesa.com – Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPA) bergerak cepat melakukan penanganan lanjutan terhadap dugaan eksploitasi tiga anak di Kampung Sam Sam, Kecamatan Kandis, yang kembali menjadi perhatian masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan setelah adanya informasi bahwa orang tua kembali melibatkan anak dalam aktivitas meminta-minta, meski sebelumnya telah diberikan pembinaan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Kepala Dinas Sosial dan PPA Kabupaten Siak, Wan Idris, mengatakan tindak lanjut terhadap dugaan tersebut dilakukan dengan turun langsung ke lokasi pada Kamis (30/7) pukul 14.00–15.00 WIB tim Dinsos PPA melakukan penjangkauan, asesmen, dan edukasi kepada keluarga sebagai upaya memastikan perlindungan, keselamatan, serta pemenuhan hak-hak anak.

"Hasil asesmen menunjukkan tiga anak berinisial AS (16), AS (10), dan AS (4) diduga diminta bahkan dipaksa oleh ibunya untuk meminta-minta di wilayah Kampung Sam Sam. Mereka diantar sekitar pukul 08.00 WIB dan dijemput kembali sekitar pukul 18.00 WIB. Berdasarkan keterangan yang diperoleh tim, mereka juga mengaku mendapat ancaman akan diusir dari rumah apabila menolak mengikuti perintah ibunya," ujar Wan Idris, Jumat (31/7/2027).

Ia menjelaskan, menurut hasil asesmen lapangan, ayah anak berinisial BS merupakan pensiunan PT Ivomas yang saat ini menderita ambeien tingkat II. Sementara itu, ibu anak berinisial R (41) bekerja sebagai pengumpul brondolan sawit. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit menyebabkan ketiga anak tersebut tidak sedang mengenyam pendidikan.

Wan Idris mengungkapkan, kasus ini sebenarnya pernah ditangani oleh Pemerintah Kampung Sam Sam bersama aparat setempat. Saat itu, orang tua anak telah diberikan pembinaan serta peringatan agar tidak lagi melibatkan anak dalam aktivitas meminta-minta, bahkan telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Namun, berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diterima, dugaan tersebut kembali terjadi sehingga mendorong Dinsos PPA melakukan penanganan lanjutan.

"Kami memberikan edukasi kepada ayahnya anak mengenai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, pentingnya pengasuhan yang baik serta kewajiban memenuhi hak-hak anak. Tim juga menyampaikan bahwa eksploitasi terhadap anak memiliki konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan, menunjukkan ketiga anak dalam kondisi sehat, baik dan tetap menunjukkan keceriaan. Namun, tim menemukan bahwa anak-anak masih memperlihatkan rasa takut ketika ibu mereka marah.

Untuk memastikan perlindungan anak tetap berjalan, Dinsos PPA telah berkoordinasi dengan ayah anak, Pemerintah Kampung Sam Sam, Bhabinkamtibmas, dan Satpol PP serta pihak Kecamatan Kandis guna memastikan keamanan dan pengawasan terhadap ketiga anak tersebut.

"Kami akan melakukan asesmen lanjutan terhadap ibu anak sebagai dasar menentukan langkah penanganan berikutnya. Prinsip utama kami adalah memastikan hak, keselamatan, dan perlindungan anak tetap menjadi prioritas," tegas Wan Idris

Sementara itu, pihak kecamatan Kandis bersama Disdukcapil Siak, Penghulu Kampung Sam-Sama juga telah melakukan tindakan dengan mengingatkan orang tua dan anak agar tidak melakukan hal yang sama serta fasilitasi dokumen kependudukan KK dan KTP yang bersangkutan.

Kegiatan penjangkauan tersebut turut dihadiri perwakilan Kecamatan Kandis, Penghulu Kampung Sam Sam, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, serta Fasilitator Kampung Sam Sam sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus perlindungan anak di Kabupaten Siak.

(Dep/MC Siak)

Mimbardesa.com

Pemkab Siak Jajaki Kerja Sama dengan RRI Pekanbaru, Perluas Promosi Daerah hingga Nasional

Fri, 31 Jul 2026 11:12:55 +0700

Siak, Mimbardesa.com — Pemerintah Kabupaten Siak membuka peluang kerja sama strategis dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru untuk memperluas penyebaran informasi pembangunan sekaligus mempromosikan potensi daerah hingga ke tingkat nasional.

