PEKANBARU, Jumat, 12 Juni 2026 – Yayasan Masyarakat Peduli Jalan Raya menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Riau yang dinilai semakin memprihatinkan. Di berbagai kabupaten dan kota, banyak ruas jalan provinsi mengalami kerusakan berat, berlubang, dan sulit dilalui sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, meningkatkan biaya transportasi, serta berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Sekretaris Yayasan Masyarakat Peduli Jalan Raya, Darbi Sag, menilai Pemerintah Provinsi Riau kurang peka terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, perbaikan dan pemeliharaan jalan seharusnya menjadi prioritas utama karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Darbi mengatakan masyarakat setiap tahun taat membayar pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Oleh karena itu, publik berhak mengetahui berapa besar penerimaan pajak kendaraan tersebut dan berapa persen yang dialokasikan kembali untuk pembangunan serta perbaikan jalan.
> "Pajak kendaraan dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah harus transparan mengenai besaran penerimaan pajak tersebut dan penggunaannya. Apakah sudah maksimal untuk perbaikan jalan atau digunakan untuk program lain? Masyarakat berhak mengetahuinya," tegas Darbi Sag.
Ia juga meminta organisasi masyarakat sipil dan berbagai NGO di Riau ikut mengawasi penggunaan anggaran infrastruktur serta mendorong keterbukaan informasi kepada publik.
Menurut Darbi, alasan klasik bahwa anggaran tidak tersedia tidak boleh terus dijadikan pembenaran ketika kondisi jalan di berbagai daerah masih rusak parah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan secara efektif dengan menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama.
Selain itu, Darbi berharap Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau merupakan sosok yang memiliki kompetensi, integritas, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya berfokus pada pelaksanaan proyek semata, tetapi juga memastikan kualitas pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Yayasan Masyarakat Peduli Jalan Raya juga meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih tegas menegakkan aturan terhadap kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Menurutnya, selain mutu pembangunan jalan yang harus ditingkatkan, salah satu penyebab utama cepat rusaknya jalan adalah banyaknya kendaraan yang membawa muatan melebihi batas yang diizinkan.
> "Jangan sampai setiap tahun pemerintah menghabiskan anggaran miliaran rupiah untuk memperbaiki jalan, sementara kendaraan ODOL tetap bebas melintas. Ini sama saja dengan membiarkan uang rakyat terbuang sia-sia karena jalan yang baru diperbaiki kembali rusak dalam waktu singkat," ujar Darbi.
Ia menegaskan bahwa kendaraan yang melebihi dimensi maupun kapasitas muatan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten melalui pengawasan di jalan dan jembatan timbang serta operasi terpadu oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian.
Yayasan Masyarakat Peduli Jalan Raya mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengambil langkah nyata melalui peningkatan kualitas pembangunan jalan, penertiban kendaraan ODOL, serta transparansi pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dan masyarakat dapat menikmati infrastruktur jalan yang aman, layak, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau.
