ROKAN HULU, mimbardesa.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Rokan Hulu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu, Jumat. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji serta meminta Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) setelah capaian daerah pada MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026 dinilai tidak memuaskan.
Aksi dipimpin oleh Koordinator Umum M. Ardias Januar dengan Koordinator Lapangan Jamalullail dan Ahdi. Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan bahwa seluruh laporan masyarakat yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum harus diproses secara profesional, transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain menyoroti dugaan pengelolaan dana haji, massa aksi juga mempertanyakan capaian Kabupaten Rokan Hulu pada MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026 yang disebut berada di posisi kedua dari bawah. Menurut mereka, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah, terutama terhadap sistem pembinaan kafilah, pembinaan qari dan qariah, serta efektivitas penggunaan anggaran pembinaan keagamaan.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Rokan Hulu menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mendesak Kejari Rokan Hulu mengusut dugaan penyimpangan dana haji berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, meminta transparansi perkembangan penanganan laporan yang telah diterima, mendesak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan MTQ, serta mendorong terwujudnya tata kelola anggaran yang akuntabel dan terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Aksi berlangsung dalam suasana tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Perwakilan mahasiswa berharap tuntutan yang mereka sampaikan tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata oleh aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu maupun Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Redaksi akan memperbarui pemberitaan setelah memperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.Jika berita ini akan dimuat di media, sebaiknya juga dicantumkan tanggapan resmi dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu apabila sudah tersedia, agar pemberitaan tetap memenuhi prinsip keberimbangan.