Rencana kerja sama tersebut mengemuka saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak Mahadar menerima audiensi Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar bersama jajaran di Ruang Rapat Sekda Siak, Kamis (30/7/2026).

Kerja sama itu diharapkan mampu memperkuat publikasi berbagai sektor unggulan Kabupaten Siak, mulai dari pariwisata, budaya, sejarah, hingga program pembangunan pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum terekspos secara maksimal.

Kepala LPP RRI Pekanbaru Agung Prasatya Rosihan Umar mengatakan, kunjungannya ke Kabupaten Siak tidak hanya untuk mempererat silaturahmi, tetapi juga menjajaki kolaborasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui jaringan siaran RRI.

Menurut Agung, Kabupaten Siak memiliki banyak potensi yang layak diperkenalkan kepada masyarakat luas. Karena itu, RRI siap menjadi mitra pemerintah daerah dalam mempublikasikan berbagai potensi tersebut.

"Kehadiran kami di sini selain bersilaturahmi, juga ingin membahas berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Siak agar nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat," katanya.

Ia menilai aktivitas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak cukup dinamis dan memiliki nilai informasi yang tinggi. Namun, tanpa dukungan publikasi yang luas, berbagai capaian tersebut belum tentu diketahui masyarakat di Provinsi Riau maupun daerah lain.

"Saya melihat kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak sangat luar biasa. Sayang jika tidak tersebar luas. Bahkan, berbagai informasi tersebut berpeluang kami siarkan melalui jaringan RRI secara nasional," ujarnya.

Sekda Siak Mahadar menyambut positif tawaran kerja sama tersebut. Menurut dia, kolaborasi dengan RRI akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat diseminasi informasi pembangunan sekaligus memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat yang lebih luas.

"Sebagai Pemerintah Kabupaten Siak, kami tentu menyambut baik kerja sama ini karena akan memberikan dampak positif terhadap penyebaran informasi dan promosi daerah," kata Mahadar.

Tidak hanya fokus pada publikasi, Mahadar berharap kerja sama itu juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penyiaran dan komunikasi publik.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Siak telah memiliki media penyiaran daerah berupa Siak TV dan Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Siak.

Menurutnya, kualitas kedua media tersebut akan semakin meningkat apabila mendapat dukungan pelatihan dan pendampingan dari RRI.

"Kami berharap teman-teman di Siak TV maupun RPK Siak dapat memperoleh pelatihan secara berkala. Dengan begitu, kualitas penyebaran informasi akan semakin baik, apalagi jika didukung kerja sama dengan RRI Pekanbaru," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Mahadar meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak segera memproses rencana kerja sama tersebut agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

"Segera tindak lanjuti kerja sama ini sehingga penyebaran informasi pembangunan dan promosi berbagai potensi Kabupaten Siak bisa semakin maksimal ke depannya," tandasnya.

Audiensi bersama LPP RRI Pekanbaru tersebut, juga dihadiri oleh Kadis Kominfo Kabupaten Siak Rozi Chandra, dan Kabid IKP Wendy Lasta Febrian.

(Agi/MC Siak)

Laporan : Lemansyah Lubis

Afni Ajak Warga Rawat Pohon, 5.050 Bibit Ditanam di Jalur Mempura-Dayun

Thu, 30 Jul 2026 23:06:13 +0700

Siak, Mimbardesa.com – Bupati Siak Afni mengajak masyarakat membangun kepedulian terhadap lingkungan melalui gerakan menanam dan merawat pohon. Ajakan itu disampaikannya saat kegiatan Penghijauan Jalan Dua Jalur Mempura-Dayun atau jalan lurus jembatan Siak dengan menanam 5.050 bibit pohon.

Menurut Afni, keberhasilan penghijauan bukan diukur dari banyaknya pohon yang ditanam saja, melainkan dari kepedulian untuk merawatnya hingga tumbuh dan memberi manfaat bagi generasi mendatang.

