MERANTI, mimbardesa.com — Sekitar 250 warga Desa Sungai Anak Kamal, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, mendatangi Mapolsek Merbau, Senin (14/9/2026) petang. Kedatangan ratusan warga tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk mengawal sembilan warga yang tengah dimintai klarifikasi oleh penyidik terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kehadiran ratusan masyarakat itu menjadi perhatian karena warga Desa Sungai Anak Kamal sebelumnya diketahui turut terlibat langsung dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Kepala Desa Sungai Anak Kamal, Mastowi, membenarkan adanya kedatangan masyarakat ke Mapolsek Merbau.
“Memang benar, hingga sore hari ini lebih kurang 250 warga Desa Sungai Anak Kamal mendatangi Mapolsek Merbau,” ujar Mastowi melalui sambungan seluler, Senin sore.
Menurut Mastowi, kedatangan masyarakat bukan bertujuan untuk menghalangi ataupun mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Masyarakat datang sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap sembilan warga yang dipanggil untuk memberikan klarifikasi kepada aparat penegak hukum.
Warga Mengaku Berjuang Padamkan Api
Mastowi menjelaskan, selama terjadi karhutla, masyarakat Desa Sungai Anak Kamal justru ikut berada di lapangan melakukan upaya pemadaman.
Warga, kata dia, secara bergantian berupaya mengendalikan api dengan peralatan yang sangat terbatas. Bahkan, sebagian warga disebut harus bertahan hingga malam dan dini hari untuk mencegah api meluas.
“Kalau untuk memadamkan api, masyarakat kami sudah berjuang mati-matian. Ada yang dari pagi sampai malam, bahkan ada yang bertahan sampai dini hari,” katanya.
Warga, lanjut Mastowi, membuat sekat dan parit, mencari sumber air, memanfaatkan sumur, membawa mesin pompa serta menggunakan berbagai peralatan manual seperti cangkul dan perlengkapan lainnya.
“Warga tidak tinggal diam melihat api membesar. Mereka berusaha agar api tidak semakin meluas,” tegasnya.
Upaya tersebut dilakukan masyarakat, menurut Mastowi, untuk melindungi lingkungan, kebun dan lahan masyarakat, sekaligus mencegah kobaran api mendekati permukiman maupun wilayah lainnya.
Pemanggilan Warga Jadi Pertanyaan
Karena itu, pemanggilan sejumlah warga untuk menjalani klarifikasi menimbulkan rasa kecewa dan keprihatinan di tengah masyarakat.
Mastowi mengatakan, masyarakat pada prinsipnya menghormati aparat penegak hukum dan tidak pernah bermaksud menolak proses penyelidikan.
Namun, masyarakat berharap aparat juga mempertimbangkan fakta bahwa warga yang dipanggil tersebut merupakan bagian dari masyarakat yang ikut berjuang melakukan pemadaman.
“Bukan berarti masyarakat menolak proses hukum. Kami menghormati hukum dan menghormati aparat penegak hukum. Tetapi masyarakat tentu merasa kecewa. Orang-orang yang beberapa hari ini berjuang memadamkan api, tidur tidak teratur, kehujanan, kepanasan, bahkan sampai dini hari berada di lokasi kebakaran, kemudian dipanggil untuk klarifikasi. Ini yang menjadi pertanyaan dan keprihatinan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Mastowi, proses klarifikasi seharusnya menjadi ruang bagi aparat untuk menggali informasi secara objektif mengenai kronologi kejadian, asal-usul api, aktivitas masyarakat di lokasi serta berbagai fakta lain yang berkaitan dengan peristiwa karhutla.
Petugas MPA Juga Dipanggil
Tidak hanya masyarakat biasa, Mastowi juga menyebut sejumlah petugas Masyarakat Peduli Api (MPA) turut mendapatkan undangan untuk memberikan klarifikasi.
Padahal, keberadaan MPA selama ini merupakan bagian dari upaya masyarakat dalam membantu pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah desa.
“Kami juga mendapat informasi bahwa beberapa petugas MPA mendapatkan undangan klarifikasi. Mereka selama ini justru turun ke lapangan membantu memadamkan api. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak dapat melihat persoalan tersebut secara utuh, termasuk aktivitas masyarakat selama