PEKANBARU, mimbardesa.com— Tokoh Provinsi Riau sekaligus birokrat dan mantan Gubernur Riau, Wan Abubakar, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilainya belum memberikan rasa keadilan bagi daerah.
Wan Abubakar menilai kebijakan pengurangan DBH perlu dijelaskan secara terbuka dan transparan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Menurutnya, transparansi merupakan salah satu semangat penting dalam pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah.
“Terhadap DBH akibat pengurangan-pengurangan itu, suatu kebijakan yang kurang bijak dan tidak transparan. Karena ini tidak sesuai dengan transparansi yang menjadi tujuan pelaksanaan reformasi bagi otonomi daerah,” ujar Wan Abubakar dalam keterangannya kepada media, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, pengurangan DBH berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan infrastruktur.
Tidak hanya pembangunan fisik, kata Wan Abubakar, DBH juga berkaitan dengan kemampuan daerah dalam memenuhi berbagai kebutuhan sosial kemasyarakatan dan kepentingan daerah lainnya.
“Apa dasarnya pemerintah pusat mengurangi DBH itu? Ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kita sebagai orang daerah merasa kecewa dengan kebijakan pusat ini,” tegasnya.
Wan Abubakar juga mengingatkan agar persoalan DBH tidak dibiarkan berkembang menjadi ketegangan antara daerah dan pemerintah pusat. Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan aspirasi daerah secara serius dan tidak mengambil kebijakan yang menurutnya dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di daerah.
“Jangan sampai daerah ini marah. Kalau rakyat nanti marah, kan mengganggu stabilitas. Jangan daerah itu dipancing dengan ketidakadilan itu. Jangan sampai apa yang saya rasakan itu terulang lagi,” ujarnya.
Minta Gubernur Satukan Perjuangan Kabupaten/Kota
Lebih lanjut, Wan Abubakar meminta agar perjuangan terkait DBH tidak dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pemerintah daerah.
Ia mendorong Gubernur Riau untuk mengkoordinasikan seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Riau agar bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
“Adapun perjuangan ini, saya minta koordinasi di bawah Gubernur Riau agar memperjuangkan DBH ini agar dapat berlaku adil. Harus bersama-sama terhadap pemerintah pusat, tidak bisa berjuang sendiri-sendiri,” harapnya.
Menurutnya, seluruh kepala daerah di Riau perlu duduk bersama menyatukan sikap dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Tidak hanya eksekutif, ia juga berharap pimpinan DPRD Provinsi Riau maupun DPRD kabupaten/kota ikut mengambil bagian dalam perjuangan tersebut.
Dengan demikian, menurut Wan Abubakar, pemerintah pusat akan melihat bahwa persoalan DBH bukan sekadar kepentingan satu kepala daerah, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat Riau secara luas.
“Saya menghimbau kepada Bapak Gubernur Riau untuk dapat mengoordinasikan ini kepada bupati/wali kota untuk berjuang ke pusat. Jangan ini didiamkan,” pintanya.
Riau Daerah Penghasil
Wan Abubakar menambahkan, persoalan DBH perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan dengan kemampuan Riau dalam melanjutkan pembangunan.
Ia menekankan posisi Riau sebagai daerah penghasil sumber daya alam dan penerimaan negara seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian hasil kepada daerah.
“Ini mengganggu perkembangan dan pembangunan, apalagi Riau. Karena Provinsi Riau ini daerah penghasil. Kalau daerah penghasil, pusat harus berlaku adil tentunya,” katanya.
Ia kemudian mempertanyakan dasar kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan besaran DBH yang diterima daerah.
“Masa iya, Riau penghasil mineral, seperti tambang dan sumber pendapatan pajak dan sebagainya, tak diberlakukan adil oleh pemerintah pusat,” lugasnya.
Wan Abubakar berharap pemerintah daerah bersama DPRD dan seluruh kabupaten/kota di Riau dapat membangun komunikasi yang lebih kuat dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan formula DBH yang dinilai lebih adil dan transparan.
Menurutnya, koordinasi dan kebersamaan seluruh daerah di Riau menjadi penting agar aspirasi mengenai DBH dapat disampaikan secara terukur dan mewakili kepentingan masyarakat Riau.
Reporter: Eman