Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo -Mahfud Md (TPN Ganjar-Mahfud), Todung Mulya Lubis, berkomentar soal pertemuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan para kepala daerah di Istana Negara pada Jumat kemarin, 29 Desember 2023. Todung menyatakan tak bisa menyalahkan jika pertemuan itu menimbulkan persepsi adanya keberpihakan aparat terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
“Ini ada benang merahnya, ada relasinya. Tentu saya tidak menyalahkan kalau ada kesimpulan seperti ini. Sebaiknya intervensi terhadap semua aparat, termasuk kepada kepala desa tidak dilakukan karena persepsi publik itu akan mengatakan ada keberpihakan,” kata Todung saat ditemui di kawasan Menteng, pada Jumat petang, 29 Desember 2023.
Dalam masa kampanye seperti ini, menurut Todung, posisi kepala desa sangat strategis. Menurut dia, kepala desa memiliki hubungan langsung dengan pemilih di desa yang dipimpinnya.
”Persepsi inilah yang akan timbul, persepsi keberpihakan yang akan mengganggu,” kata dia.
Wanti-wanti agar tidak ada keberpihakan kepada paslon tertentu
Menurut dia, kepala desa atau pimpinan pondok pesantren dalam anggapan masyarakat dinilai sebagai pemimpin informal yang suaranya didengar. Karena itu, dia mewanti-wanti agar pertemuan tersebut tidak membahas soal dukungan terhadap pasangan tertentu.
“Jadi, ya, ini yang ingin dijaga. Jangan sampai pemanggilan ini bisa menimbulkan persepsi publik atau perilaku pemilih dalam melakukan pemilihan,” kata Todung.
Meskipun demikian, Todung tak ingin mengambil kesimpulan jika pertemuan itu merupakan upaya menggalang dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran tak lain adalah putra sulung Presiden Jokowi.
“Anda saja yang menyimpulkan sendiri, jangan saya,” kata Todung sembari tertawa.
Aliansi Kepala Desa Klaim Tak Diminta Dukung Prabowo-Gibran oleh Jokowi
Aliansi Lintas Asosiasi Kepala Desa mengklaim tidak ada arahan untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dari Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Negara Jumat kemarin. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Senthot Rudi Prastiono menyatakan pertemuan itu membahas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Tidak ada. Tadi sama sekali tidak menyinggung politik," kata Senthot usai pertemuan di Istana.
Presiden Jokowi pernah memanggil APDESI ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 7 November 2023. Salah satu orang yang hadir dalam pertemuan itu adalah Surtawijaya - kepala desa yang pernah mendukung Jokowi untuk menjabat tiga periode. Surtawijaya mengatakan dalam pertemuan dengan presiden dibahas soal revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang salah satunya membahas perpanjangan masa jabatan kepala desa.
Beberapa hari setelahnya, ribuan kepala desa menggelar Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Ahad, 19 November 2023. Dalam acara itu para kepala desa dan perangkatnya memberikan sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (*)
