Medan - Ketua Gerakan Rakyat Rakyat Berantas Korupsi (Grebrak) Sumatera Utara, Saharudin, mendesak evaluasi terhadap kinerja Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti (Partai Golkar). Desakan ini ia sampaikan lewat postingan WhatsApp pada Senin (1/9/2025), dengan menilai Erni gagal menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pimpinan legislatif.
“Kami menilai Ketua DPRD Sumut gagal menjalankan amanah rakyat. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap kepemimpinannya,” tegas Saharudin.
Menurutnya, DPRD di bawah kepemimpinan Erni tidak maksimal dalam menyuarakan aspirasi rakyat maupun menjalankan fungsi pengawasan. Ia mengingatkan agar lembaga legislatif tidak larut dalam kepentingan politik, tetapi lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat Sumut.
Selain dari Gebrak, kritik juga datang dari internal Partai Golkar. Sejumlah pihak mendesak Ketua DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, segera mengambil langkah evaluasi terhadap Erni Ariyanti.
Ada tiga alasan utama yang menjadi sorotan:
Meminta kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumut Bapak DR. H. Musa Rajekshah, S. Sos, M.Hum dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia, SE untuk dapat segera mengevaluasi Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, hal ini karena berbagai polemik yang muncul pada saat kepemimpinannya diantaranya :
1. Terkait kasus OTT Kadis PUPR Sumut, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, didesak untuk dipanggil KPK (APH) karena adanya pergeseran APBD Tahun 2025, Hal ini semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya dan mencoreng marwah Partai Golkar di Sumatera Utara.
2. Atas Pemberitaan Sejumlah Media, Pernyataan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, yang secara terbuka mendukung klaim sepihak terhadap Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Pernyataan itu bukan saja menyesatkan, tetapi juga mempermalukan martabat masyarakat Sumatera Utara, karena bersikeras mempertahankan sesuatu yang jelas-jelas bukan haknya.
3. Tindakan Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti, yang melaporkan pimpinan DPRD di Deli Serdang Yang merupakan Sesama Kader Partai Golkar ke pihak kepolisian atas komentar di media sosial, telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat maupun di internal partai. Langkah tersebut dinilai tidak sejalan dengan cita-cita dan marwah Partai Golkar, serta mencoreng nama baik partai di mata publik.
Desakan evaluasi terhadap Erni Ariyanti bukan sekadar kritik personal, melainkan refleksi dari kegelisahan publik dan kader partai yang berharap DPRD Sumut benar-benar menjadi corong aspirasi rakyat. Golkar sebagai partai besar dituntut untuk segera mengambil sikap tegas agar marwah partai tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis. Kini, semua mata tertuju pada langkah Musa Rajekshah dan Bahlil Lahadalia, apakah mereka merespons tuntutan ini dengan tindakan nyata demi kepentingan rakyat Sumatera Utara. **
