Eks Ketua MK Sindir Politik Dinasti di Depan Prabowo

Eks Ketua MK Sindir Politik Dinasti di Depan Prabowo

MimbarDesa.com - Jimly Asshiddiqie berbicara mengenai politik dinasti jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 ini mengatakan Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik. Akan tetapi dalam praktik politiknya seperti menggunakan sistem feodal.
Menariknya, hal tersebut disampaikan Jimly di hadapan peserta Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) ICMI dan Prabowo Subianto, calon presiden pada Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, Prabowo akan berdampingan dengan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi politik tahun depan. Gibran, putra sulung Presiden Jokowi yang berusia 36 tahun mencalonkan diri sebagai cawapres setelah keputusan MK mengenai batas minimum umur capres dan cawapres.

Sebelumnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan usia minimum capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun kemudian MK membolehkan capres dan cawapres berusia kurang dari 40 tahun, asalkan pernah atau sedang menjadi pejabat negara.

Jimly mengatakan Inggris adalah negara berbentuk kerajaan tetapi menerapkan politik seperti negara republik. "Nah, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan tapi perilakunya republik sehingga mudah bagi Anda berubah jadi republik. Indonesia tidak begitu saya bilang, Indonesia itu republik tapi kelakuannya kerajaan," kata Jimly, mengutip CNN Indonesia.

Sebagai orang berintelektual kata Jimly harusnya melihat secara objektif sebagai fenomena.

"Itu menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah, bukan cuman satu semuanya. Jadi kita tidak menyalahkan partai a, partai b, tidak bisa. Tapi kita harus melihat sebagai fenomena yang harus dicarikan solusinya jangka panjangnya. Bukan salih menyalahkan," ungkapnya.

Jimly mengatakan feodal itu kemudian mengarah kepada politik dinasti. "Tidak usah saya sebut partainya, kalian sudah paham," sambungnya.

Sebelumnya Prabowo menyebut politik dinasti merupakan suatu hal yang wajar dan terjadi di sejumlah parpol termasuk PDIP. Pernyataan itu Prabowo sampaikan usai menghadiri acara deklarasi arah koalisi Pilpres PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (24/10). 

(Chdy)

Berita Lainnya

Index