Jakarta, Mimbardesa.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar akan memimpin delegasi Indonesia pada kegiatan 10th Asia-Pacific Forum for Sustainable Development (APFSSD) di Bangkok, Thailand. Kegiatan forum diskusi pembangunan berkelanjutan se-Asia Pasifik tersebut digelar pada tanggal 27-30 Maret 2023.
Pada forum tahunan tingkat menteri ini nantinya akan membahas langkah strategis untuk menunjukkan perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) di negara-negara Asia dan Pasifik.
Tema khusus yang diambil pada gelaran forum kali ini adalah mempercepat perbaikan kembali dari pandemi COVID-19, guna menjalankan secara penuh agenda pencapaian SDGs tahun 2030.
"Indonesia akan menyampaikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk tujuan air bersih dan sanitasi layak, tujuan energi bersih dan terjangkau, tujuan industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan, serta tujuan kemitraan untuk mencapai tujuan," jelas Halim Iskandar dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/3/2023).
"Karena itu, delegasi Indonesia meliputi pejabat dari BPK, Kemenko PMK, Bappenas, dan Kemendesa PDTT, juga turut serta pejabat dari Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian KLHK, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan. Di samping itu, turut serta pula pejabat dari BRIN, BPS, dan SDGs Center Unpad Bandung," imbuhnya.
Sebagai pimpinan delegasi, Halim Iskandar akan menyampaikan pandangan Indonesia dalam pembukaan forum. Selanjutnya, ia akanmenyampaikan pidato kunci dalam side event bertema 'Glocalisation: Catalysing Local Implementation of Global Goals in Asia and the Pacific'.
"Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs pada tahun 2030, dan menyadari bahwa melokalkan SDGs sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. SDGs Desa adalah inisiatif Indonesia untuk melokalkan SDGs di tingkat desa, yang berfokus pada implementasi SDGs di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal," terangnya.
"Arah kebijakan ini strategis, karena pemerintahan desa mencakup 91 persen lokus pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan warga, sementara 9 persen lainnya ialah kelurahan. Adapun warga negara ber KTP desa berjumlah 71 persen dari seluruh warga negara Indonesia. Alhasil, pencapaian SDGs di desa bisa menunjang 84 persen capaian SDGs Indonesia" sambun Halim Iskandar.
Sebagai informasi, sebelumnya Halim Iskandar telah membeberkan peta jalan SDGs Desa Peta jalan SDGs Desa menunjukkan langkah-langkah praktis tahunan yang bisa dilakukan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memajukan desa. Ini menjadi sumber dialog dalam musyawarah desa, hingga musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
