SIAK, Mimbardesa.com — Bupati Siak "Afni Zulkifli" meminta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membawa persoalan nasib guru di daerah terpencil ke pemerintah pusat. Terutama soal kepastian status PPPK Paruh Waktu dan masa depan guru Non-ASN.
Pesan itu disampaikan Afni dalam Malam Ramah Tamah Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (PORSENIJAR) PGRI tingkat Provinsi Riau di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Perumahan Abdi, Siak, Selasa malam (22/9/2026).
"Forum PORSENIJAR ini jangan hanya jadi ajang silaturahmi. Jadikan juga ruang untuk menyampaikan persoalan guru, khususnya yang bertugas jauh di pelosok kampung," ujar Afni.
Afni berharap aspirasi guru tidak berhenti di daerah. Menurutnya, PGRI memiliki peran penting untuk meneruskannya ke pusat.
"Kami menyampaikan hak-hak para guru, untuk kesejahteraan mereka, melalui PGRI untuk bersama-sama memperjuangkan di pusat," tegasnya.
Salah satu yang disorot adalah kepastian status PPPK Paruh Waktu agar bisa menjadi PPPK penuh waktu. Selain itu, masih banyak guru Non-ASN yang butuh kejelasan status kepegawaiannya.
"Negeri kami termasuk negeri kaya, seharusnya guru-guru kami sejahtera. Masih banyak yang harus kita perjuangkan bersama," kata Afni.
Ia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan pemda sendiri. Dibutuhkan perjuangan bersama antara pemerintah daerah dan organisasi profesi guru.
*KETUM PGRI: JADI KEWAJIBAN KAMI UNTUK BERJUANG*
Ketua Umum PB PGRI "Unifah Rosyidi" menegaskan PGRI merupakan mitra strategis pemerintah pusat dan daerah.
"PGRI merupakan mitra strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan berbagai persoalan yang Ibu Bupati sampaikan, menjadi kewajiban kami untuk berjuang," ujar Unifah.
Menurut Unifah, PGRI berharap pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam penanganan status PPPK tanpa mengurangi kemampuan fiskal daerah.
"Kami berharap status PPPK diambil alih pemerintah pusat, tetapi tidak mengurangi dana transfer ke daerah," katanya.
*(Dep/Eko/MC Siak)*
*Laporan: Lemansyah*
