MimbarDesa.com - PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Berdiri sejak tahun 1990, PT. SPR mengalami transformasi dari gabungan empat Perusahaan Daerah menjadi satu entitas yang lebih kuat. Dengan cakupan bisnis yang luas, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga pertambangan dan pemanfaatan hutan, PT. SPR diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Riau.
Potensi dan Tantangan PT. SPR
PT. SPR memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Beberapa contoh usaha PT. SPR yang menjanjikan antara lain:
• Produksi Minyak Mentah di WK Langgak: Potensi pendapatan yang besar dari sektor ini perlu dioptimalkan.
• Proyek SPAM Regional Pekanbaru-Kampar: Proyek infrastruktur penting yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan keuntungan finansial.
• Industri Pengolahan Padi di RPC Rokan Hilir: Potensi untuk mengembangkan sektor pertanian dan industri pengolahan pangan.
• Usaha Pemanfaatan Hutan: Pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Namun, seperti yang diungkapkan oleh Darbi, Ketua LSM Baladika Adiyaksa Nusantara (BAN), PT. SPR perlu berbenah.
"Efisiensi operasional dan pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk meningkatkan kontribusi PAD," kata Darbi, Kamis (27/03/2205).
Darbi menyoroti bahwa:
• Anggaran operasional dan biaya pegawai yang terlalu besar dapat menghambat kontribusi PAD.
• Fokus seharusnya pada kontribusi nyata terhadap daerah, bukan sekadar pencapaian penghargaan.
• Penempatan pegawai harus profesional, bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan.
Rekomendasi untuk Gubernur Riau
Untuk mengoptimalkan kinerja PT. SPR, Gubernur Riau perlu mengambil langkah-langkah konkret, antara lain:
• Evaluasi menyeluruh terhadap direksi dan jajaran PT. SPR: Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja, efisiensi, dan kontribusi terhadap PAD.
• Restrukturisasi organisasi dan operasional: Merampingkan struktur organisasi dan mengefisienkan operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.
• Peningkatan profesionalisme SDM: Memastikan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi, bukan hubungan personal.
• Fokus pada pengembangan usaha yang berpotensi meningkatkan PAD: Mengoptimalkan potensi dari sektor-sektor yang menjanjikan, seperti produksi minyak mentah dan industri pengolahan pangan.
• Transparansi dan akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional PT. SPR.
"Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PT. SPR dapat menjadi BUMD yang lebih efisien, produktif, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan dan peningkatan PAD Provinsi Riau," kata Darbi mengakhiri. *
