Tulungagung (mimbardesa) -Pemerintah Desa (Pemdes) Betak, Kecamatan Kalidawir, kedatangan tamu istimewa. Jumat (3/3), Desa Betak menerima kunjungan Tim Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemenko PMK.
Selama berada di Desa Betak, ada tiga lokasi yang dikunjungi Tim Kemenko PMK. Yakni, ke Rumah Desmigratif BUMDes Margo Mulyo, KWT Lestari, dan UMKM Lestari Cokelat. Saat ini, Desa Betak tengah mencoba mengembangkan sektor pertanian tanaman hortikultura dan Lestari Cokelat yang merupakan program prioritas Desa Betak sesuai dengan program pemerintah.
Tujuan kunjungan Tim Kemenko PMK kemarin untuk memberi dukungan terhadap Desa Betak selaku desa percontohan pelaksana program Desa Desmigratif. Dalam kesempatan ini, besar harapan Pemdes Betak, bentuk kepedulian Tim Kemenko PMK dalam memberi dukungan. Sebab, permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) yang sangat komplet dan sudah pasti membutuhkan keterlibatan kementerian terkait.
Kedatangan Tim Kemenko PMK ini bisa menjadi semangat baru bagi Pemdes Betak agar bisa melaksanakan program Desa Desmigratif lebih tepat sasaran. Sejak awal 2017 lalu, diakui perjalanan Pemdes Betak melaksanakan program Desa Desmigratif banyak sekali mendapatkan tantangan. Itu seperti hambatan kurangnya koordinasi antardinas di Kabupaten Tulungagung. “Pemdes Betak hanya lebih dekat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sampai saat ini. Untuk dinas yang lain belum ada kontribusi yang tepat seperti diharapkan,” ungkap Kades Betak, Catur Subagio SH.
Besar harapannya, Pemdes Betak bisa berkolaborasi dengan pihak terkait dalam mengentaskan permasalahan PMI yang aktif maupun purna-PMI. “Sehingga menjadi kewajiban bersama untuk mengurai permasalahan seputar PMI,” tegas kades 52 tahun ini.
Harapannya, siapa saja yang menjadi pemimpin di Kabupaten Tulungagung agar melirik dan memberikan kontribusi terhadap permasalahan para PMI. Sebab, para PMI juga sangat membutuhkan sosialisasi kebijakan yang sangat cepat sehingga masyarakat bisa memutuskan untuk tidak menjadi PMI. “Semoga dengan adanya kunjungan Tim Kemenko PMK betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, agar apa yang dilaksanakan di Desa Betak bisa tepat sasaran,” jelas Catur Subagio.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menyampaikan, setelah mendapatkan info hasil kunjungan sebelumnya, di wilayah Kabupaten Tulungagung ada program corporate social responsibility (CSR) senilai Rp 2 triliun. Hasil komunikasi dengan lembaga terkait di Jakarta, bagi pemdes yang sudah mengajukan ke BRI pusat, maka pemdes bisa menyampaikan ke BRI setempat. “Jangan sia-siakan kesempatan ini,” jelasnya.
Kemudian, dari perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT juga memaparkan, anggaran dana desa bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, semua BUMDesa yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung harus segera berbadan hukum. Sebab, banyak sekali manfaat ketika BUMDesa sudah berbadan hukum. Misalnya, bisa mengakses layanan pinjam ke perbankan dan mengembangkan usaha lainnya agar BUMDesa semakin berkembang. “Kami selalu siap memberikan sosialisasi terhadap BUMDesa yang ada di setiap pemdes,” ujar Adityawarman, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Transmigrasi Kemendes PDTT. (MD01)
