JAKARTA, MIMBARDESA.com - Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar kepada Desa semenjak lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya dengan memberikan dana desa ke desa-desa di seluruh Indonesia.
Namun, supaya dana desa tersebut bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat maka desa harus memiliki kualitas belanja yang baik. Oleh karena itu, aparatur pemerintahan desa perlu mendapatkan pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Paudah saat mewakili Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Eko Prasetyanto Purnomo Putro menjelaskan,
P3PD bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan atau institusi desa untuk memperbaiki kualitas belanja desa yang lebih baik.
"Yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan perdesaan dan pembangunan perdesaan," katanya dalam acara Evaluasi dan Tindak Lanjut Pertanggungjawaban Keuangan Lintas Komponen PIU P3PD, di Jakarta, Jumat (16/6).
Paudah menjelaskan, kualitas belanja yang lebih baik adalah belanja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kuantitas maupun kualitas kesehatan, pendidikan, serta pendapatan yang pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan.
Dalam kesempatan itu ia juga menekankan perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan sehingga target realisasi di Bulan Juni sebanyak 50 persen bisa tercapai. Meski demikian, percepatan pelaksanaan kegiatan tetap harus memperhatikan mekanisme pancairan sesuai dengan peraturan yang ada.
Ia mengakui percepatan pelaksanaan dan target yang harus dicapai bukan tanpa kendala, apalagi tahun 2023 termasuk dalam tahun politik. Pada tahun ini, Kementerian/Lembaga dilarang melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa.
"Oleh sebab itu saya berharap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P3PD mendukung pencapaian dimaksud, dan saling berkoordinasi untuk pencapaian program. (MD07)
