MimbarDesa.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat mendorong peningkatan kualitas desa dan kelurahan sadar hukum di daerah itu.
"Kami mendorong agar ada peningkatan, baik kuantitas maupun kualitas desa/kelurahan sadar hukum di Sulbar," kata Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar Rahendro Jati, pada rapat koordinasi usulan desa/kelurahan binaan sadar hukum di Polewali Mandar, Senin.
Kemenkumham Sulbar juga mendorong agar minimal ada satu desa/kelurahan, diusulkan menjadi desa/kelurahan binaan sebagai percontohan di setiap kecamatan.
"Hal itu untuk mendorong desa/kelurahan lainnya memiliki minat tersendiri untuk dapat membentuk desa/kelurahan sadar hukum," katanya.
Ia menyampaikan bahwa saat ini ada enam desa binaan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar.
"Dari jumlah yang ada saat ini kita ingin tingkatkan kuantitas, yang tentunya harus diiringi kualitas sehingga tidak hanya berbicara jumlah namun potensi dari desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar," katanya.
Pada kesempatan itu, Rahendro Jati juga memberikan pemahaman mengenai keanggotaan keluarga sadar hukum dan proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, mulai dari pembentukan kelompok sadar hukum hingga nantinya diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM.
Sementara, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Polewali Mandar Muhammad Sukri, mendukung upaya Kemenkumham Sulbar terkait usulan satu desa/kelurahan sebagai percontohan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.
"Kami mendukung usulan Kemenkumham Sulbar terkait adanya minimal desa/kelurahan sebagai percontohan di masing-masing kecamatan," ujarnya.
Sedangkan, perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Polewali Mandar akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan mengidentifikasi desa yang memiliki potensi untuk diusulkan sebagai desa/kelurahan binaan yang ada 16 kecamatan di daerah itu.
Kepala Kanwil Sulbar Marasidin menyampaikan, akan berkoordinasi lebih lanjut terkait daftar usulan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar selanjutnya nanti dapat melanjutkan proses pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum.
"Selanjutnya, kami segera memberikan sosialisasi langsung kepada kepala desa/lurah yang namanya nanti akan diusulkan menjadi desa/kelurahan binaan sadar hukum," kata Marasidin. *