"Rugi kalau kita tidak menanam. Meski hujan tapi ini berkah dari Allah. Ambil minimal satu bibit pohon. Ingat tempatnya. Kalau pohonnya rusak, sampaikan ke DLH. Kalau layu, tolong bersedekah air untuk menyiramnya. Kalau ada rezeki, beli lah pupuknya. pupuk sendiri, jangan menunggu dari DLH saja," pesan Afni melalui aksi penanaman bibit pohon pada kegiatan penghijauan, di jalan Lintas Siak-Dayun, Kabupaten Siak, Kamis (30/7/2026).

Saat kegiatan berlangsung mendadak hujan turun deras di kawasan tersebut, namun tidak menghentikan langkah para peserta.

Bupati Afni bersama Wakil Bupati Syamsurizal, Forkopimda, pelajar, kepala perangkat daerah, camat, hingga komunitas peduli lingkungan tetap turun menanam bibit pohon di sepanjang jalan dua jalur tersebut.

Kebersamaan tersebut menjadi gambaran semangat "Sinergi Hebat, Lingkungan Lestari", bahwa menjaga lingkungan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

Sebanyak 5.050 bibit yang ditanam di sepanjang ruas Jalan Dua Jalur Mempura-Dayun yang membentang sekitar 15 kilometer terdiri atas berbagai jenis pohon pelindung, seperti trembesi dan angsana, serta tanaman buah lokal, di antaranya mangga, matoa, dan manggis.

Pohon-pohon tersebut diharapkan memperkuat ruang terbuka hijau, menciptakan kawasan yang lebih teduh, meningkatkan kualitas udara, sekaligus menjadi warisan lingkungan bagi generasi mendatang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Amin Soimin, mengatakan kegiatan penghijauan tersebut merupakan bagian dari program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didanai melalui anggaran Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun 2026.

"Alhamdulillah, program ini dapat terlaksana berkat dukungan Ibu Bupati yang terus memperjuangkan pemanfaatan anggaran DBH DR kepada pemerintah pusat. Berkat dukungan tersebut, anggaran ini akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penghijauan di Kabupaten Siak," kata Amin.

Ia berharap ribuan bibit yang ditanam tidak berhenti sebagai simbol kegiatan, tetapi benar-benar tumbuh dan dirawat bersama. Menurutnya, manfaat penghijauan memang tidak dirasakan dalam waktu singkat, namun akan menjadi investasi lingkungan yang memberi keteduhan, memperbaiki kualitas udara, dan diwariskan kepada anak cucu di masa mendatang.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap keterlibatan generasi muda dalam menjaga kelestarian lingkungan, Bupati Siak juga menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan siswa SMA Negeri 1 Siak dan SMP Negeri 1 Mempura yang turut ambil bagian dalam gerakan penanaman bibit pohon serentak bertajuk "Sinergi Hebat, Lingkungan Lestari."

(Rahma/MC Siak)

Laporan : Lemansyah

M.Tohsin ketua PUK F.SPTI K.SPSI PKS PT LIL: Kegiatan Bongkar Muat Tetap Kondusif di bawah kepengrusan M SAHRIL TOPAN ST., MM.

Thu, 30 Jul 2026 15:15:15 +0700

Rokan Hulu, mimbardesa.com– Ketua PUK F.SPTI K.SPSI PKS PT LIL, M. Tohsin, menegaskan bahwa hingga saat ini kegiatan bongkar muat di lingkungan PKS PT LIL tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif di bawah kepemimpinannya bersama jajaran pengurus.

M. Tohsin menjelaskan bahwa kepengurusan PUK F.SPTI K.SPSI PKS PT LIL yang dipimpinnya merupakan kepengurusan yang sah berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Ketua PC F.SPTI K.SPSI, M. Sahril Topan, ST., MM.

"Kami di-SK-kan oleh Bapak M. Sahril Topan, ST., MM., bukan oleh Amir Tarigan. Oleh karena itu, Amir Tarigan tidak memiliki kewenangan untuk memecat ataupun memberhentikan saya selaku Ketua PUK F.SPTI K.SPSI PKS PT LIL," tegas M. Tohsin.

Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini aktivitas bongkar muat di PKS PT LIL masih berlangsung dengan baik tanpa adanya gangguan dari pihak internal kepengurusan yang dipimpinnya.

"Selama ini kegiatan bongkar muat tetap kondusif. Justru yang berpotensi mengganggu kondusivitas adalah pihak-pihak yang mengklaim memiliki kewenangan padahal tidak memiliki dasar yang sah," ujar M. Tohsin.

