MimbarDesa.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firli Bahuri menyampaikan telah memenuhi panggilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan tambahan secara utuh dan lengkap kepada pihak penyidik kepolisian. Dia pun meminta kepastian hukum.
Firli mengatakan, sebagai langkah kooperatif terhadap penyidik kepolisian, Biro Hukum KPK telah memenuhi permintaan dokumen yang dibutuhkan seperti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dirinya tahun 2019 sampai dengan 2022.
“Saya dalam status sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak asasi atas kepastian hukum, meminta segera terbitnya keadilan tersebut, karena menunda keadilan adalah ketidakadilan,” kata Firli Bahuri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Jumat, 17 November 2023.
Firli mengatakan sudah diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 24 Oktober 2023 dan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada Kamis, 16 November 2023. Ia mengklaim tak pernah mangkir dari pemanggilan Penyidik Polda Metro Jaya.
“Sampai saat ini kurang lebih sekitar 20 Pegawai KPK yang sudah dipanggil oleh Penyidik PMJ dan telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen KPK,” ujarnya.
“Saya Firli Bahuri menyatakan bahwa tidak pernah ada kegiatan memeras, gratifikasi dan suap. Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Firli Bahuri, tidak ditemukan benda sitaan terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian pada tahun 2020 hingga 2023,” kata Firli menegaskan.
Hari ini, Direktur Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya Ade Safri Simanjuntak menyatakan belum menemukan hambatan atau kendala yang berarti dalam penanganan perkara dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Hal itu dikatakan Ade usai berkoordinasi dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 17 November 2023.
“Sampai saat ini kendala maupun hambatan yang berarti belum kami temukan selama proses penyidikan berlangsung. Dalam perjalanan sidik ini kami juga sudah banyak bekerja sama, sudah banyak didukung teman-teman di KPK,” ujar Ade. (Chdy)
