Sorotan Tajam Tokoh Masyarakat Koto Tandun: Dari Kamtibmas, Tanah Koperasi, hingga Dana Perusahaan, Ini Hak Jawab Pj Kades

Sorotan Tajam Tokoh Masyarakat Koto Tandun: Dari Kamtibmas, Tanah Koperasi, hingga Dana Perusahaan, Ini Hak Jawab Pj Kades

ROKAN HULU, mimbardesa.com — Sejumlah persoalan krusial di Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, menuai sorotan tajam dari kalangan tokoh masyarakat. Kinerja Penjabat (Pj) Kepala Desa Koto Tandun dinilai lamban dan memicu berbagai pertanyaan terkait transparansi serta tata kelola pemerintahan desa.

?Seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa kekacauan tata kelola di desa bermula dari lemahnya koordinasi pemerintahan dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Pj kepala desa bahkan dinilai terlalu fokus mencari pemasukan dari perusahaan sebagai dana hibah atau hiburan (entertain).

?Berikut adalah poin-poin utama sorotan dan keluhan tokoh masyarakat terhadap pemerintah desa:

?1. Status Tanah Koperasi Desa Merah Putih Belum Tuntas

Pembangunan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih disebut-sebut sudah hampir rampung. Namun, warga mempertanyakan kepastian penyelesaian pembebasan lahan kepada pemilik tanah. Warga khawatir hal ini akan memicu konflik baru apabila bangunan sudah selesai tetapi status ganti rugi atau pembayaran tanah belum sepenuhnya beres. Pemerintah daerah diminta turun tangan secara transparan agar fasilitas tersebut bisa segera dimanfaatkan.

?2. Pungutan Biaya Akta Kelahiran

Warga juga menyoroti perubahan layanan administrasi kependudukan. Pengurusan akta kelahiran yang sebelumnya diklaim gratis demi mendukung program pemerintah, kini dikeluhkan berbayar sekitar Rp250.000 jika melalui desa. Warga yang enggan membayar terpaksa harus mengurusnya sendiri langsung ke Pasir Pengaraian.

?3. Transparansi Dana Sumbangsih Perusahaan

Penggunaan dana sumbangsih dari perusahaan yang selama ini diandalkan untuk kegiatan sosial—seperti Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) anak, hingga operasional ambulans—kini dipertanyakan. Warga menyayangkan jika dana sosial tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya, seperti kegiatan makan-makan atau perjalanan ke luar kota, sementara fasilitas pendukung seperti knalpot ambulans yang hilang hingga kini belum tergantikan.

?4. Penghentian Honor Imam Masjid dan Redupnya HUT RI

Persoalan keagamaan dan sosial turut disentuh. Warga mempertanyakan dihentikannya tunjangan atau honor bagi imam masjid yang sebelumnya diberikan sebesar Rp50.000 per malam selama bulan Ramadan di tiga masjid. Selain itu, perayaan HUT RI di desa tersebut juga dinilai tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya.

?Apresiasi Pembangunan MDTA

Di tengah berbagai kritik pedas tersebut, masyarakat tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Warga berterima kasih atas terealisasinya pembangunan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Desa Koto Tandun yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat selama hampir 20 tahun.

?Hak Jawab Pj Kepala Desa Koto Tandun

?Menanggapi berbagai sorotan dan tudingan yang diarahkan kepada kepemimpinannya, Penjabat (Pj) Kepala Desa Koto Tandun memberikan tanggapan serta hak jawab. Ia menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan di desa memiliki landasan data yang jelas dan siap untuk dibuktikan.

?«“Semua ada data, bang. Boleh dijumpai anggota saya yang terkait dengan berita abang,” ujar Pj Kepala Desa saat dikonfirmasi.»

?Terkait kritikan mengenai melemahnya koordinasi Kamtibmas, ia menilai situasi keamanan di Desa Koto Tandun saat ini justru berada dalam kondisi yang aman dan kondusif. Stabilitas tersebut diklaim terlihat dari suksesnya berbagai agenda pemilihan tingkat lokal yang berjalan tanpa hambatan.

?«“Mengenai Kamtibmas, saya melihat aman-aman saja, bang. Banyak kegiatan seperti pemilihan RT, RW, dan pemuda aman lancar,” tambahnya.»

?Menutup keterangannya, Pj Kepala Desa memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan di ruang publik dan menyerahkan sepenuhnya evaluasi atas pengelolaan pemerintahan desa kepada lembaga pengawas resmi yang dijadwalkan akan segera turun ke lapangan.

?«“Untuk nanti ada yang salah, kan Inspektorat mau masuk ke Desa Koto Tandun, bang. Kita tunggu saja hasil Inspektorat dulu, ya,” pungkasnya.»

Berita Lainnya

Index