M. Tohsin berharap seluruh pihak dapat menghormati kepengurusan yang sah sesuai dengan ketentuan organisasi serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme organisasi yang berlaku agar situasi kerja di PKS PT LIL tetap aman, tertib, dan kondusif.

Tim Gabungan DLH Rokan Hulu dan Aliansi Masyarakat Turun Gunung: Verifikasi Lapangan Dugaan Pencemaran Lingkungan oleh PT. KSM di Teluk Aur

Thu, 30 Jul 2026 09:55:51 +0700

ROKAN HULU, mimbardesa.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hulu bersama Aliansi Aktivis Lingkungan dan perwakilan Masyarakat Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, bergerak cepat merespons keluhan warga dengan melakukan verifikasi lapangan secara komprehensif pada Selasa, 28 Juli 2026. Langkah tegas ini diambil menyusul rapat audiensi sebelumnya terkait dugaan pencemaran lingkungan serta penolakan warga atas penggunaan lahan kebun pribadi untuk instalasi perusahaan kelapa sawit PT. Karya Samo Mas (PT. KSM).

Inspeksi lapangan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh pejabat struktural DLH Rokan Hulu, di antaranya Kepala Bidang P4LH T. Omar Krishana Adiwinata, ST., M.M dan Kepala Bidang PPLH Mhd. Fahrizal Hsb, S.AP., M.IP, didampingi tim fungsional pengendali dampak lingkungan serta UPTD Laboratorium.

> "Kehadiran tim terpadu di lapangan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti laporan masyarakat secara transparan, objektif, dan berdasarkan fakta ilmiah serta regulasi yang berlaku," ujar perwakilan tim pengawas lingkungan.

Fakta dan Temuan Utama di Lapangan:

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan yang ditandatangani bersama, tim menemukan sejumlah fakta penting yang menjadi sorotan utama warga:

* Penolakan Tegas Lahan LA: Terdapat 8 orang warga pemilik lahan — yakni Efendi, Asnitarida, Andrifa, Gusri Wahyudi, Safrizal (H. Ical), Harto, Wasri Andala Putra, dan Khairul Sabri — yang secara konsisten menolak kebun mereka dijadikan area Land Application (LA) limbah cair perusahaan.

* Instalasi Pipa Limbah: Ditemukan pipa-pipa distribusi limbah cair berukuran longbed/flatbed milik PT. KSM membentang dan belum ditutup di atas lahan warga yang menolak.

* Genangan Air Limbah: Tim menemukan adanya genangan air limbah yang menggenangi area kebun milik warga (Wasri Andala Putra) akibat aktivitas perusahaan.

* Cek Dam Tertutup Eceng Gondok: Cek Dam / Waduk di Dusun Aur Candra dikonfirmasi tidak berfungsi dan tertutup total oleh tanaman eceng gondok sehingga merugikan ekosistem dan pemanfaatan warga.

* Pengambilan Sampel Air Sungai Siabu: Guna memastikan tingkat pencemaran, UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Rokan Hulu telah mengambil sampel air di dua titik krusial (lokasi cek dam dan parit buatan yang bermuara ke Sungai Siabu).

* Kolam Penampungan Ilegal: Ditemukan kolam penampungan limbah berukuran ± 7 x 20 meter. Berdasarkan keterangan masyarakat, kolam tersebut berada di atas lahan yang dikuasai secara perorangan namun dimanfaatkan untuk menampung limbah perusahaan.

Langkah Tindak Lanjut

Seluruh temuan faktual, dokumentasi foto investigasi, serta hasil uji laboratorium dari sampel air tersebut kini resmi dikantongi oleh DLH Kabupaten Rokan Hulu. Dokumen ini akan dijadikan landasan hukum dan pertimbangan teknis krusial untuk menentukan langkah sanksi administratif maupun penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Teluk Aur dan pihak manajemen PT. KSM.

LSM KOREK Riau Akan Laporkan Dugaan PKS PT GSM di Kawasan HPK ke Kejaksaan Agung RI

Thu, 30 Jul 2026 09:41:52 +0700

Pekanbaru, mimbardesacom – Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (KOREK) Riau menyatakan akan melaporkan dugaan pembangunan dan operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT GSM yang diduga berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Ketua KOREK Riau, Miswan, mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sipil terhadap penegakan hukum di bidang kehutanan serta perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Riau.

