MOJOKERTO, MIMBARDESA.com – Bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto terancam hangus. Pasalnya, pemerintahan desa tak mengalokasikan anggaran minimal 10 persen dari pagu DD yang diterima.
Plt Kabid Bina Pemdes DPMD Kabupaten Mojokerto, Hendra Putra Djaja T mengatakan, sesuai Peraturan Menteri keuangan (Permenkeu) RI nomor 201/PMK.07/2022, porsi BLT DD tahun ini dipatok minimal 10 persen dan maksimal 25 persen. Sementara, Desa Sumbertebu tak memenuhi syarat minimal dari pagu DD yang diterima. ’’Jadi, secara otomatis anggaran BLT DD di desa tersebut tidak bisa cair. Bukan hangus, tapi desa (Sumbertebu) tersebut, bakal tidak dapat BLT,’’ ungkapnya.
Karena pengalokasian yang diajukan desa ke pemda jauh dari 10 persen yang dipatok sesuai peraturan, hingga kini DD di desa tersebut juga masih tertahan. ’’Tapi, sekarang sudah kita ajukan ke KPPN lewat BPKAD untuk pencairan DD non-BLT,’’ tambahnya.
Kendati DD tetap bisa cair, desa ini tak bisa menerima DD secara penuh. Dengan tidak tersalurkannya BLT DD di Desa Sumbertebu membuat pemerintah harus memotong porsi BLT DD sebesar 25 persen. Jika anggaran DD di Sumbertebu capai Rp 1,1 miliar, kata Hendra, untuk pencairan DD tahun ini desa hanya menerima sekitar Rp 750 juta saja.
Sedangkan, Rp 250 juta yang sedianya untuk pencairan BLT selama 12 bulan ke keluarga penerima manfaat (KPM) di dengan jatah Rp 300 ribu tak bisa disalurkan.’’Kalau melihat aturannya, tidak salurnya BLT DD ini, nanti jadi sisa kas umum negara. Cuma tidak tahu lagi kalau nanti ada perubahan aturan lagi,’’ jelasnya.
Sebelumnya, penyaluran BLT sebesar Rp 300 ribu per bulan dari DD di Kabupaten Mojokerto tak tuntas. Ada satu desa yang hingga memasuki bulan keempat masih tak salurkan bantuan uang tunai kepada warga miskinnya.
Desa itu adalah Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Meski anggaran DD 2023 cukup besar mencapai Rp 1,1 miliar, nyatanya menjadi satu-satunya desa yang tercecer dalam penyaluran bantuan kepada warganya. Itu setelah pengalokasian yang diajukan ke pemda tak memenuhi syarat. (MD07)