Menurut Miswan, laporan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara LSM KOREK Riau, Yayasan Mapelhut Jaya, dan Yayasan Sulusulu Pelita Negeri berdasarkan temuan lapangan, pengumpulan data, serta telaah terhadap status kawasan hutan.

"Kami meminta Kejaksaan Agung RI melakukan penelusuran dan penegakan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum," ujar Miswan.

Sekretaris KOREK Riau, Darbi, S.Ag., menjelaskan bahwa dugaan tersebut didasarkan pada hasil telaah dan analisis teknis dari BPKH Wilayah XIX Pekanbaru. Berdasarkan hasil telaah itu, titik koordinat lokasi PKS PT GSM diduga berada di dalam kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

"Hasil telaah BPKH menjadi salah satu dasar bagi kami untuk meminta aparat penegak hukum melakukan pendalaman terhadap status kawasan dan legalitas pembangunan PKS PT GSM. Kami berharap seluruh proses dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum," kata Darbi.

KOREK Riau menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, maka pembangunan dan operasional PKS di dalam kawasan HPK tanpa adanya pelepasan kawasan hutan yang sah berpotensi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta aturan lain yang mengatur penggunaan kawasan hutan.

Melalui laporan yang akan disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI, KOREK Riau bersama Yayasan Mapelhut Jaya dan Yayasan Sulusulu Pelita Negeri meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, termasuk Kementerian Kehutanan dan BPKH, serta mengambil langkah hukum apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran.

"Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat. Harapan kami, penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," tutup Miswan.

Tiga Cagar Budaya Siak Masuk Seleksi Nasional, Bupati Afni Mohon Dukungan

Wed, 29 Jul 2026 21:57:34 +0700

Pekanbaru, Mimbardesa.com — Tiga objek cagar budaya dari Kabupaten Siak masuk dalam Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional ke-5 Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ketiga objek tersebut adalah Istana Siak Asserayyah Al Hasyimiah, Balairung Sri (Balai Kerapatan Tinggi), dan alat musik Komet.

Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si. mengatakan ketiga objek tersebut masih dalam proses seleksi dan kajian untuk memperoleh status sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Siak memberikan dukungan agar usulan tersebut dapat ditetapkan di tingkat nasional.

“Besok sidang pleno penetapan cagar budaya peringkat nasional dari Siak. Mohon doa dan dukungan agar tiga objek cagar budaya kita dapat lolos dan ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional,” kata Afni, Rabu (29/7/2026).

Sidang kajian tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, pada 29–31 Juli 2026 secara daring melalui Zoom Meeting.

Pelaksanaan sidang mengacu pada surat undangan Nomor B/186/L4/KB.09.02/2026 tertanggal 24 Juli 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Warisan Budaya, Dr. Agus Widiatmoko, S.S., M.M.

Dalam agenda pembahasan usulan dari Provinsi Riau yang dijadwalkan pada 30 Juli 2026, terdapat lima objek yang akan dikaji sebagai calon Cagar Budaya Peringkat Nasional. Tiga di antaranya berasal dari Kabupaten Siak, yakni Balairung Sri (Balai Kerapatan Tinggi), Istana Siak Asserayyah Al Hasyimiah, dan Benda Cagar Budaya Komet.

Selain tiga objek dari Siak, dua objek lain yang juga akan dibahas adalah Rumah Adat Bendang Ranah Kanagarian Air Tiris di Kabupaten Kampar dan Masjid Raja Pauh Ranap di Kabupaten Indragiri Hulu.

Proses kajian akan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Kabupaten Siak, Kampar, dan Indragiri Hulu, serta Tim Ahli Cagar Budaya dari tingkat provinsi dan kabupaten. Hasil sidang kajian tersebut akan menjadi dasar dalam proses penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional Tahun 2026.

(Agi/MC Siak)

Laporan : Lemansyah

Di Forum Seskoau, Bupati Afni Soroti Peran Strategis Siak bagi Ketahanan Energi Nasional

Wed, 29 Jul 2026 18:35:33 +0700

Pekanbaru, Mimbardesa.com – Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli, M.Si menjadi narasumber dalam Sarasehan Pasis Seskoau A-65 bertema Meneguhkan Nilai-Nilai Kejuangan dalam Mewujudkan Pertahanan Energi Guna Mewujudkan Pertahanan Negara yang Tangguh di Hotel Jatra Pekanbaru, Rabu (29/7/2026).

Dalam paparannya di hadapan seratusan perwira TNI AU, TNI AD, Polri, dan peserta pendidikan Seskoau, Afni menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan pondasi utama ketahanan nasional. Menurutnya, negara yang kuat secara ekonomi dan pertahanan harus ditopang oleh sektor industri dan energi yang kokoh.

Generasi saat ini, ucap Afni, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Sebagai kepala daerah, Afni mengaku merasakan langsung tantangan mempertahankan ketahanan energi di tengah dinamika global dan nasional.

Akademisi yang juga aktivis itu juga mengingatkan bahwa masyarakat di daerah penghasil energi mengharapkan kesejahteraan dari kekayaan alam yang ada di wilayah mereka. Karena itu, pengelolaan sumber daya energi harus memberi manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Afni mengangkat sejarah Kerajaan Siak yang menyerahkan harta, tahta, dan sumber-sumber minyaknya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, kontribusi sejarah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan ketahanan energi nasional.

Bupati perempuan pertama si Siak itu menegaskan bahwa Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak, memiliki posisi strategis dalam ketahanan energi Indonesia. Ia menyebut Riau sebagai salah satu sumber utama energi nasional yang memiliki peran vital dalam menjaga kekuatan negara.

Menurut Afni, kondisi geopolitik dunia saat ini memberikan ancaman terhadap ketahanan energi. Karena itu, daerah penghasil minyak seperti Siak tidak hanya menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kepentingan strategis Republik Indonesia.

“Riau adalah jantung ketahanan energi Indonesia. Jika terjadi gangguan terhadap daerah penghasil energi, dampaknya akan dirasakan secara nasional. Menjaga Siak sama dengan menjaga ketahanan energi nasional,” kata Afni.

Afni menambahkan bahwa pusat produksi minyak nasional di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, yang dikelola Pertamina Hulu Rokan, menjadi bukti pentingnya peran Siak dalam mendukung ketahanan energi dan ketahanan negara. Terlebih lagi Kabupaten Siak menjadi pemegang saham terbesar PT Bumi Siak Pusako (BSP), yang juga salah satu BUMD sektor energi.

Sebelumnya, dalam sambutannya Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu daerah dengan potensi energi terbesar di Indonesia.

SF Hariyanto juga mengatakan, kekuatan Riau di sektor energi didukung oleh potensi perkebunan kelapa sawit dan minyak serta gas bumi yang sangat besar. Menurutnya, sektor tersebut menjadi bagian penting dalam menopang ketahanan energi nasional.

SF Hariyanto menjelaskan, Riau memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 3,87 juta hektare. Luasan itu menjadikan Riau sebagai provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia atau sekitar 21,23 persen dari total luas perkebunan sawit nasional.

Dari lahan tersebut, Riau mampu memproduksi sekitar 9,4 juta ton crude palm oil (CPO) per tahun. Jumlah itu setara dengan 20,11 persen dari total produksi CPO nasional.

Di sektor minyak dan gas bumi, Riau juga menjadi salah satu penopang utama energi nasional. Produksi minyak bumi di provinsi ini mencapai sekitar 131.040 hingga 151.550 barel per hari (BOPD).

Angka tersebut memberikan kontribusi sekitar 24 hingga 30 persen terhadap total produksi minyak nasional. Karena itu, Riau dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga pasokan energi Indonesia.

Selain itu, keberadaan Kilang Pertamina RU II Dumai turut memperkuat peran Riau di sektor energi. Kilang tersebut memiliki kapasitas pengolahan sekitar 170.000 barel per hari atau setara 16,5 persen dari total kapasitas pengolahan nasional.

SF Hariyanto menambahkan, letak Riau yang berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat distribusi energi dan ekspor komoditas strategis Indonesia. Posisi geografis tersebut dinilai semakin memperkuat peran Riau dalam mendukung ketahanan energi dan pertahanan negara.

(Agi/ MC Siak)

Laporan : Lemansyah